PANYABUNGAN, BERITAHUta.com— Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) Sumut H.M. Jafar Sukhairi Nasution yang bakal menyelenggarakan Pilkades serentak sebelum 1 November 2023 dinilai tepat. Ini sekaligus membuang stigma buruk di balik pengangkatan 252 penjabat (Pj) kepala desa (kades) di kabupaten ini.
“Kami dari Partai Nasdem sangat sepakat atas keputusan bupati yang bakal menggelar Pilkades dalam waktu dekat,” kata Sainal Abidin Nasution, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Madina kepada Beritahuta, Kamis (20-4-2023).
Sainal Abidin menyebutkan hal itu ketika diminta tanggapannya atas pernyataan bupati saat silaturrahmi dengan 100-an lebih wartawan di aula Kantor Bupati Madina pada, Senin (18-4-2023. Ketika itu, Jafar Sukhairi menyebutkan pihaknya memutuskan bakal menggelar Pilkades serentak pada 2023 ini.
Meski begitu, Jafar Sukhairi belum memastikan jumlah desa yang bakal menggelar Pilkades. “Sinyalemen di tengah masyarakat pengangkatan Pj kades erat kaitannya dengan kepentingan politik, maka dengan disetujuinya Pilkades dilaksanakan tahun ini secara otomatis membantah tuduhan tersebut,” katanya.
Menurut Sainal Abidin, saat pembahasan APBD 2023, sempat disinggung mengenai Pilkades serentak. Hanya saja, terbentur dana sehingga anggarannya tidak tertampung tahun ini.
“Namun setelah ada desakan berbagai elemen masyaraat, bupati membuat suatu kebijakan yang menurut saya tepat. Saya sepakat, stigma buruk tentang pengangkatan Pj kades terbantahkan,” katanya.
Pengangkatan Pj kades, kata Sainal Abidin, tidak menutup kemungkinan bisa menguntungkan salah satu partai pada Pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Sebagai ketua Partai Nasdem Madina, saya terima kasih atas keputusan pak bupati. Ini sekaligus meminimalisir perpecahaan yang terjadi di suatu desa pasca penetapan Pj Kades,” jelas anggota DPRD Madina ini.
Karena itu, sebutnya, sangat tepat Pilkades diselenggarakan sebelum 1 November 2023 . “Kita berharap tidak ada kendala lagi. Sekadar saran, tim hukum pemkab hendaknya mengkaji regulasi dana yang bakal dipakai untuk hajat tersebut. Jangan sampai timbul masalah baru soal penggunaan anggaran,” katanya.
Ketua DPC PDIP Madina Teguh W. Hasahatan mengatakan gelaran Pilkades sejatinya merupakan pendidikan politik di tingkat lokal guna mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Dengan lahirnya pemimpin kehendak warga diharapkan mampu membawa perubahan signifikan di suatu desa.
Menurut saya, kata dia, kesediaan pemerintah melaksanakan Pilkades sebelum 1 November 2023 merupakan langkah maju serta patut diapresiasi.
Hanya saja, lanjut Teguh, kedepan pemerintah harus lebih jeli dan teliti dalam membuat kebijakan. “Mana persoalan wajib, mana pilihan dan sebagainya. Kita tidak ingin terjadi lagi, ada aksi baru ada reaksi. Setelah masyarakat ribut bertanya, baru pemerintah bersikap dan bertindak.”
Terkait Pilkades, kata Teguh, pihaknya sudah pernah mempertanyakan melalui rapat Banggar (Badan Anggaran) saat pembahasan APBD 2023, namun pemerintah beralasan tak cukup anggaran.
“Untuk diketahui juga, fraksi yang mendorong dilaksanakan Pilkades serentak di 62 desa pada tahun 2022, salah satunya Fraksi Demokrat Plus,” katanya.
Menurut Teguh, komitmen pemerintah melaksanakan Pilkades 2023 perlu dikawal bersama. Tidak boleh digeser lagi pada tahun-tahun berikutnya, sebab masyarakat desa juga mau berdaulat, mau memiliki pemimpin definitif, mau merumuskan program-program yang baik dan bermanfaat bagi rakyat. Apalagi sekarang Pemprovsu ada moto: membangun desa,menata kota,” ujarnya. (*)
Editor: Akhir Matondang