SETIAP hari masyarakat tujuh desa di seberang sungai batang gadis wilayah Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal (Madina), Sumut tenggang waktu setahun terakhir bisa disebut menderita akibat ketidak pedulian H. Dahlan Hasan, sebagai bupati di kabupaten ini.
Pada Oktober 2018 lalu, jembatan utama di atas sungai Batanggadis menuju tujuh desa hanyut dibawa banjir bandang.
Sejak itulah kehidupan masyarakat di Desa Tambangan Jae, Tambangan Tonga, Tambangan Pasoman, Rao-rao Dolok, Rao-rao Lombang, Simangambat dan Panjaringan, berubah total.
Jembatan Tambangan sebagai penghubung utama dari tujuh desa menuju pusat kecamatan dan kabupaten, putus total sehingga sangat mengganggu roda perekonomian dan aktifitas masyarakat sehari-hari. Mereka hidup seperti terbelenggu karena seolah terisolasi dari jalan lintas Sumatera (Jalinsum).
Di tengah kesusahan ini, masyarakat membuat alat penyeberangan berupa getek atau rakit dalam kurun waktu lima bulan, sejak Oktober hingga April 2019.
Karena sudah tak tahan bergetek, masyarakat musyawarah membangun jembatan gantung sementara. Beruntung, salah seorang putra daerah ini yang menjadi anggota DPRD Madina, mau mengeluarkan dana pribadinya.
“Jembatan gantung atau rambin sepanjang sekitar 60 meter yang terbuat dari papan akhirnya ada. Kami bersyukur. Meskipun tidak bisa dilintasi mobil, bahkan sepeda motor pun harus gantian melintas, tapi jembatan ini sedikit membantu kesulitan warga,” jelas Cein Lubis (39), ketua Panitia Pembangunan Rambin Tambangan, pada Minggu (6/10).
Warga masyarakat di tujuh desa pun mengandalkan jembatan gantung ini sejak April 2019 sebagai penghubung utama dengan “dunia” luar. “Kami kesulitan bawa hasil bumi dari kampung ke pusat kecamatan. Harga buah-buahan jadi murah karena biaya angkut dari desa ke pusat kecamatan mahal,” jelas Cein.
Menurut warga Desa Tambangan Jae ini, biaya ojeg pangkalan pun sangat mahal, yaitu: Rp10 ribu per sekali antar dengan jarak tempuh hanya sekitar tiga kilometer.
“Sementara biaya hasil getah hanya Rp5 ribu per kg. Dua kilogram getah untuk sekali jalan,” sebutnya.
Mirisnya, ketika ada warga menderita sakit. Tidak bisa lagi dibawa ke pusat kecamatan untuk berobat disebabkan mobil tak bisa melintas. Kendaraan roda empat terpaksa memutar jauh—dari Aek Banir menuju Sipaga-paga—jika ingin berobat ke rumah sakit yang berada di Panyabungan, ibu kota Madina.
Sementara itu, Ali Syahrin (25), warga Desa Tambangan Jae menyebutkan, para pelajar hampir setiap hari terlambat masuk ke kelas karena tak ada angkot yang mau membawa mereka ke sekolah.
“Anak sekolah sudah biasa terlambat masuk kelas karena harus jalan kaki. Banyak anak SLTP, SLTA dan pesantren yang sekolah di ibukota kecamatan dan Panyabungan selalu terlambat masuk ke sekolah akibat kondisi ini,” jelasnya.
Sebenarnya, tidak saja warga tujuh desa yang menderita. Namun warga di pusat kecamatan juga menderita. Sebab, tanah wakaf masyarakat di sana berada di seberang sungai Batanggadis.
“Kerandanya terpaksa dilepas. Hanya diikat ke papan. Bahkan, mayat ini pun sempat dibawa pakai getek. Kasihan kita melihat mayat ini, ” kata Ali Syahrin.
Berdasarkan pantauan pada Minggu (6/10), beberapa warga terlihat hampir jatuh ke sungai disebabkan jembatan gantung goyang saat dilintasi.
Tinggi jembatan dari permukaan sungai sekitar 10 meter, dan sungai Batanggadis ini termasuk kategori dalam dan deras, terutama di bawah jembatan gantung. Sehingga sangat berbahaya, terutama jika anak-anak atau perempuan jatuh ke sungai.
Karena itu, warga mengetuk hati pemangku kebijakan di Madina untuk tidak tutup mata dengan kondisi tersebut. (*)
Peliput: Tim
Editor: Akhir Matondang