Oleh: AKHIRUDDIN MATONDANG
EMPAT hari lagi kita bakal melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pada Pemilu, 14 Februari 2024, nanti masyarakat mencoblos kertas suara lima kali, yakni memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI, DPD-RI dan pasangan calon presiden-wakil presiden.
Terkait hal itu saya coba bedah melalui tulisan artikel tentang persaingan memperebutkan suara Mandailing Natal (Madina), Sumut untuk DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Termasuk peluang calon legislatif (caleg) putra daerah Mandailing mendapatkan satu atau dua dari 10 kuota kursi daerah pemilihan (Dapil) Sumut II.
Saat ini bisa dikatakan memasuki detik-detik terakhir jelang hari H pencoblosan. Sebagian besar para caleg masih gerilya mencari pundi-pundi suara. Berbagai cara dan strategi mereka lakukan bersama tim suksesnya. Tebar pesona, pencitraan, dan entah apapun namanya, pastinya mereka berusaha menarik simpatik konstituen.
Bagi masyarakat Madina, Pemilu 2024 terasa lain dibanding “pesta-pesta” sebelumnya. Jika biasanya tak banyak caleg putra daerah Mandailing maju memperebutkan kursi DPR, kali ini tergolong melimpah. Bahkan, bisa jadi rekor terbanyak dalam sejarah pemilu di Indonesia.
Hal ini bukan saja sesuatu yang baik dalam iklim demokrasi, tetapi juga memberi harapan bagi kemajuan suatu daerah. Tak dapat dipungkiri, pembangunan Madina agak lambat dibanding daerah tingkat dua lain di Sumut lantaran sejak era reformasi, tidak seorang pun putra daerah ini duduk di DPR.
Tak ada wakil Madina di gedung DPR yang secara khusus memperjuangkan kepentingan daerah. Hal ini sebenarnya tidak menguntungkan. Seolah tak ada jembatan “daerah” untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan pusat, baik di eksekutif maupun legislatif.
Kita memang mengenal TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Madina yang diharapkan turut melobi pusat dalam pembangunan daerah, namun sejauh ini kiprah mereka belum begitu tampak. Terkesan lebih banyak seremonial, sekadar menunjukkan bahwa pemkab punya keinginan membangun Madina.
Ini diperburuk pula tak ada lagi putra Madina yang menduduki jabatan strategis di pusat. Terlepas bagaimana penilaian masyarakat terhadap kepedulian mereka pada daerah ini, dulu kita punya Darmin Nasution, Mulia P. Nasution, Azhar Lubis dan lainnya, sekarang nyaris tidak ada disebabkan mereka sudah purna tugas.
Pada masa order baru, putra Madina yang pernah duduk di DPR antara laian: H. Pandapotan Nasution. Pasca pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, caleg yang lahir, besar dan berdomisili di Madina tak mampu lagi meraih kursi DPR di Senayan.
Padahal potensi itu terbuka lebar. Sumut merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyebutkan jumlah pemilih Sumut pada Pileg 2024 sebanyak 10.853.940 orang. Angka ini terbesar dibanding provinsi lain di Sumatera. Ada 30 kursi DPR diperebutkan di Sumut yang terbagi tiga dapil. Masing-masing dapil terdiri 10 kursi.
Madina masuk Dapil Sumut II bersama 15 kabupaten lain, yakni: Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir.
Selanjutnya: Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Lalu, ada tiga kota: Padang Sidempuan, Gunungsitoli, serta Sibolga. Total 19 kabupaten/kota
Pada pemilu 2019, PDIP Nasdem menjadi partai peraih kursi DPR terbanyak di Dapil Sumut II. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumut, PDI Perjuangan meraih 422.458 suara, NasDem (366.727).
Setelah dikonversi menjadi alokasi kursi menggunakan metoda Sainte Lague, yakni pembagian 1,3,5,7 dan seterusnya, maka PDIP dan NasDem masing-masing mendapat dua kursi. Lalu, enam kursi lainnya diraih Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS dan PKB.
