BERBAGI
INILAH sekretariat Bawaslu Madina. "Mereka terlalu over acting, fobia dan terlalu banyak berhalusinasi," kata Akhiruddin.

BERITAHUta.com—Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Beritahuta.com Akhiruddin Matondang menilai penjelasan salah seorang komisioner Bawaslu Madina mengenai alasan pemanggilan Akhir Matondang sebagai editor media itu terlalu mengada-ngada dan terkesan dipaksakan.

“Penjelasan yang dipaksakan, dan tidak sesuai materi surat yang dikirim ke Akhir Matondang,’ kata Akhiruddin, Jumat malam (28/2-2020).

Dalam wawancara dengan salah satu media online, Komisioner Bawaslu Madina (Mandailing Natal), Sumut Ali Aga Hasibuan menyebutkan pihaknya memanggil Akhir Matondang untuk memberikan keterangan klarifikasi dan kronologis kejadian yang disebutkan kepala daerah nama salah satu yang sudah mendaftar sebagai balon bupati, dan bukan untuk mengklarifikasi beritanya.

“Ingat ya, pada saat itu banyak nama tokoh yang disebutkan gubernur. Bukan hanya nama Sofwat Nasution. Apakah gubernur tidak boleh lagi menyebutkan nama Dahlan Hasan dalam suatu acara, misalnya, karena bupati mau mencalon lagi. Berlebihan, terlalu dipaksakan,” kata Akhiruddin.

Dia mengatakan sampai saat ini M. Sofwat Nasution baru sebatas balon. “Balon itu artinya bakal calon, berarti belum calon. Bakal kepompong, belum kepompong.”

Inilah surat “cinta” Bawaslu Madina yang dari sudut mana pun sangat memalukan. Komisioner memperlihatkan ketidaktahuannya aturan pilkada.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No.14 Tahun 2017, pada bab I pasal 3 disebutkan, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

Pertanyaannya, apakah M. Sofwat Nasution sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Apakah sudah diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dan apakah sudah didaftarkan atau mendaftar ke KPU.

Menurut Akhiruddin, karena Ali Aga tidak paham status Sofwat Nasution, sehingga ia juga keliru menafsirkan UU No.10 Tahun 2016 pasal 71 ayat. Dalam berita “Gubernur Sebut Nama Sofwat Nasution Saat Resmikan SMK-N 1 Ulu Pungkut” tidak ada menyebut balon, calon bupati, atau menyinggung-nyinggung soal pilkada. Gubernur hanya menyebutkan. “Disini juga ada teman saya satu alumni Akmil 1985 dan kami sudah sama-sama pensiun yaitu Sofwat Nasution.”

BERITA TERKAIT  Ijeck Menangis saat Ungkap Sejarah Sang Ayah Buka Kebun Sawit di MBG

“Apa yang mau diklarifikasi. Bawaslu terlalu over acting, fobia atau terlalu banyak beralusinasi,” ujar Akhiruddin.

Dia mengaku tidak tahu apakah materi berita itu menjadi bagian dari materi perbincangan salah seorang komisioner Bawaslu Madina dengan seseorang yang terindikasi dekat dengan balon bupati pilkada 2020 di salah satu tempat ngopi-ngopi di seputaran Pidoli. Saat itu, diduga seorang komisioner bincang-bincang dengan seseorang sebelum surat panggilan keluar.

Akhiruddin mengatakan, inilah mungkin yang dimaksud Pemred Malintang Pos Iskandar Hasibuan dalam suatu wawancara dengan Beritahuta.com yang menyebutkan pemanggilan Akhir Matondang bisa menimbulkan berbagai prasangka.

Pada bagian lain dalam wawancara itu, Ali Aga menyebutkan Akhir Matondang tak juga harus datang ke kantor Bawaslu Madina untuk memberikan keterangan klarifikasi, “Dia juga bisa kirim balasan surat. Seandainya tidak sempat datang ke sini (Bawaslu), misalkan ke rumah. Karena isi surat itu hanya meminta keterangan klarifikasi potensi adanya dugaan pelanggaran pilkada bukan dugaan pelanggaran pilkada yang sudah diatur diperundang-udangan,” sebut Ali Aga.

Tentang hal itu, Akhiruddin kembali menyebutkan Ali Aga tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bahkan, komisioner Bawaslu itu memberikan penjelasan kepada pers jauh melenceng dari materi surat yang mereka kirim sendiri.

Surat Bawaslu Madina yang dikirim ke Akhir Matondang bernomor: 029 K. Bawaslu-Prov. SU-11/PM 0702/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Undangan Klarifikasi Investigasi, tertulis sifat: penting. “Ingat, klarifikasi investigasi. Bukan: keterangan klarifikasi. Jangan lari dari materi surat yang mereka buat sendiri sebagai bahan mencari pembenaran,” katanya.

BERITA TERKAIT  Buntut Foto Satu Jari di Istana Jakarta, AAB akan Laporkan Bupati Madina ke Bawaslu

Selanjutnya dalam surat tak ada disebutkan Akhir Matondang tidak harus datang. Justru, sifat surat: penting. Akhir Matondang juga tidak disebutkan bisa kirim surat jika tidak sempat datang ke Bawaslu. “Sampai-sampai surat diantar pukul 20.000, apa tak ada hari esok. Ini sejalan dengan sifat surat, penting,” katanya.

Mengenai pemanggilan ke Akhir Matondang, ini juga menyalahi ketentuan UU No.40 Tahun 1991 tentang Pers. Siapa pun yang merasa keberatan tentang pemberitaan pers yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi/penanggung jawab, bukan seorang redaktur, editor, apalagi wartawan.

Pada bab II pasal 4 disebutkan: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Dalam penjelasan pasal 4 (1), yang dimaksud “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Tujuan utama hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

“Kami menggunakan hal tolak atas surat undangan klarfikasi investigasi dari Bawaslu Madina,” ujar Akhiruddin. (*)

Peliput: Tim

Editor: Akhir Matondang

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here