SHARE
SEPERTI HARI LIBUR--Inilah suasana kantor OPD/satker di lingkungan Pemkab Madina pada Senin (11/3). Sepi, terkesan seperti hari libur. Foto ini adalah kantor Dinas Pendidikan Madina.

BERITAHUta.com—Aktivitas kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut di Payaloting lumpuh total selama kunjungan Cawapres Ma’ruf Amin di Lapangan Pasir Putih, Lintas Timur, Panyabungan, pada Senin (11/2).

Semua ASN (aparatur sipil negara) dan honorer dikerahkan untuk mengikuti kegiatan bertameng “tablig akbar”. Sejak pagi hingga siang kantor OPD/satker (organisasi perangkat daerah/satuan kerja)  tidak ada kegiatan sama sekali. Pelayanan terhadap masyarakat berhenti total.

Setelah siangnya, sebagian di antara mereka datang lagi ke kantor, lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing.

Pada pukul 09.15 beberapa pintu kantor tampak terbuka, tapi tidak ada staf di dalamnya. Ada juga, kantor OPD/satker yang dijaga satu atau dua orang staf.

Beberapa  di antara  pintu kantor OPD/satker tertutup sama sekali, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan. Tidak ada seorang staf atau pegawai pun di lingkungan kantor tersebut, padahal sudah pukul 10.00.

Sesuai aturan, sebenarnya jam kantor jajaran Pemkab Madina adalah pukul 08 .00 sampai 16.00. “Semua ke Lapangan Pasir Putih, absennya juga di sana,” kata seorang pegawai yang kebetulan hendak berangkat ke lokasi tablig akbar.

Sejak pagi halaman parkir sepeda motor dan mobil di masing-masing milik OPD/satker yang berada di Komplek Perkantoran Payaloting melompong. Hanya satu dua kantor yang tampak di pekarangannya ada parkir kendaraan, itu pun pemiliknya tidak kelihatan.

BERITA TERKAIT  Pencantuman “Musthafawiyah” Dipaksakan, Massa “Amanah” Diduga Bukan Alumni

Para ASN dan honorer yang datang di lokasi tablig akbar umumnya mengenakan baju putih dan celana hitam. Sebagian kaum lelaki mengenakan peci putih atau hitam.  Untuk perempuan, selain pakai rok, mereka mengenakan celana hitam dipadu kerudung hitam.

Selain banyak yang dikenal Beritahuta,com, ciri paling mencolok untuk menggambarkan bahwa mereka adalah pegawai di lingkungan Pemkab Madina adalah sepatu hitam yang mereka pakai.

Sampai pukul 10.00 hanya staf kantor Departemen Agama dan ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Madina  yang tampak mengenakan seragam PDH (pakaian dinas harian) di lingkungan kantor mereka.

Pada waktu hampir bersamaan, di kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Madina, juga tampak sekitar lima orang staf berada di teras kantor yang mengenakan pakain safari.  Ketiga kantor tersebut tidak berada di bawah bupati, melainkan vertikal ke pusat.

Pintu  kantor Dinas Pendidikan tampak terbuka, namun tidak terlihat ada staf. Sedangkan pintu bangunan milik Dinas Pendidikan yang berada di depan gedung utama, tertutup dan di depannya ada satu unit mobil parkir.

BERITA TERKAIT  Cara Perhitungan Perolehan Kursi DPR-RI dan DPRD pada Pemilu 2019

Ketua Ikatan Mahasiswa (IMA) Madina Herman Birje Nasution  menyesalkan adanya dugaan pengerahan ASN dan honorer pada acara yang dihadiri Ma’ruf Amin tersebut.

“Ada dugaan pengerahan ASN dan honorer, termasuk guru-guru. Dampaknya, beberapa sekolah meliburkan muridnya,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepala Dinas Pendidikan Madina Jamila, SH., tidak tutup mata dengan kondisi tersebut. “Kami patut menduga hal ini sengaja dilakukan. Apakah karena memang ada tekanan dari pihak bupati atau tidak, itu merupakan ranah kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Madina,” ujar Herman.

“Demikian juga kehadiran para siswa dan santri  yang sudah terdaftar di DPT Pemilu 2019. Jelas waktu penyelenggaraan kegiatan tablig akbar pada jam belajar. Ini potret tidak baik tentang demokrasi kita,” katanya.

Herman menyebutkan, pasal 15 dan 76 H Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik. Pada pasal 15 disebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

“Ketika anak-anak disuruh berdiri di pinggir jalan melambai tangan ke salah satu kontestan pilpres, apakah itu bisa dikategorikan melibatkan anak-anak dalam konstelasi politik. Saya kira Bawaslu yang lebih paham,” katanya. (tim-01)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here