PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Gagal bertemu Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut para guru honorer yang mengaku sebagai korban kesewenang-wenangan panitia seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bakal menyampaikan laporan ke Tim Siber Pungli Polda Sumut.
“Insyallah, Jumat malam ini kami berangkat ke Medan. Kami masih mau musyawarah dengan kawan-kawan soal teknisnya usai salat Jumat,” kata Amwal, salah seorang guru honorer asal Ranto Baek, Madina saat ditemui usai melakukan aksi di depan pintu gerbang rumah dinas (rumdin) bupati setempat, Jumat (29/12/2023).
Dia menyebutkan pihaknya mendapat informasi langsung dari seorang petugas keamanan Tim Siber Pungli Polda Sumut sudah menunggu kehadiran mereka manyampaikan laporan secara resmi. “Betul, ada informasi kehadiran kami sudah ditunggu di Medan,” kata Amwal.
Selain menyampaikan laporan ke Tim Siber Pungli Polda Sumut, mereka juga bakal menyampaikan laporan ke Ombudsman RI di Medan. “Sebenarnya di dua tempat itu kami kami sudah ditunggu, sebab masalah dugaan kecurangan seleksi PPPK ini sudah menjadi isu nasional,” ujarnya.
Menurut Amwal, tadinya mereka berharap penyelesaian persoalan yang mereka tuntut terhadap Pemkab Madina bisa selesai di tingkat kabupaten. Nyatanya pasca keluar tiga rekomendasi DPRD setempat, Bupati H.M. Jafar Sukhairi Nasution terkesan enggan menemui mereka.
Para guru honorer yang mengaku ingin mendapatkan keadilan bermaksud bertemu bupati di rumdin pada, Jumat (29/12/2023) siang, namun kepala daerah dikabarkan sedang keluar kota.
Kedatangan guru honorer yang diduga korban permainan nilai SKTT hendak bertemu bupati mau meminta tanda tangan rekomendasi DPRD terkait pembatalan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) seleksi penerimaan PPPK.
“Kami kesini bermaksud memperjuangkan hak kami dengan meminta bupati menadatangani rekomendasi yang dikeluarkan dewan,” ujarnya.
Jika bupati tak mau menjumpai para guru honorer, lanjut Amwal, pihaknya bakal melaporkan masalah yang mereka perjuangkan ke Ombudsman RI di Sumut.
Sebelumnya, Sekdakab Madina Alamulhaq kembali menjadi korban teriakan para guru honorer melakukan aksi di depan rumah dinas bupati.
Alamulhaq, Asisten I Setdakab Sahnan Pasaribu, dan Asisten II Syarifuddin tiba di depan pintu gerbang rumah dinas (rumdin) bupati Madina—tempat para guru honorer berkumpul—sekitar pukul 10.12.
Sekdakab dan Sahnan berdiri membelakangi pagar rumdin yang terkunci rapat dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Pol PP Pemkab Madina. Sedangkan Syarifuddin berdiri di pinggir jalinsum bincang-bincang dengan beberapa petugas keamanan.
Perwakilan pengunjuk rasa menyebutkan sekdakab yang meneken lembaran pengumuman hasil seleksi dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Madina, sehingga dia juga yang seharusnya mencabutnya.
“Saya sudah menyampaikan isi rekomendasi kepada pak bupati. Tolong berikan kami waktu membahasnya,” katanya.
Mendengar kalimat itu, “Tidak…” teriak pendemo.
Tampaknya teriakan itu membuat sekdakab tak nyaman. “Kami harus musyawarah dulu. Segeralah membubarkan diri karena masalah ini sudah menusantara,” tambahnya dengan suara parau.
Lagi-lagi dijawab guru-guru honorer, “Tidak…”
Sekdakab menyebutkan pemkab tidak bisa melaksanakan rekomendasi dewan tanpa musyawarah. “Kemarin kan baru RDP (rapat dengar pendapat) antara dewan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Kami belum rapat karena ini akhir tahun, banyak OPD di luar kota.”
Dia meminta kedewasaan pengunjuk rasa. “Persoalan ini sudah menasional. Kita carikan solusi terbaik untuk kita semua. Saya siap tanda tangan jilid dua jika itu sudah keputusan pimpinan,” ujar sekdakab.
Ungkapan itu menyulut berbagai ocehan para guru honorer yang datang dari berbagai kecamatan. “Marilah kita berembuk,” katanya.
“Tidak…” jawab pendemo serentak.
“Terserah,” jawab sekdakab sembari menyerahkan mik pengeras suara kepada asisten I.
Pukul 10.23 sekdakan dan pejabat lainnya meninggalkan pengunjuk rasa. (*)
Editor: Akhir Matondang