BAGI saya pergantian gambar billboard di jalur pembatas jalinsum Pasar Lama, Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut—persis di depan Madina Square–bukanlah hal biasa. Tadinya baliho besar itu memuat foto Miftahul Falah, Eli Mahrani Lubis, dan insert foto pasangan Capres-Cawapres RI: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Dalam gambar billboard berukuran besar itu Miftahul Falah sebagai calon anggota DPRD Madina. Sedangkan Eli Mahrani, merupakan calon legislatif (caleg) untuk DPR-RI dari Dapil 2 Sumut. Keduanya adalah caleg PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Pergantian materi billboard merupakan hal biasa. Bisa jadi kontrak masa ‘tayang’ dengan pihak advertising berakhir. Mungkin juga momen materi yang dipromosikan telah usai, atau disebabkan alasan lain.
Menjadi hal tak lumrah, ketika gambar alat peraga kampanye pemilu legislatif (pileg) Miftahul Falah dan Eli Mahrani berganti sekitar satu setengah bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, yakni 14 Februari ini. Semakin tak habis pikir lantaran dalam billboard itu terdapat juga foto pasangan AMIN.
Begitu bergambar kedua caleg PKB dan AMIN turun, diganti dengan alat peraga kampanye pasangan capres-wacapres Prabowo-Gibran. Kalau gantinya alat peraga AMIN tanpa ada gambar caleg lagi, tentu bisa dipahami.
Idealnya, seorang caleg, partai peserta pemilu atau calon kepala daerah mengontrak billboard sebagai tempat alat peraga sosialisasi atau kampanye sejak jauh-jauh hari sampai jelang hari H pencoblosan. Dalam kaitan pemilu mendatang, seharusnya hingga masa tenang, 10 Februari 2024.
Sehingga semestinya pada pekan-pekan terakhir jelang hari H pemilihan seperti saat inilah alat peraga tersebut harus tetap ‘berkibar’ agar masyarakat pemilih ingat partai, nama, dan nomor urut caleg ketika hendak menyampaikan hak pilih di TPS (tempat pemungutan suara). Ini malah materinya berganti dengan gambar capres-cawapres nomor urut dua.
Soal lobi penggunaan billboard dan biaya sewa terhadap pemilik advertising, saya kira bagi Miftahul Falah dan Eli Mahrani tidaklah ada masalah. Miftahul Falah merupakan petahana dalam kontestasi pesta demokrasi kali ini. Ia juga bukan caleg “duafa’. Sedangkan Eli Mahrani adalah istri H.M. Jafar Sukhairi Nasution, bupati Madina.
Itu soal billboard caleg PKB yang penuh misteri. Selanjutnya, dikutip dari drberita.id, Senin (29/1/2024), disebutkan pengurus DPW PKB Sumut meminta jajaran DPC dan caleg partai ini se provinsi menghadiri kampanye akbar Capres Anies Baswedan pada, 1 Februari 2024, di Muara Tais (Tapsel) dan Lapangan Reformasi Tembung (Deliserdang).
Entah alasan apa himbuan melalui pers itu bukan dilontarkan Jafar Sukhairi selaku ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKB Sumut, tetapi disampaikan Syaiful Syafri (wakil ketua DPW PKB Sumut).
Bahkan sebelum keterangan pers disampaikan, berlangsung rapat pengurus DPW PKB Sumut di sekretariat partai tersebut–Jalan Walikota, Medan—tidak tampak foto Jafar Sukhairi dalam berita mengenai kegiatan tersebut. Rapat itu dipimpin K.H. Akhyar Nasution, selaku ketua Dewan Syuro.
Pada, 12 Januari 2024, lalu Anies Baswedan melakukan kampanye di Tapanuli Tengah (Tapteng). Dari foto-foto dan video yang beredar di medsos, tidak terlihat Jafar Sukhairi turut mendampingi capres nomor urut satu tersebut.
Padahal semestinya selaku ketua DPW PKB Sumut dan wakil ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan AMIN, Jafar Sukhairi ikut dalam kegiatan itu. Apalagi, sang cawapres yakni Muhaimin Iskandar merupakan ketua umum DPP PKB.
Terbaru, sejumlah peserta kampanye Anies di Istana Raja Na Jungal, Muara Tais, mengaku tidak melihat sosok Jafar Sukhairi dalam acara tersebut. Termasuk saat kegiatan serupa di Deliserdang.
Ada apa sebenarnya dengan Jafar Sukhairi. Apalagi, hingga 10 hari jelang hari H pencoblosan, saya belum pernah sekalipun melihat foto Jafar Sukhairi dengan pasangan AMIN. Selama ini kita hanya melihat caleg partai pengusung AMIN menghiasi alat peraga mereka dengan gambar Anies dan Cak Imin.
Justru banner bergambar Si Gemoy dengan Atika Azmi Utammi banyak bertebaran di sejumlah pinggir jalan di Madina.