Caleg peraih suara terbanyak pada masa itu, PDIP: Sihar Sitorus (185.918) dan Trimedya Panjaitan (106.103). Lalu, NasDem: Delmeria (91.096) dan Martin Manurung (63.755).
Berikutnya, Gerindra: Gus Irawan Pasaribu (168.342); Golkar: Lamhot Sinaga (53.398); PKS: Iskan Qolba Lubis (62.877); PAN: Saleh Partaonan Daulay (142.683); Demokrat: Jhonny Allen Marbun (49.381) dan PKB: Marwan Dasopang (60.762).
Hasil suara Pemilu 2019 masing-masing parpol (partai politik) untuk DPR RI Dapil Sumut II adalah PDI Perjuangan (422.458), Nasdem (366.727), Gerindra (283.326), Golkar (237.111), Partai Amanat Nasional (203.646), Partai Demokrat (146.134), PKS (145.634), dan PKB (119.968).
Sedangkan perolehan suara partai yang calegnya gagal ke Senayan adalah Partai Perindo (89.241), PPP (60.650), Partai Hanura (44.707), Partai Berkarya (31.882), Partai Solidaritas Indonesia (23.294), Partai Bulan Bintang (12.365), PKPI (8.453), serta Garuda (7.102).
Persaingan Dapil Sumut II tergolong keras, bahkan bisa disebut “grup neraka”. Berdasarkan data perolehan suara Pemilu 2019, peraih suara terbanyak satu dan dua dari 30 caleg terpilih dari tiga dapil di Sumut, terdapat di dapil ini. Yaitu: Sihar Sitorus (185.918) serta Gus Irawan Pasaribu (168.342).
Sementara, Saleh Partaonan Daulay (142.683) berada pada urutan kelima, sedangkan urutan 10: Trimedya Panjaitan (106.103).
Pada Pemilu 2019 lalu dari Dapil Sumut II ada dua politisi bermarga Mandailing meraih kursi DPR, yaitu: Saleh Partaonan Daulay (PAN) dan H. Iskan Qolbu Lubis (PKS). Namun keduanya tidak bisa disebut sebagai representasi putra Madina. Termasuk Marwan Dasopang (PKB). Ini bisa jadi lantaran ketiganya tidak lahir dan besar di kabupaten paling selatan Sumut ini.
Namun kiprah mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil Sumut II, tentu saja tetap kita apresiasi. Demikian juga terhadap anggota DPR lain dari dapil ini: H. Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Sihar P.H. Sitorus (PDIP), Trimedya Panjaitan (PDIP), Lamhot Sinaga (Golkar), Hj. Delmeria (Nasdem), Martin Manurung (Nasdem), serta Ongku P Hasibuan (Demokrat)—menggantikan Jhonny Allen Marbun.
Soal kinerja mereka selama duduk sebagai wakil rakyat di pusat, tentu masyarakat punya penilaian sendiri. Jika merasa puas, bisa dilanjutkan. Jika kurang puas, ada alternatif pilihan lain sesuai keyakinan masing-masing.
Salah satu putra Madina yang maju sebagai caleg DPR pada pemilu lalu adalah Saparudin Haji (PKS). Meskipun perolehan suara didapat cukup signifikan, namun tak mampu menyaingi suara Iskan Qolbu Lubis. Sementara untuk meraih dua kursi, saat itu suara PKS masih terpaut jauh dari pundi-pundi suara partai lain.
Kini, 10 kursi Dapil Sumut II kembali diperebutkan caleg-caleg dari partai peserta pemilu 2024. Seperti disebutkan di atas, sepanjang sejarah pemilu legislatif, ini kali pertama konstelasi persaingan mendulang suara Madina untuk DPR lebih “panas”. Hal tersebut lantaran jumlah caleg putra asli daerah atau halak hita –sebutan bagi putra Mandailing– cukup banyak.
