PENGANTAR—Fenomena siluman dalam seleksi masuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Mandailing Natal (Madina), Sumut tergolong sistematis. Tindakan ini suatu penzaliman terhadap mereka yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai guru honorer.
Kami coba buka satu persatu secara bersambung nama-nama mereka yang lulus PPPK diduga menggunakan data palsu. Terindikasi ‘main mata’ antara kepsek dan Dinas Pendidikan Madina.
Kita berharap jika ada peserta seleksi PPPK terbukti menggunakan data palsu, supaya dibatalkan. Jika perlu proses secara hukum.
Kenapa mereka yang sebagian tak pernah merasakan suka duka sebagai seorang guru honorer, bisa masuk Dapodik. Siapa sebenarnya yang bermain. Siapa ordal-nya. Satu per satu media ini bakal mengungkap melalui tulisan bersambung bertajuk “bongkar guru honorer siluman PPPK Madina”. *
KALI ini penelusuran dilanjutkan menuju wilayah Kecamatan Batahan, Mandailing Natal (Madina), Sumut, tepatnya di SD Negeri 341. Sekolah ini berlokasi di Kelurahan Batahan.
Di SDN 341 ada dua guru lulus seleksi penerimaan PPPK Madina 2023, yakni satu guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang lulus melalui jalur umum,sementara seorang lagi guru agama.
Liputan ini fokus pada guru agama, yaitu: Wilda Yatri. Ia diduga belum memenuhi syarat kut melamar guru PPPK lantaran masa kerja tenaga honor belum sampai tiga tahun. “Setahu saya baru sekitar setahun lebih dikit,” kata guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tak mau ditulis namanya.
Guru lain menyebutkan sudah sekitar dua tahun, tetapi kalau tiga tahun belum sampai. “Sepertinya dua tahun lebih, tapi kalau tiga tahun rasanya belum,” kata gurunya lain ketika ditanya secara terpisah melalui sambungan telepon, Rabu (10/1/2024).
Dalam seleksi PPPK Madina 2023, Wilda masuk kategori Prioritas 3 (P3). Mereka yang tergolong kategori ini adalah guru non ASN– tidak termasuk guru non ASN Prioritas I– di satuan pendidikan yang memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara enam semester pada Dapodik.
Inilah persoalan. Berbagai pihak menyebutkan masa kerja Wilda sebagai tenaga honorer di sekolah yang berada di pusat kecamatan itu belum sampai tiga tahun. Jika itu betul, berarti ia diduga termasuk peserta seleksi siluman.
Info GTK– informasi data guru dan tenaga kependidikan—mengenai Wilda yang didapat media ini menyebutkan ia berstatus honor daerah tingkat kabupaten. Perubahan data PTK: 7 Oktober 2023 pukul 23.28.
Lalu, didalam info GTK Wilda itu juga diketahui sinkron terakhir sekolah ke Dapodik pusat pada 20 Desember 2023 pukul 22.09.
Dari dua perubahan info GTK diketahui bahwa operator data Dapodik melakukan perubahan jelang tengah malam.
Informasi yang didapat Beritahuta.com dari berbagai sumber menyebutkan nilai CAT Wilda hanya 400-an. Tidak diketahui pasti berapa nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) didapatnya, tetapi dipastikan total di atas 15 dari 10 poin kompetensi.
Seorang guru yang ditemui saat melakukan demo di kantor DPRD Madina, Selasa (9/1/2024), menyebutkan sebenarnya yang layak lulus di SDN 341 adalah Fuddin (belum tahu nama aslinya). Selain masa kerja sudah 18 tahun, nilai CAT dia juga di atas 500. Hanya saja, ‘terhempas’ oleh nilai SKTT.
Beredar rumor Wilda bisa lulus PPPK karena diduga dibantu oleh saudaranya seorang pegawai honorer di kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Madina.
Bahkan, beberapa kali dia sempat berujar terhadap rekan-rekannya sesama guru bahwa untuk lulus PPPK tidak perlu masa kerja, terpenting ada uang.
Kepala SD Negeri 341 Batahan Lazwardin, S.Pd., membenarkan Wilda lulus PPPK Madina 2023. “Kalau ceritanya dia (Wilda) lulus,” katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (10/1/2024) malam.
Dia belum lapor, tanya media ini. “Belum, mungkin lagi melengkapi berkas persyaratan di Panyabungan,” jawabnya.
Mengenai masa kerja honorer di sekolah itu, kepsek menyebutkan sudah lebih dua tahun.
Apakah sudah sampai tiga tahun? “Saya tidak ingat persis karena baru satu tahun menjabat di sekolah ini. Harus lihat data, mungkin kisaran itulah. Termasuk lama kerja di Dapodik, harus tengok data,” ujar Lazwardin.
Ketika media ini menyebutkan ada informasi kepsek tidak dilibatkan dalam menyesuaikan Dapodik Wilda agar bisa ikut seleksi PPPK, dia tidak langsung menjawab. “Hmmm…Kurang paham juga saya pak,” sebutnya.
Setelah diperjelas lagi pertanyaannya, dia menyebutkan, “Kalau setahu saya, Dapodik Wilda baru satu tahun, ya semasa saya. Tetapi kalau dia koordinasi dengan Dinas Pendidikan saya tidak tahu.Tapi nanti kita tengok lagi kapan penginputan pertama Dapodik-nya,” sebutnya.
Namun dia mengaku tidak tahu menahu soal perubahan Dapodik Wilda sehingga secara administrasi bisa ikut seleksi PPPK. (*)
Editor: Akhir Matondang