Itulah sebabnya dugaan Jafar Sukhairi sedang tidak baik-baik saja kian kuat. Apalagi beredar informasi banner pasangan Prabowo-Gibran dengan insert foto Atika yang ‘menghiasi’ sejumlah titik di daerah ini didanai oleh para pejabat OPD (organisasi perangkat daerah) pemkab setempat.
Selain itu, hingga saat ini belum tampak kerja pemenangan tim AMIN di Madina. Tidak jelas, apakah ini lantaran terlalu ‘pede’ kabupaten ini sebagai basis Anies-Cak Imin, atau lantaran tidak ada koordinasi di antara partai pengusung dan relawan, atau ada penyebab lain, wallahu aqlam bissawaf.
Seorang kepala desa (kepdes) di Madina mengatakan hingga, Minggu (3/2/2024), belum ada instruksi resmi bagi mereka memenangkan pasangan capres-wacapres tertentu, namun sudah ada selentingan arahnya ke Prabowo-Gibran.
Bahkan informasi terbaru, pihak-pihak tertentu sudah meminta kepdes di Madina memasang minimal tiga baliho salah satu pasangan capres-cawapres di desa masing-masing.
Berbagai kejanggalan tersebut seolah menguatkan dugaan yang berkembang di masyarakat bahwa Jafar Sukhairi sedang “tersandera” pasca Dollar Hafrianto Siregar (DHN), kepala Dinas Pendidikan Madina, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungli seleksi PPPK Madina 2023.
Sumber yang layak dipercaya menyebutkan Jafar Sukhairi selaku bupati Madina diminta oleh pihak-pihak tertentu supaya memenangkan Prabowo-Gibran di Madina.
Kalau saja betul ada “penyanderaan” atau bargaining seperti diungkapkan berbagai pihak, saya pastikan Jafar Sukhairi saat ini dalam posisi sulit. Kita masih ingat ketika Dahlan Hasan Nasution, mantan bupati Madina, berupaya dengan berbagai cara memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di daerah ini pada Pilpres 2019 lalu, nyatanya tak bisa. Padahal Ma’ruf Amin sampai datang kampanye ke Madina.
Sekadar mengingatkan, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Madina, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno meraih 195.387 suara atau 82,47 persen. Sedangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya 41.536 suara atau 17,53 persen.
Suasana pilres kali ini pasangan Prabowo-Gibran identik dengan Joko Widodo, sehingga tidak menutup kemungkinan perolehan suara didapat ‘Si Gemoy’ di Madina bakal sulit mengalahkan AMIN dengan tagline: perubahan. Apalagi mendapatkan 60 persen suara seperti target diungkapkan ketua DPC Gerindra Madina.
Berdasarkan trend di tengah masyarakat dalam pekan-pekan terakhir, terutama pasca kampanye akbar Anies di Deliserdang serta Muara Tais, animo masyarakat untuk terwujudnya perubahan seolah tak terbendung.
Saya berharap Jafar Sukhairi tidak dalam keadaan “tersandera” seperti rumor di masyarakat. Berbaik sangka saja, bisa jadi belakangan ketidak hadirannya dalam berbagai kegiatan pemenangan AMIN disebabkan ada kesibukan lain yang dianggap lebih penting.
Lihatlah, ketika Pj. Gubernur Sumut Hassanudin melakukan kunjungan kerja di Madina beberapa hari lalu, Jafar Sukhairi juga tak tampak.
Namun setelah hampir satu bulan tidak masuk kantor, bupati Madina ini baru terlihat di rumah dinasnya pada, Kamis (1/2/2024) malam, saat berlangsung acara pisah sambut kapolres lama dengan kapolres baru. Kabarnya, Jafar Sukhairi tiba di Madina, Kamis petang, atau beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.
Kehadiran Jafar Sukhairi pada acara ini juga tak luput dari perbincangan elemen masyarakat. Seolah bupati “takut” tidak menghadiri kegiatan itu lantaran Poldasu sedang menangani kasus dugaan suap PPPK Madina, termasuk di polres setempat.
Pertanyaanya, apakah betul Jafar Sukhairi sedang ‘tersandera’ oleh hal-hal tertentu dikaitkan dengan kasus yang sedang ditangani polisi, anda, para pembacalah yang menyimpulkan.
Tentu, sebagai ketua DPW PKB Sumut, dan sebagai wakil ketua TKD AMIN di Sumut, Jafar Sukhairi sebaiknya menjelaskan perihal isu tersebut, sebab hal ini terkait sikap jajaran pengurus, caleg dan simpatisan PKB, khususnya di Madina.
Setali tiga uang, juga terkait dengan posisi Jafar Sukhairi sebagai ketua DPW PKB Sumut pasca Pemilu 2024, baik AMIN menang atau kalah.
Semestinya tidak diam seribu bahasa seperti hasil kunjungan kerja Sekdakab Alamulhaq ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) terkait permohonan saran pembatalan SKTT yang tak ada penjelasan sama sekali dari pemkab.
Cukuplah di Madina ada guru honorer siluman. Jangan pula masyarakat di daerah ini dianggap siluman…
Penulis: Akhiruddin Matondang (Pemred/Penanggung jawab Beritahuta.com)