Jika sebelumnya halak hita terkesan tidak tertarik, tak siap secara finansial atau siap secara finansial tetapi takut kalah, minder serta dengan berbagai alasan lain sehingga tidak mau maju sebagai caleg DPR, sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Kini saatnya Madina melek menatap wakilnya di DPR jika ingin perkembangan daerah ini kedepan lebih maju.
Banyak daerah tingkat dua di Sumatera lebih cepat berkembang lantaran dibantu anggota DPR yang peduli terhadap kemajuan dapil-nya. Anggota legislatif (aleg) berjuang di pusat agar alokasi pembangunan (APBN) lebih banyak diarahkan ke daerah mereka. Seperti yang dilakukan aleg dari dapil Sumbar, Sumsel dan Lampung. Hal seperti itu bukan mustahil terjadi di Madina jika masyarakat cerdas memilih para caleg DPR.
Berdasarkan data KPU, DPT (Daftar Pemilih Tetap) wilayah Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) pada pemilu 2024 berjumlah 1.074.00 jiwa. Sebanyak 334.883 pemilih di antaranya berada di Madina–perempuan (169.614) dan laki-laki (165.269).
Jumlah DPT tersebut tersebar di 23 kecamatan, terdiri 404 desa/kelurahan. Adapun tempat pemungutan suara (TPS): 1.417 titik.
Entah serius atau sekadar guyon, Irwan Daulay, aktivitas Yayasan Madina Center, kerap menyebutkan kalau saja suara pemilih Madina pada Pemilu 14 Februari 2024 nanti dikelola secara baik, tak menutup kemungkinan terpilih setidaknya tiga putra Madina menuju DPR. Siapa saja mereka, tentu masyarakatlah yang menentukan dari deretan nama caleg yang ada.
Meskipun begitu tidak semua caleg DPR Dapil Sumut II yang bermarga Mandailing lahir dan besar di Madina. Dikategorikan sebagai putra daerah lantaran (biasanya) pada belakang nama mereka tercantum marga Mandailing atau tidak pakai marga, tetapi dia merupakan putra Mandailing asli yang lahir, besar bahkan menetap di Madina.
Secara berurutan sesuai nomor urut parpol, caleg DPR Dapil Sumut II bermarga Mandailing itu adalah H. Marwan Dasopang (PKB), Eli Mahrani Lubis (PKB), Harun Mustafa Nasution (Gerindra), Saipullah Nasution (Golkar), Abdul Manan Nasution (NasDem), Cashtry Maher Pulungan (NasDem).
Berikutnya: H. Amsal Nasution (PKS), H. Iskan Qolba Lubis (PKS), Riadoh Rangkuti (PKS), Hj. Lindawati Lubis (PKN), Nina Hazalina Nasution (Hanura), H. Razman Arif Nasution (Hanura), Saleh Partaonan Daulay (PAN), Ridawana Daulay (PAN), Rafika Nasution (Demokrat), serta Penta Riris Lubis (Partai Ummat).
Sedangkan Saparuddin Haji (PKS) diketahui bermarga Lubis. Ia merupakan putra tokoh masyarakat Madina, namun dalam data KPU—sesuai ijazah terakhir—dia tidak mencantumkan marga di belakang namanya.
Jika melihat hasil perolehan suara caleg terpilih Pemilu 2019 dari Dapil Sumut II, bukan tak mungkin pada pemilu mendatang terpilih setidaknya dua anggota DPR dari nama-nama tersebut. Apalagi beberapa nama di antaranya sudah teruji sebagai calon anggota dewan petarung pada pesta demokrasi sebelumnya.
Mereka mau berkorban—waktu, tenaga, pikiran dan materi– untuk mendapatkan suara konstituen sebanyak-banyaknya meskipun pada akhirnya gagal meraih kursi. Tetapi itulah perjuangan. Itulah pertarungan, dan itulah kompetisi, ada kalah serta menang.
Kalau memang hendak memilih putra daerah, lantas siapa yang mau dicoblos masyarakat Madina dari deretan nama-nama tersebut. Tentu pemilih punya hak menentukan sendiri, baik mencoblos partai, caleg saja atau mencoblos partai dan nama si caleg.
