PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Ratusan guru honorer yang tak lulus PPPK melakukan demo di kantor bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut pada, Rabu (27/12/2023). Tadinya mereka hendak menyampaikan aspirasi langsung terhadap kepala daerah, namun gagal.
Pihak pemkab tidak menjelaskan alasan kenapa Bupati Madina H. Ja’far Sukhairi Nasution, siang itu, tidak menemui pengunjuk rasa di kantor pemkab. “Kami tetap akan menunggu sampai aspirasi kami diterima bupati,” kata seorang guru asal Tabuyung, Kecamatan Muara Batang (MBG), Madina.
Para guru yang sebagian besar mengenakan PDH (pakaian dinas harian) cokelat tiba di halaman kantor bupati sekitar pukul 11.55. Sebelumnya mereka menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Madina.
Tuntutan utama para guru honorer yang tidak lulus seleksi masuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Madina, itu yakni: batalkan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) yang disebut-sebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan Abdul Hamid dan Dollar Afriyanto, masing-masing sebagai kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya) Madina serta kepala Dinas Pendidikan Madina.
Usai diterima Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis bersama sejumlah anggota dewan, sekitar pukul 11.40, para guru honorer yang datang dari berbagai kecamatan berjalan kaki menuju kantor bupati setempat.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut aparat kepolisian dan Pol PP Pemkab Madina. Mereka sudah berjaga-jaga di lokasi sekitar dua jam sebelum aksi dimulai.
Aksi dilakukan di depan pintu lobi ruang bupati. Sembari menyampaikan orasi, mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster. Antara lain bertuliskan: Jelaskan Mekanisme SKTT; Batalkan Pengumuman..Merdeka… Merdeka…Merdeka; dan Kembalikan Nilai Murni Kami Hapuskan SKTT.
Pukul 12.01, Sekdakab Alamulhaq, Asisten I Setdakab Sahnan Pasaribu, dan Asisten III Lismulyadi keluar dari lobi ruang kerja bupati. Mereka berdiri di dekat tangga tempat biasa mobil dinas bupati parkir dengan pengawalan petugas keamanan.
Namun begitu hendak berbicara, bergemuruh teriakan dari para pengunjuk rasa bahwa mereka tidak mau menyampaikan aspirasi kepada sekdakab. “Mana nyali bupati,” kata salah seorang guru laki-laki dari kerumunan pendemo.
“Bupati…bupati…bupati,” terima pendemo bergemuruh.
Alamulhaq diam. Ia tak melanjutkan kata-kata pembuka yang disampaikannya. Tidak sampai tiga menit berdiri di tangga, sekdakab dan pejabat lain yang mendampinginya meninggalkan tempat itu lantaran tidak dikehendaki para guru honorer.
Sekitar 15 menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 12.19, Wakil Bupati Atika Azmi Utami menemui pengunjuk rasa. Ia antara lain didampingi Alamulhaq, Sahnan Pasaribu, Lismulyadi, Abdul Hamid, dan Dollar Hafriyanto.
Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Atika membacakan surat yang hendak dikirim pemkab ke Kementerianpan RB terkait usulan agar mereka yang tak lulus PPPK dapat diterima pada tahun 2024. “Ini ansor (angin sorga),” teriak seorang guru wanita dari belakang.
Pengunjuk rasa berkali-kali meneriaki Atika lantaran penjelasan yang disampaikan tidak sesuai harapan pengunjuk rasa. Sebab ia hanya fokus meyakinkan agar guru honorer sabar lantaran akan diangkat jadi PPPK pada tahun depan, sedangkan pendemo meminta nilai SKTT dibatalkan.
Karena Atika terus diteriki sebagai tanda tidak ada titik temu, sekitar pukul 12.27 ia meninggalkan para penuntut keadilan.
Pada sore harinya, Ja’far Sukhairi menerima pendemo di rumah dinas bupati. (*)
Editor: Akhir Matondang