BERBAGI
KECEWA--Para peserta seleksi penerimaan PPPK Madina yang kecewa, Sabtu (23/12/2023), berkumpul di Masjid Agung Panyabungan membicarakan berbagai langkah yang bakal ditempuh menyikapi dugaan kecurangan dalam seleksi penerimaan PPPK tersebut. (foto: ist)

PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Kalimat tangkap Dollar Hafryanto dan Abdul Hamid bergaung. Pasalnya keduanya dinilai pejabat paling bertanggung jawab atas carut marut seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut.

Harapan itu setidaknya ‘berkumandang’ melalui berbagai media sosial, seperti Facebook (Fb) dan Whatsapp (WA). Dollar Hafriyanto saat ini menjabat kepala Dinas Pendidikan Madina. Dia diduga sering memanfaatkan jabatan untuk mengeruk ‘dollar’,  termasuk dalam rekruitmen PPPK ini.

Sedangkan Abdul Hamid merupakan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Madina. Instansi inilah sebenarnya selaku pihak penyelenggara seleksi PPPK di daerah, namun banyak pihak menyebutkan Hamid berkolaborasi dengan Dollar Hafriyanto memuluskan niat mereka.

Kedua pejabat tersebut diduga melakukan berbagai cara menjadikan seleksi penerimaan PPPK sebagai ladang mencari keuntungan pribadi bagi pihak-pihak tertentu. Begitu keluar pengumuman penerimaan PPPK beberapa bulan lalu, banyak calo bergerilya mengaku bisa membantu supaya bisa lulus PPPK.

Nur Ainun Lubis, Sabtu (23/12/2023), menulis dalam akun Fb-nya: Reseki orang yang tak berduit, nilai ujian 575 pas pengumuman berubah menjadi 478, dan dinyatakan  tidak lulus. Dalam postingan itu dia juga melampirkan foto sertifikat ujian dan lembaran pengumuman nilai seleksi PPPK.

“Bukan apa-apa, keduanya yang paling berperan dalam polemik yang telah melukai banyak pihak. Maka, dari itu tagar tangkap Hamid dan Dollar pantas digaungkan,” tulis Roy Dzannun pada akun Fb-nya, Sabtu (23/12/2023) petang.

BERITA TERKAIT  Bupati Madina: Siapa 'Bilang' Pemkab Tak Berjuang Memenuhi Tuntutan Warga Singkuang 1

Pernyataan lebih tajam disampaikan pemilik akun Fb Latif. Ia menulis: Kenapa Nilai Ujian P3K Bisa turun di pengumuman padahal ada sertifikatnya…beginikah caramu dollar menghargai pertemanan…dan kepada Bupati Madina supaya berhati hati ..ini Warning.

Masih di akun Fb yang sama, Latif juga menulis, bagi peserta ujian seleksi PPPK yang merasa kecewa terhadap pengurangan nilai hasil tes supaya membuat surat pernyataan bermaterai bahwa mereka tidak pernah mengikuti ujian SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) . “Bukti ini saya bawa ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Saya terima paling lambat Senin (25/12/2023) sore,” tulisnya.

Gaduh soal penerimaan PPPK Madina terjadi usai panitia mengeluarkan pengumuman hasil seleksi pada, Jumat (22/12/2023). Banyak peserta tak lulus mengakui nilai ujian mereka berkurang, sementara peserta yang dinyatakan lulus mendapat penambahan nilai.

Rizal Efendi Lubis, seorang guru dan juga mantan kepala SMPN di Panyabungan mengaku kecewa terhadap panitia penerimaan PPPK Madina. “Aha do roai sala dohot urang ni boruki (apa ya salah dan kekurangan putri saya),” ujarnya di akun Fb-nya.

Dia menyebutkan hasil ujian putrinya 510, tetapi tidak lulus. Sementara peserta lain, nilainya di bawah 400 bisa diterima sebagai PPPK.

Anehnya, kata dia, ketika ujian CAT yang ada live score dan sertifikat nilai terpampang jelas, lalu dalam berkas pengumuman ada pengurangan angka.

BERITA TERKAIT  Kesal Narkoba Merajalela, Warga Pidoli Lombang Amuk 6 Orang dalam Keadaan Setengah Bugil

Rizal mencontohkan putrinya. Nilai di sertifikat 510, tetapi saat pengumuman berubah menjadi 421. “Kesiapa minta penjelasan ini. Jangan-jangan harus ratusan orang datang ke sana menanyakan soal kecurangan ini.”

“Panitia seleksi harus jelas dan gamblang menjelaskan ini secara rinci, karena mereka duduk disana digaji dari rakyat. Jangan sampai tenaga didik diisi oleh orang2 yg tidak kompeten,” tulis Muhammad Ridwan Batubara melalui akun Fb-nya.

Dikutip dari Hayuaranet, IMA (Ikatan Mahasiswa) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menyebut rekayasa nilai yang diduga dilakukan BKPSDM Madina, Dinas Pendidikan Madina, dan pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan kejahatan luar biasa karena mengotak-atik dokumen negara untuk kepuasan hasrat segelintir orang.

“Ini kejahatan luar biasa. Kami minta Pak Kapoldasu turun ke Madina melakukan investigasi dan penyelidikan sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Candra Muda Pulungan, bendahara IMA Tabagsel, Sabtu (23/12) malam.

Sementara itu, baik Abdul Hamid maupun Dollar Hafriyanto terkesan sepakat melakukan gerakan ‘tutup mulut’ menyikapi persoalan yang kini menjadi sorotan publik. Sejak Sabtu (23/12/2023) petang, WA Hamid tidak pernah aktif sehingga ia tak bisa dikonfirmasi.

Hal serupa terhadap Dollar Hafriyanto. Meskipun pertanyaan konfirmasi media ini masuk ke WA-nya sejak Sabtu (23/12/2023) malam, namun sampai, Minggu (24/12/2024), tidak dibaca. (*)

Editor: Akhir Matondang

 

BERBAGI