BERBAGI
WISATA SAWAH--Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama istri di lokasi wisata sawah Pematang Johor, Labuhan Deli, Deli Serdang. (foto: ist)

TAK ada alasan untuk tidak menjadikan sukses Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumut sebagai inspirasi bagi seorang kepala desa (kades) jika ingin memajukan desa yang dipimpin.

Tentu saja jenis usaha BUMDes berbeda, mengingat potensi setiap desa pastilah berbeda. Paling tidak, konsep yang dilakukan Sudarman sebaga kades, patut diteladani.

Kepala Desa Pematang Johar Sudarman (paling kiri) bersama wakil gubernur Sumut. (foto: ist)

Pematang Johar tak hanya berhasil menjadikan BUMDes sebagai sumber PADes, tapi mereka juga mampu menigkatkan perekonomian masyarakat melalui unit-unit usaha yang telah berjalan.

Itulah sebabnya, kalau saja hari ini, misalnya, pemerintah pusat menghentikan kucuran DD, bagi desa ini tak jadi masalah. Mereka tidak sekadar punya pondasi usaha, tapi “bangunan” itu sudah berdiri kokoh.

Baca: Melihat Sukses Desa Pematang Johar Kelola DD, PADes 1 Unit Usaha Saja Rp200 Juta per Bulan (Bagian: 1)

Menurut Sudarman, inovasi seorang kades sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan dukungan pemerintahan desa, DD lebih banyak disalurkan pada bidang pemberdayaaan masyarakat.

“Inovasi dan kreatifitas sangat menentukan keberhasilan BUMDes,” katanya dihadapan seratusan kades dari Mandailing Natal (Madina), Sumut yang melakukan studi banding di Pematang Johar pada, Jumat (18/11-2022).

Didampingi Direktur BUMDes Johar Abdullah Suadi dan Bukhari Muslim, selaku ketua BPD, Sudarman menyebutkan BUMDes hanya bisa efektif jika aparatur desa menguasai wilayahnya, sehingga tahu kebijakan yang hendak dilakukan.

Tahu potensi desa. Tahu menetapkan apa yang mesti dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa.  Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan warga.

Ada big data. Seorang kades kerja berdasarkan data. Sebut saja,  antara lain: jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, kekuatan potensi desa, dan kelemahan desa.

Para kades dari Madina serius mendengarkan penjelasan kepala Desa Pematang Johar tentang pengelolaan BUMDes di desa tersebut. (foto: bj)

Data inilah sebagai dasar menyusun rencana kerja kedepan, paling tidak pada masa jabatan satu periode kepala desa.

Dari data itu seorang kades bisa secara teratur menentukan kebijakan strategis dan prioritas. Dari RPJM, sejak tahun pertama sampai keenam—sesuai masa jabatan kades—diketahui skala prioritas penggunaan DD.

BERITA TERKAIT  Petani Gunungtua Julu Dapat Bantuan Mesin Pengupas Kopi dari USU

Dengan demikian target pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dapat dilaksanakan secara terukur dan terorganisir. “Ini tanggung jawab kita sebagai kepala desa,” sebut Sudarman.

Lucu, kata dia,   jika seorang kades tidak punya rencana, tujuan, visi dan rencana yang hendak dilaksanakan. “Ini bakal menjadi suatu kebingungan. Bayangkan uangnya ada tiap tahun, tapi tidak tahu digunakan untuk apa. Kacau kan.”

Setiap rapat Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) biasanya usulan masyarakat selalu terkait pembangunan fisik. Seperti jalan, parit, jembatan, dan lainnya.

“Jika usulan itu dilaksanakan, yakin dan percayalah kemajuan desa sangat lambat. Sangat tidak kelihatan pembangunan desa. Tahun ini kita bangun jalan, contohnya, tahun depan sudah rusak. Lalu diperbaiki, demikian seterusnya,” terang Sudarman.

Karena itu, DD Pematang Johar hanya sedikit dipakai untuk anggaran pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan, drainase, pembuatan gang. Dalam satu tahun paling banyak dua jenis pembangunan fisik.

