PANYABUNGAN, BERITAHUta.com— Syaripuddin, S. Pd. I M.M., guru honorer di SDN 357 Natal, Mandailing Natal (Madina), Sumut mengaku tak percaya begitu saja terhadap janji-janji yang dilontarkan pihak pemkab setempat dalam menyikapi demo para guru honorer yang gagal lulus masuk PPPK.
“Bukan tak menghargai pemkab. Saya sudah teraniaya oleh dugaan kecurangan pada seleksi masuk PPPK tahun 2022. Saat itu saya diyakinkan bakal lulus PPPK 2023, nyatanya nol. Nol besar pak,” kata Syaripuddin kepada Beritahuta.com di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Madina, Kamis (28/12/2023).
RDP ini merupakan tindak lanjut aspirasi yang disampaikan para guru honorer yang kecewa terhadap proses seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Madina di gedung dewan pada, Rabu (27/12/2023).
Pemkab Madina dengan berbagai cara meyakinkan peserta seleksi masuk PPPK yang menjadi korban kesewenang-wenangan panitia agar sabar karena hendak diusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) supaya mereka diterima otomatis pada 2024. Tentu saja mereka menolak, karena kepala daerah mana pun tidak bisa jamin hal itu bakal terwujud.
Syaripuddin yang akrab disapa Darah Nata menyebutkan
Pada proses seleksi masuk PPPK 2022 banyak peserta yang kalah protes lantaran terindakasi ada ‘permainan’ antara pihak pemkab dengan peserta. Salah satunya Syaripuddin. Belakangan ia pasrah tidak lulus lantaran ada pihak-pihak tertentu meyakinkan bakal diterima saat penerimaan PPPK Madina 2023.
“Itulah saya agak percaya diri. Tidak ada niat sedikit pun main uang, karena saya memang enggak punya uang. Juga bukan keluarga pejabat. Saya pede (percaya diri) bakal lulus tahun ini lantaran ada yang memberi janji mengingat masa kerja saya sebagai guru honorer sudah hampir 18 tahun, tepatnya 17,5 tahun. Apalagi nilai CAT saya tergolong tinggi, di atas 500,” ujarnya.
Ternyata, lanjut guru yang dalam facebook menggunakan akun: Darah Nata, tampak sangat aktif membina murid-murid di tempatnya mengajar dalam bidang kesenian, agama, dan juga pandai puisi dan pidato. “Omong kosong. Ternyata saat itu saya kena PHP (pemberi harapan palsu). Tahun ini saya kembali teraniaya untuk kali kedua oleh mereka-mereka juga.”
Itulah sebabnya, sebut Syaripuddin, dia dan rekan-rekannya seolah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemkab. Apalagi tahun depan sudah jelang pilkada. “Pemkab sih boleh saja mengusulkan, itu hak. Tetapi siapa yang bisa jamin usulan diterima. Kesimpulan kami, itu hanya ansor (angin surga),”
Ia melanjutkan, “Siapa yang bisa jamin aturan tak berubah, mekanisme ditukar, pejabat berganti, dan lainnya. Kita sudah cukup pahamlah negara kita. Apalagi tahun 2024 berlangsung hajat politik. Banyak keperluan yang harus dipersiapkan oleh mereka,” kata Syaripuddin agak pelan.
Karena itu ia dan rekan-rekannya tetap pada tuntutannya agar pemkab mengirim surat kepada pusat supaya membatalkan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan), dan tolok ukur penilaian kembali pada nilai CAT yang diadakan BKN.
Saat ini tinggal sikap bupati. Apalagi sudah ada rekomendasi dari DPRD Madina meminta supaya bupati membatalkan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) peserta seleksi masuk PPPK dan dikembalikan ke nilai CAT sebagai dasar kelulusan.
Dua rekomendasi lagi adalah mengevaluasi hasil pengumuman seleksi ujian PPPK guru honorer 2023. Jika ada peserta mal administrasi supaya didiskualifikasi.
Ketiga, bupati diminta mencopot Dollar Hafriyanto dan Abdul Hamid dari jabatan mereka masing-masing sebagai kepala Dinas Pendidikan Madina dan kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Madina.
Rekomendasi itu dikeluarkan usai anggota dewan lintas Komisi I dan IV DPRD Madina mengadakan RDP dengan BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di ruang rapat paripurna dewan, Kamis (28/12/2023). (*)
Editor: Akhir Matondang