Tidak mudah memobiliasi suara terhadap beberapa caleg bermarga Mandailing atau putra Madina. Itu sama halnya, desa/kelurahan padat penduduk di Panyabungan, Madina. Kita ambil contoh, Kelurahan Kotasiantar.
Sebenarnya jika masyarakat di sini marsada hata (sepakat) memilih dua caleg DPRD kabupaten, hampir dipastikan keduanya bakal terpilih mengingat jumlah DPT di kelurahan ini memungkinkan untuk itu. Apalagi, kedua caleg itu masih bisa mendapat suara tambahan dari luar Kotasiantar.
Namun hal itu sulit terwujud, sebab pemilih punya alasan tertentu memilih seorang caleg. Lagi pula caleg lain tidak ada ‘embargo’ mencari suara di kelurahan tersebut.
Itulah sekadar gambaran yang terjadi terhadap perebutan suara Madina. Bukan hanya ke-17 orang itu yang bakal berebut, caleg lain di Dapil Sumut II juga ingin mendapat suara pemilih Madina. Selain sebagian di antaranya petahana, juga terdapat nama-nama yang sudah tak asing di kancah politik daerah serta nasional. Sebut saja: Rapidin Simbolon (PDIP), Trimedya Panjaitan (PDIP), Tamara Maria Geraldine Tambunan (PDIP), Sihar Sitorus (PDIP), Lamhot Sinaga (Golkar).
Ada putri Akbar Tanjung, politisi senior Golkar: Fitri Krisnawati Tandjung (Golkar). Selanjutnya H. Rambe Kamarul Zaman (Golkar), H. Syahrul M Pasaribu (Golkar), Andar Amin Harahap (Golkar, Martin Manurung (NasDem), Ilham Mendrofa (Demokrat), Ongku P. Hasibuan (Demokrat), dan Irma Natalia Hutabarat (PSI).
Sama dengan caleg asal Madina, semua caleg Dapil Sumut II juga mencari suara sebanyak mungkin dari luar daerah basis suara mereka.
Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, caleg bermarga Mandailing sulit mendapat suara di kabupaten/kota selain wilayah Tabagsel. Sementara caleg non putra Mandailing, begitu mudah meraih suara di Madina. Hal tersebut merupakan salah satu faktor perolehan suara caleg putra daerah tidak bisa siginifikan untuk bersaing mendapatkan kursi DPR.
Lihatlah sejak lima bulan terakhir baliho Syahrul M. Pasaribu, Saipullah Nasution, Ongku P. Hasibuan, Ilham Mendrofa dan lainnya sudah banyak dipasang di sejumlah titik di Madina. Bahkan mereka bisa memasang billboard di jalinsum pusat ibu kota kabupaten. Hal tersebut belum tentu bisa dilakukan caleg putra Mandailing di daerah luar Madina.
Artinya, persaingan merebut suara pemilih Madina pasti tidak mudah. Meski begitu, peluang mendapatkan tiga—paling tidak dua—caleg terpilih putra Madina bukanlah tidak realistis.
Sekadar gambaran, pada Pemilu 2019 Harun Mustafa Nasution sebagai caleg DPRD Sumut Dapil Sumut 7—Madina, Paluta, Palas, Kota Padangsidimpuan, Tapsel, dari Gerindra mampu mendapat total 150.739 suara sekaligus sebagai caleg pengumpul suara terbanyak untuk tingkat provinsi, yakni 70-an ribu suara.
Namun itu dulu, ketika pada saat bersamaan Prabowo sebagai calon presiden didukung kelompok 212. Sedikit banyaknya, perolehan suara Harun Mustafa ada imbas pilpres. Saat itu Gerindra ikut terdongkrak lantaran figur sang capres.
