SHARE
Ilustrasi (foto merdeka.com)

BERITAHUta.com—Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak digelar 9 Desember 2020. Hal itu merupakan keputusan sekaligus kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR-RI dengan Mendagri, KPU-RI, Bawaslu-RI dan DKPP-RI.

Dengan demikian, sesuai hasail rapat kerja Komisi II DPR-RI dan eksekutif yang digelar, Rabu (27/5-2020), pemerintah, DPR-RI dan penyelenggara telah menyepakati Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020.

Hal itu sesuai dengan Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19 yang semestinya digelar 9 September 2020.

Rapat kerja tersebut sekaligus menegaskan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak ini sudah mendapatkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

BERITA TERKAIT  Massa “Ami Dope” Unjuk Rasa di DPRD Madina Soal UU KPK dan RKUHP

“Maka kita tetap sepakat memilih opsi nomor satu pelaksanaan pilkada hari pencoblosan 9 Desember 2020,” ujar Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja virtual itu.

Dalam rapat ini juga menyetujui opsi tahapan Pilkada yang sempat ditunda dimulai kembali pada 15 Juni 2020. Dalam uji publik PKPU, KPU memberikan opsi dimulai pada 6 Juni atau 15 Juni.

Doli mengatakan, DPR memberikan syarat tahapan Pilkada dapat digelar kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, tahapan itu dimulai kembali di tengah pandemi Covid-19.

BERITA TERKAIT  Tak Mau Ketinggalan, Pemuda Banjarsibaguri “Martumpur” Buat Baliho Prabowo-Sandi

Selain itu, penyelenggara Pemilu harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pemerintah dalam tiap tahapan Pilkada.

“Penyelenggara harus koordinasi dengan Gugus Tugas dan pemerintah dan tidak sama sekali mengurangi kualitas dan prinsip demokrasi,” kata politikus Golkar itu.

DPR juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran secara rinci sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan pada Pilkada.

“Seluruh konsekuensi itu termasuk anggaran akan kita perhatian dan akan kita bahas pada rapat berikutnya,” kata Doli. (merdeka/dbs)

Editor: Akhir Matondang

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here