PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Hari ketujuh deadline tiga rekomendasi DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut terkait kisruh seleksi penerimaan PPPK tinggal satu hari lagi, namun hingga hari ini, Rabu (3/1/2024), bupati setempat belum juga menjalankannya.
Padahal para guru honorer seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diduga menjadi korban kesewenang-wenangan pihak BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Dinas Pendidikan menunggu sikap ksatria bupati Madina.
Para guru honorer berharap bupati tampil di depan menyelesaikan kisruh PPPK Madina 2023. Dengan demikian persoalan ini tidak makin berlarut-larut. “Hanya kepala daerah yang bisa menganulir nilai SKTT,” kata Andi Nova Hasibuan, salah seorang honorer yang mengaku menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat BKPSDM dan Dinas Pendidikan pada, Rabu (3/1/2024).
Seperti diketahui, DPRD Madina mengeluarkan tiga rekomendasi terkait carut marut seleksi PPPK di daerah ini pada, Kamis (28/12/2023). Rekomendasi itu antara lain meminta bupati membatalkan nilai SKTT.
Dewan meminta bupati melaksanakan rekomendasi selambat-lambatnya tujuh hari sejak dikeluarkan. Sekarang sudah memasuki hari keenam, namun bupati Madina belum juga merespon surat pembatalan nilai SKTT tersebut.
Andi Nova menyebutkan andai ia pada posisi sebagai anggota DPRD Madina—terutama membidangi pendidikan–pasti ada rasa jengkel jika ‘surat cinta’ berupa rekomendasi tidak ditanggapi.
“Kalau saya berada di posisi dewan, pasti saya jengkel akibat surat rekomendasi tidak ada balasan.” Karanya.
Ia berharap jika bupati tidak menyembunyikan sesuatu hendaknya tidak berdiam diri terkait rekomendasi pembatalan nilai SKTT. Sebab hal tersebut dapat memperkeruh suasana serta tidak menutup memunculkan berbagai asumsi.
“Kepada bupati Madina yang terhormat, kalau tidak ada yang disembunyikan jangan diam seolah tidak ada kejadian apa-apa. Apa sih susahnya hanya menanda tangani surat pembatalan SKTT, “ kata Andi Nova.
Ia menambahkan, “Bupati jangan buai kami dengan hembusan angin surga dengan menyebut para guru yang kalah PPPK 2023 bakal diterima tahun 2024 tanpa tes.”
Menurut Andi Nova, pihaknya sudah tidak ada lagi rasa takut diintervensi siapa pun. “Kami para guru honorer yang terzolimi hanya butuh kepastian pembatalan nilai SKTT sebelum aksi terus bergulir,” katanya.
Hal serupa disebutkan Ahmad Yusuf, seorang calon legislatif Dapil Madina III dari PKS. Karena belum ada tindakan bupati terkait pembatalan nilai SKTT, tidak menutup kemungkinan dapat memperuncing masalah .
“Miris kita melihatnya. Hanya membuat surat pembatalan SKTT, kok sulit amat. Seandainya bupati ada kesibukan lain, kan sekda yang teken, apalagi pengumuman hasil dari BKPSDM juga ditanda tangani sekda,” kata Yusuf. (*)
Editor: Akhir Matondang