PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Ketua Fraksi Amanah Berkarya DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut Nis’ad Sidik Nasution meminta pemkab setempat mencari solusi secepatnya agar bangunan Pasar Baru Panyabungan bisa dipakai sebelum bulan Ramadan 2023.
Hal itu dikatakan Nis’ad Sidik saat membacakan pandangan umum Fraksi Amanah Berkarya saat Rapat Paripurna DPRD Madina pada Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 di gedung dewan setempat, Rabu malam (23/11-2022).
“Pemkab harus cepat mencari solusi dan menyelesaikan pembangunan Pasar Baru Panyabungan,” kata Nis’ad Sidik pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi wakil ketua: Harminsyah Batubara dan Erwin Efendi Nasution.
Pada kesempatan ini, turut hadir Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi, Plt. Sekdakab Alamahulhaq Daulay, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan kondisi Pasar Baru Panyabungan seperti saat ini, kata dia, retribusi dari pasar itu sangat tidak maksimal. Di sisi lain, banyak pedagang yang menempati tempat relokasi atau penampungan sementara mengeluh lantaran sewa kios atau los mahal.
Menurut ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Madina, itu jika gedung Pasar Baru Panyabungan yang baru dapat dipakai sebelum Ramadan tahun depan, dipastikan ekonomi masyarakat di daerah ini, terutama di pusat ibu kota kabupaten bakal menggeliat kembali.
Dari delapan poin yang disampaikan Nis’ad Sidik, selain masalah Pasar Baru Panyabungan, ia juga menyinggung kondisi stadion yang ada di Gunungtua, Panyabungan.
Menurutnya, saat ini bangunan yang ada di atas areal seluas 11 hektare itu masih terbengkalai. Sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga, tentu pembangunan infrastruktur stadion tersebut perlu dilanjutkan.
“Kami harap lokasi stadion Gunungtua dijadikan pusat kegiatan olahraga dengan membangun dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan,” tuturnya.
Mengenai rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), Fraksi Amanah Berkarya menyebutkan beberapa hal dalam rangka meningkatkan PAD. Antara lain, pemkab perlu mendorong dan memfasiltasi terwujudnya wilayah pertambangan rakyat (WPR) tanpa mengangkangi regulasi yang ada.
Dengan adanya WPR, kata Nis’ad Sidik, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat sekaligus dapat menambah PAD.
Lalu, perlu dikaji agar Pemkab Madina punya kepemilikan saham di PT Sorik Masmining dan SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power).
Selanjutnya, pemkab perlu menggali potensi dan sumber-sumber PAD dengan menghidupkan kembali Perda (Peraturan Daerah) lama, lalu membuat Perda baru, baik mengenai pajak maupun retribusi. Di antaranya retribusi jalan kabupaten dan limbah pabrik kepala sawit.
Bidang pendidikan, fraksi ini menyoroti kondisi sekolah dasar (SD) di Desa Silogun, Kecamatan Pakantan, Madina yang sangat memprihatinkan. Meskipun siswanya sudah kelas tiga atau empat, tetapi ada di antara mereka belum bisa baca tulis.
Menurut Nis’at Sidik, potensi daerah harus digali secara maksimal agar bisa berdampak pada peningkatan sektor pembangunan. Pemkab Madina juga harus mendorong supaya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini menyalurkan Corporate social responsibility (CSR)-nya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di sekitar operasionalnya. (*)
Editor: Akhir Matondang