Saya sepakat setidaknya pada pemilu 2024 suara Madina bisa menghasilkan sedikitnya dua caleg putra daerah duduk di Senayan. Siapa saja mereka, tentu kita harapkan figur mumpuni yang kelak diharapkan mampu bertarung memperjuangkan kepentingan pembangunan kabupaten ini di tingkat pusat.
Masyarakat pemilih harus tahu caleg yang bakal mewakilinya di dewan selama periode lima tahun kedepan.Mengenal dan mengetahui latar belakang caleg yang bakal dipilih. Bagaimana pendidikan, pekerjaan, rekam jejak, dan paling utama kesehatan.
Harus kita pastikan caleg yang hendak dipilih sehat jasmani dan rohani, memiliki SDM (sumber daya manusia) berkualitas, pekerja keras, bermoral, tidak pernah terlibat KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) apalagi sedang tersangkut korupsi.
Bagaimana seorang aleg mau memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memilihnya bicara saja tidak pandai. Pun bagaimana dia meyakinkan pihak lain kalau kualitas SDM-nya pas-pasan.
Seorang caleg terpilih bakal sulit bicara pemberantasan KKN, sementara dia pernah terbawa-bawa kasus korupsi. Bagaimana dia mau turun ke tengah masyarakat atau kerja full time di gedung DPR sana, kalau kesehatan tidak mendukung.
Satu sama lain dari kriteria tersebut saling terkait. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak pilihlah yang terbaik di antara pilihan yang tersedia supaya ke depan anggota DPR betul-betul tampak punya andil bagi pembangunan dan kemajuan Madina.
Jika Madina tetap berkutat dengan kekuatan anggaran sekitar Rp1,6 triliun setiap tahun, sulit bagi daerah ini mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain di Sumut mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk cukup tinggi.
Itulah antara lain tugas sang wakil rakyat putra Madina di DPR RI kelak, yakni memperjuangkan peningkatan anggaran melalui APBN maupun sumber-sumber dana lain di pemerintahan pusat.
Dari deretan caleg putra daerah yang memperebutkan kursi DPR RI, ada beberapa nama menurut saya punya peluang meraih suara signifikan setelah melihat sosialisasi dan kampanye yang mereka lakukan.
Hanya saja, apakah kelak mereka mampu melaksanakan tugas sebagai penyambung lidah rakyat. Bisa memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah, tentu hanya waktu yang bisa jawab.
Ingat, banyaknya gambar sosialisasi atau alat peraga kampanye seorang caleg tidak menjadi jaminan bisa terpilih. Kalau hanya banner dan baliho bertabur tapi tidak ada gagasan, visi dan misi membangun daerah untuk apa. Punya jaringan birokrat, juga tidak serta-merta jalan menuju gedung dewan mulus.
Kuncinya adalah kemampuan caleg meyakinkan pemilih bahwa ia bakal mampu memperjuangan kepentingan masyarakat dan daerah. Artinya, caleg harus turun langsung bertatap muka dengan konsituen.
Saatnya kita memilih secara cerdas. Pilihlah caleg DPR yang punya kualitas SDM, sehat, dan pandai bicara.
Parle (Perancis) artinya berbicara. Parlemen adalah salah satu lembaga politik yang penting untuk memastikan “apa yang dikatakan atau dikehendaki rakyat menjadi kebijakan pemerintah”.
Parlemen merupakan lembaga politik yang sangat penting dalam relasi antara rakyat dengan pemerintah. Sehingga semestinya kita memilih calon anggota dewan yang mampu bicara meyakinkan pihak-pihak tertentu untuk kemajuan Indonesia, khususnya dapil-nya.
Kalau tidak bisa bicara, pada akhirnya nanti kita punya wakil rakyat berpredikat D5, yakni: datang, duduk, diam, dengar, dapat duit.
Jika ini terjadi, berarti negara rugi menggaji mereka dari uang pajak rakyat dengan gaji besar serta fasilitas mentreng.
Sungguh, hal itu tak kita kehendaki…(***)
penulis: jurnalis, mantan ketua partai, pernah ketua PWI di lampung, mantan anggota dewan di lampung
