SELEKSI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Mandailing Natal (Madina), Sumut tampaknya kian jelas adanya bayang-bayang kecurangan, bahkan terindikasi ada praktik korupsi.
Sejak awal, masyarakat Madina menginginkan proses seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, serta bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sebagaimana diamanatkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2023. Namun, realita di lapangan berbicara sebaliknya.
Pada 12 Januari 2024, Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Polda Sumut. Penetapan tersangka ini mengguncang publik dan membuka tabir dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK Madina 2023.
Tidak berhenti di Dollar Hafriyanto, sejumlah nama dengan berbagai jabatan di Pemkab Madina juga turut ditetapkan Polda Sumut sebagai tersangka. Termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Madina Abdul Hamid Nasution ikut mendekam ke balik jeruji besi.
Bak petir di siang bolong, Senin (10/6/2024) pagi, beredar berita Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menyusul ditetapkan tersangka dalam kasus serupa, yakni dugaan suap seleksi PPPK Madina 2023. Ini tentu saja membuat miris, dan membuat kita selaku masyarakat di kabupaten ini merasa sedih.
Seperti banyak diberitakan media, Erwin Efendi Lubis, kala itu sempat mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada, 28 Desember 2023. Rekomendasi tersebut antara lain meminta bupati Madina membatalkan nilai SKTT (Seleksi Kompensi Teknis Tambahan), mengevaluasi hasil pengumuman seleksi, serta mencopot kepala Dinas Pendidikan Madina dan kepala BKPSDM Madina dari jabatan mereka masing-masing.
Hari ini, saya tersentak. Apalah kira-kira makna surat rekomendasi yang diteken Erwin Efendi Lubis sebagai ketua dewan. Mungkinkah memiliki tujuan lain.
Di depan massa aksi, ketua DPRD Madina beberapa kali secara lantang meminta masyarakat mempercayai mereka dan tidak mengajari mereka,. Sebab dalam mengambil keputusan banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
Pada kenyataan hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Akankah semua itu hanya dalam rangka menutupi kejahatan.
Dengan ditetapkannya sejumlah tersangka dalam skandal seleksi PPPK Madina 2023 ini, masyarakat Madina kini bertanya-tanya, kepada siapa lagi kita harus meminta keadilan.
Perjalanan panjang mengungkap kebenaran dalam seleksi PPPK Madina 2023 tampaknya masih akan terus berlanjut. Sebagai pimpinan di lembaga legislatif di daerah ini, maukah dia tanpa “kawan” di hotel prodeo.
Kenyataan di hadapan masyarakat Madina saat ini makin menguatkan harapan untuk menegakkan prinsip-prinsip seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, serta bersih KKN baru sekadar isapan jempol.
Apa mau dikata. Paling sebagai masyarakat kita berharap, adanya keadilan dalam kasus dugaan suap PPPK Madina 2023 ini. Kalau memang ikut terlibat bermain, supaya tidak diberi ampun agar kedepan praktik-praktik seperti ini dapat dihapuskan. Paling tidak mereka yang hendak berbuat berpikir seribu kali.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah, perjuangan menegakkan keadilan tak boleh kendor. Mahasiswa Madina yang berada di Jakarta juga akan terus berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan.
Mereka sudah melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Bahkan menemui anggota DPR RI Dapil Sumut 2 di Jakarta guna mencari solusi atas permasalahan carur-marut seleksi PPPK Madina 2023. Ini suatu komitmen dan keberanian dalam menegakkan keadilan.
Tidak kalah gigih, mahasiswa Madina yang berada di daerah juga beberapa kali melakukan aksi menuntut keadilan. Mereka turun ke jalan, menyuarakan aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi PPPK.
Gerakan mereka mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh praktik-praktik kecurangan.
Para peserta seleksi sendiri tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang hingga saat ini, baik melalui aksi demonstrasi maupun jalur hukum. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, mereka berusaha mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan yang selama ini mereka idam-idamkan.
Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci utama. Masyarakat Madina berhak mendapat keadilan, dan hanya dengan komitmen bersama, kebenaran dalam seleksi PPPK dapat terungkap sepenuhnya.
Perjalanan panjang ini diharapkan bakal berakhir dengan tercapainya keadilan yang sebenar-benarnya bagi seluruh masyarakat Madina, khususnya bagi guru-guru kami yang mengaku sebagai korban kesewenang-wenangan seleksi PPPK Madina 2023. Semoga…
Penulis: Ammar Kadafi
(Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketua umum Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal Jakarta dan sekitarnya, dan anggota Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang Ciputat)