MEDAN, BERITAHUta.com— Ketua Umum Ikatan Mahasiswa (IMA) Tabagsel Medan Andrew Amanah Carnegie Hasibuan mengatakan setelah DHS dijebloskan penjara, diharapkan tim Tipikor Ditreskrimsus Poldasu dapat segera menetapkan tersangka lain pada kasus dugaan suap seleksi penerimaan PPPK Mandailing Natal (Madina), Sumut.
“Terkait penetapan tersangka DHS kami menduga pelaku dugaan suap bukan hanya dilakukan kepala Dinas Pendidikan Madina, itu. Diduga ada banyak pejabat dan pihak luar birokrasi terlibat dalam kasus ini,” katanya melalui rilis yang diterima Beritahuta.com, Minggu (14/1/2024).
Menurut Andrew, pihaknya menduga kejahatan terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut dilakukan terstruktur tanpa memikirkan tindakan mereka telah mencederai serta menzalimi banyak orang.
Hal itu diperburuk pula adanya dugaan guru honorer siluman, maladministrasi dan aksi suap yang dilakukan peserta terhadap pihak-pihak tertentu.
Perbuatan seperti, kata dia, sebenarnya tak pantas dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani dunia pendidikan terhadap para guru. “Sangat tak pantas,” katanya.
Seperti diketahui pada, Jumat (12/1/2024), Ditreskrimsus Poldasu telah menetaplan Dollar Hafriyanto Siregar alias DHS sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) madina 2023.
IMA Tabagsel Medan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus yang sedang menjadi sorotan publik tersebut. Mereka berharap penyidik bisa cepat mengumumkan tersangka lain karena patut diduga tindakan melanggar hukum ini bukan hanya dilakukan DHS, tetapi secara berjamaah bersama berbagai pihak.
Apalagi Abdul Hamid, kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Madina, kepada wartawan mengakui dialah yang memberikan nilai SKTT ((Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) terhadap para peserta.
Pemberian nilai SKTT inilah ditengarai pemicu utama kisruh seleksi PPPK Madina 2023. Pasalnya, panitia memberikan nilai terhadap peserta dengan materi 10 kompetensi penilaian sementara si penilai sendiri tak pernah bertemu dengan peserta.
Susuai data yang berseliweran di media online, ujar Andrew, pihaknya menduga nilai SKTT sengaja dirancang untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta sesuai keinginan panitia.
Jika peserta tes hendak diluluskan panitia memberi total nilai 135, sedangkan jika tak ingin diluluskan diberi total nilai 15.
“Karena itu, kami meminta bupati Madina membatalkan SKTT dan bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi,” kata Andrew. (*)
Editor: Akhir Matondang