PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Anggota DPRD Sumuatera Utara (Sumut) Ahmad Fauzan Daulay mengaku sedih mendengar penjelasan Bupati Mandailing Natal (Madina) H.M. Ja’far Sukhairi Nasution soal adanya isu Pemprovsu akan meng-KSO-kan lahan perkebunan sawit seluas sekitar 10 ribu haktare dari PT PTSU kepada pihak ketiga.
“Terus terang sedih mendengar penjelasan Pak Bupati. Izin lokasi bupati, izin HGU-nya juga bupati. Terus masak Pak Bupati mengemis ke pemprov sumut (soal rencana take over). Gak usah tekan izin HGU dan izin lapangannya Pak Bupatu. Kan selesai, sama-sama duduk kita ini,” tegasnya.
Ketika Ahmad Fauzan secara lantang menyebutkan supaya bupati tidak menekan izin lokasi dan HGU tersebut, langsung dibalas sang kepala daerah, “Siap…siap….”
Ahmad Fauzan menyebutkan hal itu usai Bupati Madina Ja’far Sukhairi Nasution berkeluh kesah mengenai isu yang dia dapat terkait rencana Pengprovsu melakukan take over pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut dari PT PTSU kepada pihak ketiga saat pertemuan sembilan dari 10 anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) 7 pada, Selasa (21/6-2022) lalu.
Pada pertemuan di Aula Kantor Bupati Madina, itu Ja’far Sukhairi menegaskan pihaknya siap mengambil alih atau kerja sama operasional (KSO) pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 10 ribu hektare milik PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) yang berlokasi di Kecamatan Linggabayu, Madina.
Bupati dengar mengaku mendengar isu bahwa pihak Pemprov Sumut ada rencana take over pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut dari PT PSU kepada pihak ketiga.
“Sampai detik ini, tidak ada yang tahu sampai kapan hak guna usaha (HGU) PT PSU berlaku. Tapi, yang paling miris bahwa ada isu PT PSU akan di-KSO-kan atau di-take over kepada pihak ketiga,” katanya.
Dihadapan anggota dewan, bupati secara tegas menyebutkan Pemkab Madina siap mengambil alih pengelolaan lahan perkebunan sawit milik PT PSU tersebut.
Apalagi, kata dia, sampai saat ini pemkab setempat belum memiliki lahan perkebunan yang dapat menambah APBD Madina. Sementara ada beban cost yang besar untuk pembiayaan program pembangunan.
“Kalaupun ada KSO ke pihak lain, tanyakan dulu kami pemerintah kabupaten, in shaa Allah kami juga siap (meng-take over). Kami siap ambil alih,” ujar bupati.
Dia mengaku tidak memahami apa yang menjadi pertimbangan Pemprov Sumut memberikan KSO PT PSU dengan pihak ketiga. Sebab lahan perkebunan itu berada di wilayah Madina.
“Mudah-mudahan pemerintah kabupaten siap. Apalagi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Madina untuk mengelola kebun itu cukup memadai,” ujarnya.
Karena itu, Ja’far Sukhairi meminta dukungan anggota DPRD Sumut, khusunya asal Dapil 7, mempertanyakan kepada gubernur Sumut terkait kebenaran isu meng-KSO-kan PT PSU terhadap pihak ketiga. “Apakah isu itu betul atau memang sudah terjadi MoU atau teken-meneken?. Kami tidak pernah tahu, ini bukan hak perovinsi. Kami sebagai kabupaten butuh dihargai, SDM kami cukup di sini,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut H. Fahrizal Efendi Nasution mengakui adanya beberapa hektare lahan perkebunan sawit PT PSU yang dikerja-samakan operasionalnya dengan pihak lain.
“Kalau yang saya tahu, ada beberapa hektare yang dikerja-samakan. Itu terkait dengan adanya kasus perambahan yang dilakukan PT PSU beberapa tahun lalu,” katanya.
Fahrizal Efendi yang mantan wakil ketua DPRD Madina dan mantan ketua Gapeknas Madina menambahkan, kasus itu sudah selesai di Mahkamah Agung (MA).
Sehingga pengelolaan yang sudah terlanjur jadi kebun itu dikerja-samakan dengan pihak PTPN IV dan hasilnya disetorkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Itulah nomenklatur yang dilakukan hari ini agar kerja sama operasional terkait dengan putusan MA bisa dilaksanakan,” jelas politisi Partai Hanura ini.
Kunjungan anggota DPRD Sumut Dapil 7 di Madina dketuai Fahrizal Efendi. Mereka adalah Syahrul Efendi (Fraksi PDIP) H. Harun Musthafa Nasutiion (Fraksi Gerindra), Abdul Rahim Siregar (Fraksi PKS), Ahmad Fauzan Daulay (Fraksi PAN), Rahmat Rayyan Nasution (Fraksi Gerindra), Yasir Ridho Lubis (Fraksi Golkar), Parsaulian Tambunan (Fraksi Nasdem), dan Syamsul Qamar (Fraksi Golkar).(*)
Editor: Akhir Matondang