BERBAGI
PERJANJIAN KINERJA--Bupati Madina H.M. Ja’far Sukhairi Nasution menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Madina tahun 2022 oleh sejumlah kepala OPD yang berlangsung di aula pemkab setempat pada, Kamis (17/2-2022). (foto: ist)

BERITAHUta.com (Panyabungan)—Sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut menandatangani Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Madina tahun 2022.

Penandatangan perjanjian yang dilakukan para kepala OPD (organisasi perangkat daerah) tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan pada Kamis, (17/2-2022).

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Madina dihadiri Bupati H.M. Ja’far Sukhairi Nasution, Sekdakab Gozali Pulungan, Asisten I Alamulhaq, Asisten II Erman Gafar, Asisten III Sahnan Batubara, dan sejumlah kepala OPD.

Surat perjanjian itu ditandatangani Sekdakab Madina Gozali Pulungan, Riswan Harahap (kepala Badan Kepegawaian Daerah),  dan Sahnan Pasaribu (kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Saat menyampaikan sambutan, Ja’far Sukhairi mengatakan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya, supaya lebih berdaya-guna dan berhasil dalam mencapai visi-misi yang telah ditetapkan.

BERITA TERKAIT  Diharapkan jadi Program Tahunan, 5000-an Anak Yatim di Madina Dapat Santunan

“Perjalanan panjang pemerintah dalam memperbaiki birokrasi telah secara terus-menerus dan berkesinambungan dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan, dan pertanggung-jawaban” kata bupati.

Salah satu upaya dalam memperbaiki birokrasi, lanjutnya, dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang merupakan salah satu indikator dan fokus pada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Dengan Sakip dapat diketahui dan dinilai tingkat akuntabilitas kinerja satu daerah. Mulai dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan program kegiatan, sampai pada pelaporan. Baik dan buruknya kinerja suatu daerah diukur dan tergambar dari hasil atau nilai Sakip,” ujar Ja’far Sukhairi.

Dia mengatakan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah, penandatanganan perjanjian kinerja merupakan salah satu yang wajib bagi semua kepala perangkat daerah dengan kepala daerah. Lalu, dilanjutkan dengan perjanjian kinerja pada semua level jabatan, bahkan sampai pada level jabatan fungsional/staf.

BERITA TERKAIT  Kegiatan Ramadan di Masjid Agung, Bupati Madina Ajak Warga Utamakan Salat Berjamaah

“Untuk itulah, mulai hari ini urusan-urusan seperti ini akan menjadi bagian dari formasi kami dalam memantau dan memonitoring secara berkesinambungan,” kata kepala daerah.

Dengan demikian, apa yang diperjanjikan oleh kepala perangkat daerah ini bukan hanya asal tekan saja. “Namun akan kami jadikan bahan evaluasi dan penilaian bagi kinerja saudara-saudari semua, termasuk untuk memberikan penghargaan (reward) atau sanksi,” katanya.

Bupati mengingatkan kembali kepada kepala OPD yang hadir agar tidak menunda-nunda pekerjaan. “Itu yang paling penting,” ujarnya. (*)

Editor: Akhir Matondang

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here