MINGGU (14/1/2024) pagi, saya beli sarapan bubur ayam di Pasar Hilir, Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut. Ketika antre, tiba-tiba seorang ibu menghampiri. Dia berujar, “Pak ada teman saya, masa kerjanya tinggal 10 tahun lagi tidak lulus, padahal sudah ngasih uang Rp35 juta melalui seseorang. Kasihan.”
Saya agak kaget juga. “Siapa ibu ini,” pikir saya.
Karena melihat saya agak bingung, lantas dia menuturkan, “Saya guru pak, teman saya banyak enggak lulus padahal sudah bayar mahal. Anehnya yang bukan guru bisa diterima,” kata dia sembari menyebut desa tempat dia mengajar.
Si ibu berumur 40-an tahun yang lulus seleksi PPPK tahap pertama itu menyatakan kasihan terhadap kawannya yang tak lulus gegara uang dan tak punya koneksi. Tidak punya ‘ordal’. Padahal mereka rajin mengajar, bahkan disenangi guru-guru dan kepsek.
Di sekolah tempat ibu itu mengajar ada seorang guru honorer yang tidak begitu disuka kepsek lantaran malas, jarang masuk kerja, serta kemampuan mengajar terbatas tetapi lulus karena pakai uang Rp50 juta.
Lama saya bincang-bincang dengan si ibu. Bagi saya, apa yang diceritakan terkait kisruh PPPK Madina 2023 bukan hal baru. Sudah rahasia umum. Vulgar dan tak ada lagi basi-basi menyebut nama-nama mereka yang bayar agar lulus, maupun bayar tapi tak lulus. Mengungkapkan nama para calo atau nama-nama pejabat yang diduga terlibat dalam ‘bisnis’ ini.
Siangnya, sekitar pukul 10.00, saya bertemu seorang ASN di Pemkab Madina di kebunnya. Meski tak lama, kami sempat membahas soal PPPK Madina yang sedang dalam proses hukum.
Kebetulan dia tak tahu saya jurnalis. Dia bercerita banyak tentang carut marut seleksi PPPK Madina. Dari pegawai pemkab inilah saya mendengar langsung bahwa ibu dan istri seorang pejabat di Dinas Pendidikan daerah ini ikut gerilya sebagai calo PPPK. Jika itu betul, sungguh rakus, tamak, dan serakahlah mereka.
Seperti cerita-cerita yang berkembang, permainan suap PPPK seperti hukum pasar—siapa berani mahal dialah yang lulus. Nama yang ditipkan terhadap pihak tertentu juga harus selalu dipantau, jika tidak bisa berganti karena banyak peminat.
Permainan dugaan maladministrasi dan honorer siluman menggunakan surat keterangan palsu dan memodifikasi Dapodik ikut menjadi ‘bisnis’ menggiurkan.
Ngeri. Panitia seleksi PPPK Madina sangat berani memainkan atraksinya dalam meraup dolar sebanyak-banyaknya. Entah siapa yang perintah. Apakah inisiatif Dollar Hafrianto Siregar, kepala Dinas Pendidikan dan Abdul Hamid selaku kepala BKPSDM Madina. Kita tak tahu.
Tetapi secara logika mereka tidak mungkin seberani ini melangkah jika tidak ada lampu hijau dari pihak-pihak tertentu. Apalagi permainan dilakukan secara terang-terangan. Seolah tak ada rahasia dan rasa takut terhadap hukum di negeri ini.
Semestinya jika aparat penegak hukum (APH) yang ada di Madina masih bisa dipercaya masyarakat dalam pemberantasan dugaan korupsi, saya kira tak mungkin mereka beraksi secara vulgar.
Persoalan ini juga tak perlu dilaporkan ke KPK RI, Mabes Polri, Poldasu, dan Ombudsman jika APH di sini masih komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Nyatanya mereka mandul. Kesannya tutup mata terhadap maraknya dugaan pungli dan suap seleksi PPPK Madina 2023. Apakah memang urat malu para penegak hukum di daerah ini sudah putus. Hal wajar jika sekarang beragam praduga masyarakat terhadap kinerja mereka.
Jangan-jangan APH di daerah ini juga punya titipan kepada panitia seleksi PPPK Madina 2023 sehingga mereka tak berani membongkar aib sendiri. Jangan-jangan ada ‘jatah’. Ungkapan-ungkapan seperti itulah antara lain terdengar di publik. Ada juga yang menyebut mereka terbuai kenikmatan yang didapat.
Tak tahulah. Kisruh seleksi PPPK Madina 2023 telah merusak segalanya. Lihatlah Tiktok Beritahutanews, dari seantero negeri memberikan komentar sinis terhadap kinerja Pemkab Madina dalam melaksanakan seleksi PPPK. Mau apalagi, tagline: Berbenah dan Bersyukur, sekarang banyak dicibir.
Siapa yang salah. Kalau seandainya permainan ini perintah bupati dan wakil bupati, semestinya Dollar, Hamid, dan kepala Dinas Kesehatan bisa memberi penjelasan terhadap pimpinan atas resiko yang bakal dihadapi.
Lalu, kalau ‘permainan’ inisiatif ketiga pejabat, lantas kenapa bupati dan wakil bupati melakukan pembiaran. Sebab itu, kita berharap Tipikor Ditreskrimsus Poldasu dapat mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Mereka yang terlibat, baik terkait suap-menyuap maupun pemalsuan data harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Termasuk menangkap para calo, sekalipun dari pihak keluarga pejabat pemkab.
Pada tahap sampai hari ini, bupati terlihat sangat gamang membela para guru honorer korban zalim dan kesewenang-wenangan. Entah kenapa, seolah hilang nyali. Itu antara lain terlihat hingga deadline rekomendasi DPRD Madina dia tak berani mencopot Dollar dan Hamid dari jabatan mereka.
Tak mau membatalkan nilai SKTT, yang menjadi pemicu persoalan. Padahal itukan rekomendasi dewan, yang menjadi refresentasi masyarakat di daerah ini.
Semakin bupati tak tegas, semakin kuat dugaan ada perannya dalam permainan ini. Bupati terkesan memelihara kisruh yang tanpa dia sadari bukan saja dapat menghancurkan karier politiknya, tetapi juga meluluhlantahkan etika dan moral daerah ini.
Sebelum terlambat. Ada baiknya kepsek yang diduga terbukti ikut melakukan maladministrasi, manipulasi data Dapodik, guru atau kepsek yang ikut-ikutan jadi calo sebaiknya dicopot dari jabatannya. Ini perlu sebagai hukuman sekaligus pembelajaran supaya hal serupa tak terjadi pada masa mendatang.
Ingat, banyak juga kepsek tak mau kerja sama melahirkan guru siluman karena mereka mengkhawatirkan seperti yang terjadi sekarang. Ada juga tak mau ikut-ikutan merubah Dapodik meski sudah ada perintah dari pihak-pihak tertentu. Mereka pantas diberi apresiasi karena telah ‘menyelamatkan’ muka pimpinan dan wajah daerah ini di mata publik.
Pecat kepsek yang terbukti terlibat dalam carut marut seleksi PPPK Madina 2023. Masih banyak guru antre jadi kepsek memiliki integritas.
Jika tetap tak berani, memang urat malu kita sudah putus….
Akhiruddin Matondang