SHARE
TALK SHOW--Anggota DPRD Sumut Fahrizal Efendi Nasution menyampaikan materi pada acara talk show bertema: Refleksi dan Rekomendasi 20 Tahun Madina, di Hotel Abara, Panyabungan, pada Minggu (10/3). Kegiatan ini diadakan oleh FMMB.

BERITAHUta.com—H. Pandapotan Nasution, pelopor pembentukan Mandailing Natal (Madina), merasa prihatin dengan kondisi kabupaten ini. Sebab, meskipun sudah 20 tahun jadi daerah otonom, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih tergolong rendah.

Hal itu dikatakan Pandapotan pada acara talk show yang digelar FMMB (Forum Mandailing Maju dan Bermartabat) bertema: Refleksi dan Rekomendasi 20 Tahun Madina, di Hotel Abara, Panyabungan, Madina, Sumut, pada Minggu (10/3).

Selain mantan anggota DPR-RI tersebut, turut hadir sebagai pembicara pada acara yang diadakan masyarakat madani (civil society), itu antara lain: H. Fahrizal Efendi Nasution, SH., dan H. Burhanuddin Siregar (anggota DPRD Sumut periode 2014-2019), Dr. Sakban, MA. (wakil ketua I STAIN Madina), dan M. Amin Nasution (LBH Al Amin).

Menurut Pandapotan, pembangunan Madina seperti tidak ada arah, terutama dalam bidang kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan, Panyabungan sebagai ibu kota kabupaten sekarang berubah menjadi kampung besar yang sangat jorok.

“Saya tidak ada kewenangan ikut menata arah pembangunan daerah ini.  Saya hanya bisa berdoa, semoga kedepan kita lebih baik, terutama tata pemerintahannya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pandapotan bercerita mengenai “jalan berliku” pembentukan daerah otonom Madina sebelum lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1998  tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir.

“Tidak mulus, sangat banyak belokan. Apalagi kabupaten induk terkesan berat melepas sebagian daerahnya untuk menjadi daerah otonom karena takut luas wilayahnya berkurang,” katanya.

Bahkan, di pihak pejabat provinsi pun ada tarik menarik kepentingan. “Alhamdullah, kerja keras kami membuahkan hasil. Termasuk lobi-lobi di tingkat pusat pun dimudahkan meskipun harus dengan berbagai intrik. Salah satunya, dalam buku profil kami buat ada foto Jenderal Besar A.H. Nasution. Fraksi ABRI yang tadinya menolak, akhirnya mendukung,” gurau mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

BERITA TERKAIT  Dagelan APBD Madina 2019 (1),  Anggaran Rp1,7 Triliun Dibahas Tak Lebih dari Satu Hari

Sementara itu, Fahrizal Efendi mengatakan hingga saat arah kebijakan pembangunan Madina tidak jelas. Hal ini menyebabkan tata kelola anggaran terkesan tidak berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemkab harus ada kebijakan pengelolaan anggaran daerah secara baik demi kemajuan ekonomi masyarakat. Apalagi jumlah APBD-nya sekarang lebih Rp1 triliun.,” katanya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut itu menyebutkan, jika tidak ada pembenahan tata kelola anggaran, tidak menutup kemungkinan Madina akan semakin tertinggal sebagai daerah otonom. Karena itu, perlu dilakukan penataan secara inovatif dan kreatif agar bisa bersinergi terhadap kemajuan ekonomi daerah.

Jika inovasi kebijakan jalan di tempat, apalagi  penyusunan program terkesan copy paste, bisa dipastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti diharapkan sulit tercapai. Alhasil, kemiskinan yang menjadi persoalan daerah paling selatan Sumut ini sulit teratasi.

Fahrizal Efendi juga menyoroti perlunya pengembangan koperasi dan UKM (usaha kecil menengah) sebagai solusi menggairahkan perekonomian masyarakat. “Dengan kewenangan kepala daerah yang begitu luas, mestinya anggaran dikelola tepat sasaran,” katanya.

Caleg nomor urut satu DPRD Sumut dari Partai Hanura itu menambahkan, semestinya pemkab fokus pada upaya produksi bahan pangan agar bisa menyerap tenaga kerja.

BERITA TERKAIT  Dana Proyek Rp5 miliar, Upah Pekerja Pembangunan Pasar Maga Belum Dilunasi

“Sekarang hampir semua bahan pangan didatangkan dari luar. Kenapa kita tidak bisa produksi, apa masalahnya. Padahal sumber daya alam (SDA) kita begitu melimpah,” sebutnya.

Karena itu, Fahrizal berpendapat ada yang salah dalam tata kelola anggaran yang dilakukan pemkab. “Kita menyaksikan kepura-puraan. Pura-pura baik, padahal belum tentu. Ini sangat kita sesalkan,” jelasnya.

Sementara itu, Burhanudin Siregar menyesalkan ketidakhadiran pihak Pemkab Madina dalam kegiatan tersebut. “Ini kegiatan bagus. Kita bisa cari sama-sama persoalan daerah sehingga kedepan ada perbaikan. Tetapi sayang, seorang pun tidak ada perwakilan pemerintah daerah,” katanya.

Anggota dewan asal Batang Natal, itu mengaku terus menyuarakan kepentingan Madina di DPRD Sumut. Termasuk ikut berjuang agar pembangunan jalan ke arah pantai barat lebih baik.

“Termasuk soal pembangunan bandara, saya tidak lelah berjuang ke pusat. Mudah-mudahan tahun 2019 ini pembangunannya bisa dimulai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mengingatkan masyarakat supaya jeli memilih calon DPR RI. Sebab, jika yang terpilih nanti tidak memahami dan mengerti Madina, dipastikan mereka sulit memperjuangkan pembangunan kabupaten ini sesuai aspirasi yang diharapkan masyarakat.

“Jika kira-kira tidak yakin si caleg pusat bisa memajukan Madina, jangan pilih. Apa kita tidak prihatin dengan kondisi jalan nasional kita, misalnya. Kita harus berpikir bagaimana Madina lebih baik pada masa mendatang,” sebutnya.

Pada kesempatan talk show tersebut, juga diadakan sesi tanya jawab. Sejumlah peserta menyampailkan aspirasi dan kritikan terhadap kondisi Madina saat ini.  (tim-01)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here