BERBAGI
TEMUAN BPK RI--Sejumlah massa DPP IMPM mendatangi kantor BPKAD Madina pada Jumat (15/3). Mereka menyampaikan pernyataan sikap tentang tindak lanjut temuan BPK-RI.

BERITAHUta.com—Sejumlah massa menamakan diri DPP Ikatan Mahasiswa Peduli Mandailing Natal (DPP IMPM), Jumat (15/3), mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I(BPKAD) Pemkab Madina, Sumut.

Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan pernyataan sikap tentang berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemkab setempat.

Selain berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap, DPP IMPM juga membentangkan sejumlah poster yang terbuat dari karton. Antara lain bertuliskan, “Periksa dan Adili Kadis Keuangan.”

Sayang, tidak seorang pun pejabat di lingkungan Pemkab Madina yang menerima kedatangan rombongan  DPP IMPM. Sejumlah petugas Satpol PP tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi demonstrasi.

Karena tidak seorang pun pihak pemkab yang menerima kedatangan DPP IMPM, mereka berjanji akan datang lagi pada lain waktu.

Sesuai pernyataan sikap  yang dibuat,  DPP IMPM menilai sangat banyak kegiatan di lingkungan Pemkab Madina yang terindikasi kategori penyalahgunaan wewenang. Karena itu, diharapkan  kedepan berbagai perilaku yang menyebabkan kerugian keuangan daerah bisa dihapus.

BERITA TERKAIT  Proyek Pasar Maga Mangkrak, Sepanjang Januari di Lokasi Tak Ada Aktivitas

DPP IMPM menyebutkan, hingga semester I tahun anggaran 2017 lalu, terdapat 149 kasus kerugian daerah di Pemkab Madina dengan nilai anggaran sekitar Rp21.44 miliar.

Dari jumlah itu,11 kasus sudah penetapan dengan nilai  sekitar Rp388,04 juta, satu kasus masih dalam tahap pembebannya senilai sekitar Rp242,16 juta, dan 137 kasus berupa informasi yaitu sekitar Rp21.81 miliar.

Dalam surat pernyataan yang ditandangani Mhd. Fauzi Lubis sebagai koordinator aksi, Abd. Fatah Nasution (koodinator lapangan), dan Akbar Azandi Lubis (penanggung jawab), DPP IMPM mempertanyakan apakah  sampai semester I tahun anggaran 2019 ini ada proses pengembalian kerugian daerah tersebut.

Karena berdasarkan catatan mereka, sesuai resume LHPT BPK, kinerja  Majelis Pertimbangan/ Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP/TP TGR) dinilai masih belum optimal. Hal ini antara lain dibuktikan  belum tuntasnya pengembalian kerugian daerah senilai Rp13.93 miliar hingga semester I tahun 2017.

BERITA TERKAIT  Gubsu Imbau Masyarakat Tak Tiup Terompet pada Malam Tahun Baru 2019

Karena itu, DPP IMPM mempertanyakan apakah sudah ada yang dilimpahkan ke ranah hukum dari data yang sudah dilansir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahunan-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHPT-BPK-RI). Mereka menduga belum ada proses pengembalian dana. Apalagi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut telah merekomendasikan agar  bupati mengambil langkah-langkah tersebut.

“Mengapa begitu besar tunggakan pengembaliannya. Apa saja langkah dan upaya yang diambil MP/TGR dalam proses percepatan pengembalian kerugian daerah tersebut,” demikian antara lain isi pernyataan sikap DPP IMPM.

Tidak adanya proses pengembalian kerugian daerah, tulis DPP IMPM, seharusnya pelanggaran terhadap aturan yang ada. Di antaranya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,dan  Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang  TP dan TGR Keuangan dan Barang Daerah.(*)

Peliput: Ilyas Lubis dan Defri Ariandi

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here