PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Fraksi Partai Gerindra DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut meminta pemkab setempat lebih fokus mengoptimalkan segala potensi daerah untuk mencapai target anggaran 2023.
Hal itu antara lain inti dari materi pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Madina terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Madina 2023 pada rapat paripurna yang berlangsung di gedung dewan pada, Rabu malam (23/11-2022).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Erwin Efendi Lubis selaku ketua DPRD Madina serta didampingi dua wakil ketua: Harminsyah Batubara dan Erwin Efendi Nasution.
Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi, Plt. Sekdakab Alamahulhaq Daulay, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pandangan umum fraksi yang tidak dibacakan dalam forum rapat paripurna, itu disebutkan, Pemkab Madina perlu mengoptimalkan aset daerah dan segala potensi daerah dalam mengejar target anggaran 2023.
Fraksi Gerindra mencontohkan dengan memanfaatkan budaya Mandailing untuk dijadikan produk andalan yang dapat mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, seperti batik khas Mandailing.
Selain itu, perlu juga mengembangkan kopi Mandailing dan makanan tradisional khas daerah ini.
Terkait ancaman resesi global pada 2023, Fraksi Gerindra DPRD Madina berharap pemkab selaku pemangku kekuasaan punya strategi yang matang agar ekonomi masyarakat tetap stabil.
“Kita harus lebih proaktif dalam membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta demi menunjang percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat di berbagai bidang,” demikian pandangan umum fraksi ini yang ditanganani pimpinan dan anggotanya, terdiri: Suhandi, M. Rifaldi Nasution, H. Zainuddin Nasution, Syapul Gozali Lubis, Hidayah Erlina, Ishar Helmi dan Erwin Efendi Lubis.
Terkait RAPBD Madina 2023, Fraksi Gerindra memberikan pandangan antara lain: pemkab harus sigap dalam pengembangan industri kecil menengah dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada masyarakat, dengan menghadiri kegiatan rutin dan seremonial seperti pelaksanaan suatu even dan pameran.
Selanjutnya, pemkab harus membuat suatu program yang dapat menunjang nilai jual budaya dan kearifan lokasl masyarakat Madina. Sehingga potensi wisata daerah ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, paling tidak domestik.
Bidang perkebunan, menurut Fraksi Gerindra, pemkab sudah perlu melakukan peninjauan terhadap perolehan pajak dan bidang perkebunan.
Sedangkan terkait pertanian, Pemkab Madina harus menindaklanjuti program sentra produksi pertanian terpadu wilayah Kecamatan Siabu dan program perlindungan pangan berkelanjutan dengan menggunakan sistem zonasi.
Mengenai peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), RSUD Panyabungan yang tahap pembangunannya terkendala fiskal sebagai dampak resesi global, pemkab diharapkan mengkaji beberapa opsi supaya PAD tetap optimal, termasuk menjadikan rumah sakit tersebut sebagai rujukan regional Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan).
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab Madina supaya sasaran APBD Madina 2023 selaras dengan program nasional, antara lain: percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; peningkatan kualitas penididikan dan kesehatan; serta penanggulangan pengangguran disertai peningkatan desent job melalui penyediaan lapangan usaha.
Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD Madina 2023 untuk sementara diskor, dan dilanjutkan pada, Kamis (24/11-2022), dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD setempat. (*)
Editor: Akhir Matondang