BERITAHUta.com (Panyabungan)— Sejumlah desa tertinggal di Mandailing Natal (Madina), Sumut bakal mendapat lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) yang diperoleh dari hibah Lembaga Pengelolaan Proyek Badan Kongres Internasional Forum Budaya dan Warisan Dunia (LPP-BIFBWD).
Proses penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 3.000 unit PJU-TS antara Pemkab Madina dengan (LPP-BIFBWD) berlangsung di aula pemkab setempat, Selasa (25/1-2022).
Nota kesapahaman (Memorandum of Understanding) ditandatangani Bupati H.M Ja’far Sukhairi Nasution mewakili Pemkab Madina dan Ahmad Kurnia dari pihak LPP-BIFBWD.
“Proyek hibah ini dialokasikan bagi desa-desa tertinggal. Pelaksanaannya pada 2022 ini. Hingga saat ini yang telah dihibahkan sebanyak 3.000 unit,” kata Ahmad Kurnia.
Ja’far Sukhairi Nasution menyampaikan apresiasi terhadap LPP-BIFBWD. “Hibah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di perdesaan,” katanya.
Sekadar mengingatkan, pada 26 Oktober 2021 lalu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution juga telah menandatangani NPHD dengan pihak LPP-BIFBWD terkait hibah 2.000 unit barang dan pemasangan PJU-TS di kabupaten ini.
Penandatangan NPHD berlangsung di kantor LPP-BIFBWD, Menteng Park Tower Emerald 20E, Jalan Cikini Raya 79 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, wakil bupati didampingi Plt. Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Madina M. Rully Andriady.
Atika Azmi Utammi menyebutkan penerangan lampu jalan umum tenaga surya tersebut akan dipasang mulai Februari 2022 sebanyak 2.000 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Madina.
“Tentu hal ini sangat positif bagi Mandailing Natal yang wilayahnya cukup luas dan masih banyak jalannya belum dilengkapi penerangan lampu jalan umum,” katanya.
Bantuan tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan daerah ini. Untuk itu, pemkab setempat juga sudah mengusulkan kembali ke LPP-BIFBWD untuk penambahan hibah sebanyak 3.000 unit lampu jalan umum tenaga surya.
“Hibah penerangan lampu jalan ini mulai dari pengiriman dan pemasangan semua dibiayai yayasan. Tidak ada dana dari APBD kita,” tegas wakil bupati. (*)
Editor: Akhir Matondang