BERBAGI
RAPAT KLA--Suasana rapat evaluai KLA di aula kantor bupati Madina pada, Kamis (16/6-2022). (foto: ist)

PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI) menggelar rapat evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2022.

Rapat tersebut dilakukan secara hybrid di aula kantor bupati setempat, Desa Parbangunan, Panyabungan, Madina pada, Kamis (16/6-2022).

Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dilakukan secara virtual via zoom meeting yang dihadiri Asisten Departemen Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prihantini Wijayanti dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Rapat hybrid di aula kantor bupati Madina juga dihadiri Sekdakab Gozali Pulungan, Pabung Madina Mayor Inf. David Sidabutar, Asisten I Setdakab Alamulhaq Daulay, Asisten III Setdakab Sahnan Batubara, dan sejumlah pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah).

BERITA TERKAIT  Panitia Umumkan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Madina, Ini Nilai Mereka...

Dalam arahannya, Atika mengatakan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan.

Program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak, kata dia, harus memiliki strategi pelaksanaan KLA.

Menurut wakil bupati, kebijakan program dan kegiatan pembangunan harus dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pola pemantauan, dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak-hak anak.

Evauasi KLA dilaksanakan untuk memantau dan me-review sejumlah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten/kota.

BERITA TERKAIT  Gerbong Mutasi di Pemkab Madina Bergerak, Atika Lantik 183 Pejabat Eselon III dan IV

Hal itu sebagai upaya memberikan pembinaan kepada daerah terkait penetapan agar bisa melaksanakan pembenahan terhadap penanganan dan fasilitas umum yang dikhususkan bagi anak.

“Evaluasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat, tapi sebagai upaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak,” sebut Atika.

Masalah anak, lanjutnya, merupakan tanggung jawab kita bersama. “Sebab itu, kita memaksimalkan peran semua OPD untuk mendukung KLA.”

Dengan dukungan dan semangat sinergitas, ujar Atika, menjadikan Madina sebagai kabupaten visioner. Sebab, kabupaten besar adalah yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Sehingga mengantarkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas pada masa depan. (*)

Editor: Akhir Matondang

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here