Pematang Johar yakin jika BUMDesa bisa dijalankan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pasti menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten.

foto: ist

Ketika wisata sawah mampu mendatangkan 5000 orang per hari. Hampir semua menteri kabinet Jokowi sudah berkunjung ke tempat ini, gubernur Sumut dan para pejabat sudah bolak-balik ke sini, bupati Deli Serdang dan jajarannya menjadikan lokasi wisata sawah seperti rumah sendiri, pastilah mereka melihat kondisi fisik desa.

“Dengan daya pikat dimiliki dan potensi, kami tidak sulit mengajukan permohonan pembangunan jalan, misalnya. Tinggal ngomong, berselang beberapa lama sudah dibangun, ” ujarnya.

Salah satu dari 10 program BUMDesa lagi adalah pada tahun 2023 mereka bakal membangun gedung serbaguna (GSG) untuk pelayanan masyarakat.

GSG senilai Rp800 juta ini nantinya multi fungsi, seperti pesta, pertemuan, dan olahraga. Keberadaan gedung juga diproyeksikan sebagai sumber pendapatan PADes yang didapat dari uang sewa.

Dalam kegiatan studi banding, itu sejumlah kades dari Madina mempertanyakan beberapa hal terkait keberhasilan Pematang Johar.

BERITA TERKAIT  Melihat Sukses Desa Pematang Johar Kelola DD, PADes 1 Unit Usaha Saja Rp200 Juta per Bulan (Bagian: 1)

Misalnya, Kepala Desa Roburan Dolok, Panyabungan Selatan menanyakan terkait pengembangan wisata sawah. “Areal sawah siapa ini pak, apakah aset desa atau bagaimana,” sebutnya.

Sudarman mengatakan lahan wisata sawah adalah milik masyarakat. “Memang ada proses, kami ajak bicara. Awalnya ada dua opsi, sewa atau bagi hasil. Akhirnya disewa seluas dua hektare. Meski begitu, setiap tahun para pemilik kami berikan bagi hasil keuntungan ,” jelasnya.

Pemilik lahan juga diperbolehkan menanami padi pada lahan tak terpakai di sekitar pondok-pondok meskipun sudah disewa. “Namanya wisata sawah, jika tempat rekreasinya ada persawahan kan makin bagus.”

Lain lagi Triono, kades dari wilayahSinunukan ini menyebutkan  saat hendak mengembangkan BUMDes ia sulit dapat orang yang mau jadi pengurus.

“Mereka tak mau menanam, maunya langsung panen. Nanti coba saya ceritakan hasil kunjungan ini, mudah-mudahan ada edukasi terhadap rekan-rekan di sana,” ujarnya.

Menurut Sudarman, pengurus BUMDes memang tak punya gaji. Justru pekerja di unit usaha yang punya penghasilan. Para pengurus BUMDes baru dapat gaji atau berupa honor setelah perhitungan akhir tahun sesuai jumlah laba. Itu pun kalau untung.

Memang jika pengurusnya anak muda pasti sulit. Karena itu, pengurus BUMDes dipilih dari mereka yang secara ekonomi sudah mapan. Tidak menjadikan BUMDes mencari hidup, tapi punya keinginan memajukan desa.

“Kami sudah dua kali pergantian pengurus, mereka yang terpilih selalu sudah mapan dan punya gaji dari aktivitas mereka. Jika anak muda, mereka butuh gaji. Namun pegawai operasional di lapangan diisi anak-anak muda, sebab itu ada gaji,” katanya.

Pada 2023 ini BUMDes memulai usaha penangkaran benih padi dan sudah dapat lisensi dari balai benih se-Sumatera. “Tanpa minta modal, dia sanggup memberikan PADes Rp1 miliar pertahun. Itulah, kalau BUMDes diberdayakan sangat luar biasa keuntungan didapat masyarakat,” terang Sudarman. HABIS (sumber: bj)

Akhiruddin Matondang

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here