PEMAPARAN closing statement (pernyataan penutup) pasangan calon bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut H.M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis (Sofwat-Beir) dinilai paling logis karena sesuai fakta di tengah masyarakat.
Tidak muluk-muluk. Materi-materi yang diungkapkan pasangan nomor urut tiga ini pun dinilai paling realistis, tidak bombastis, dan tidak terkesan seolah paling pintar. Mudah dipahami, sekalipun orang awam.
Tidak juga membubui kalimat-kalimat dengan bahasa asing, meskipun sebenarnya jika ia mau, bukan tak mampu. Secara tak langsung, Sofwat Nasution sebenarnya sudah mempertontonkan kerendahan hati terhadap khalayak ramai.
Kalau pun ada yang disampaikan berupa kritik, namun diungkapkan sangat sejuk. “Kami tak akan mengumbar janj-janji yang tak bertepi,” ujar Sofwat Nasution.
Kalimat satire yang digambarkan ayah dua putri–masing-masing lulusan Universitas Indonesia (UI) dan si bungsu Nadhifa Firyal Nasution jebolan Deakin University, Melbourne, Australia–menggambarkan jika selama ini ada pihak-pihak tertentu yang acap mengumbar janji terhadap masyarakat, terkadang dibareng sumpah, lillahi watallohi.
Sungguh jelas. Sepengetahuan saya, sang jenderal bukan tipe yang mudah mengumbar janji. Sekali dia berjanji, pantang baginya mengingkari.
Soal masyarakat mengalami trauma janji-janji calon kepala daerah, sudah sangat dipahami Sofwat Nasution. Misalnya, saat silaturrahmi dengan warga Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, Madina baru-baru ini, sang calon bupati yang diusung Gerindra, Demokrat, dan PAN ini berjanji memperhatikan jalan menuju desa itu jika terpilih pada 9 Desember 2020.
Karena sudah tak percaya janji-janji yang diucapkan calon kepala daerah atau pejabat, seorang tokoh masyarakat sempat minta Sofwat Nasution membuat janji secara tertulis. “In syaa Allah saya tidak seperti yang anda bayangkan. Kita saling mengingatkan saja,” kata lulusan Akmil 1985 itu.
Berikut saya bahas beberapa poin penting closing statement yang disampaikan Sofwat Nasution saat Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Madina di PIA Hotel, Pandan, Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (13/11-2020).
Pertama, pemotongan insentif guru madrasah. Dalam setiap silaturrahmi dengan masyarakat, hal ini kerap dikeluhkan. Informasinya, tahun ini insentif hanya diberikan tujuh bulan dari semestinya 12 bulan.
Sudah nilai—tak pantas ditulis nominalnya—tak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari, dipotong, pembayaran pun per tiga bulan. Bak sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam macan pula.
Sangat wajar dan pantas jika Sofwat-Beir prihatin kenyataan yang dialami para guru madrasah tersebut, apalagi jika dikaitkan jumlah yang mereka terima dan teknis pembayaran.
Bukankah tugas para guru madrasah sangat mulia, sebab mereka memberi anak-anak kita pemahaman dasar ilmu-ilmu agama.
Sebagian besar ilmu-ilmu islami yang saya dapat dulu di MMI Panyabungan II, Panyabungan, Madina sampai sekarang masih mengiang di telinga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana cara berwuduk yang benar dan tata cara salat. Pun saya tak akan pernah tahu seni penulisan Arab “khat” jika tidak diajari guru MMI Panyabungan II.
Perhatian Sofwat-Beir mengenai nasib guru madrasah ini pun sejalan dengan visi dan misi mereka, mewujudkan Madina yang religius, cerdas dan sejahtera.
Kedua, pasangan Sofwat-Beir menyebutkan tidak akan ada lagi pembangunan di Madina yang dilaksanakan tanpa perencanan matang.
Proses pembangunan yang dilaksanakan tidak secara matang, selain tak bermanfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan pemborosan anggaran.
Misalnya, pembangunan Tapian Siri-Siri Syariah (TSS), pembangunan kios-kios di Pasar Hutabargot, pembangunan pondok-pondok di lingkungan kantor PKK yang dibangun 2019 tidak pernah dimanfaatkan, dan masih banyak pembangunan pakai dana APBD Madina tapi tak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Lihatlah pembangunan Pasar Maga yang terbengkalai. Pembangunan jembatan baily di Tambangan yang sempat hanyut terbawa arus sungai Batang Gadis.
Lalu, pembangunan rumah potong hewan (RPH) di Desa Panyabungan Jae. Dikutip dari Malintang Pos dana APBD Madina untuk kegiatan ini mencapai dua miliar lebih, pembangunan pasar karet di sejumlah kecamatan yang tak difungsikan sama sekali.
Entah dana dari mana, pembangunan tempat panjat tebing di areal Taman Raja Batu (TRB) yang sepengetahuan saya hingga sekarang belum pernah dipakai.
Ironis juga, ada sejunmlah bangunan peninggalan era bupati Amru Daulay yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan pasca Amru Daulay.
Di antaranya: gedung Dekranasda di lintas timur, Panyabungan; gedung pengolahan sampah di Banggua, sejak dibangun tidak di manfaatkan, bangunan di cafe bawah dekat jembatan Aek Godang.
Untuk pasangan Sofwat-Beir, saya berpesan jika bapak berdua mendapat amanah memimpin Madina, hendaknya semua pembangunan fisik peninggalan kepempinan era sebelumnya, tetap dirawat dan dimanfaatkan karena dana pembangunannya menggunakan uang rakyat.
Ketiga, tidak bakal ada peletakan batu pertama kalau hanya sekadar pencitraan.
Seperti kita ketahui, ada sejumlah rencana proyek fisik di Madina yang sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
Antara lain peletakan batu pertama pembangunan asrama haji yang dilakukan Presiden Joko Widodo, pembangunan RSU Panyabungan—dua kali peletakan batu pertama lalu sekarang kelanjutan pembangunnya terbengkalai–, monumen Abdul Haris Nasution, Moeldoko Islamic Centre di Bukit Muhasabah.
Selanjutnya, pembangunan bandara Bukit Malintang, pembangunan sekolah tahfis Quran di TSS, pembangunan tahfis Quran di kawasan Taman Sampuraga, dan pembangunan tahfis Quran di areal TRB.
Ini menandakan suatu perencanaan yang kurang matang. Tentu saja kita tidak tahu apa kendalanya. Apakah dana, lahan, atau hal lain. Yang jelas, terkesan kegiatan itu sekadar pencitraan.
Pasangan Sofwat-Beir terang-terangan menyatakan tidak menginginkan hal itu terjadi lagi jika mereka diberi rakyat amanah memimpin kabupaten paling selatan Sumut ini. (Bersambung)
Penulis: Akhiruddin Matondang