PADANGSIDIMPUAN, BERITAHUta.com-Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut siap mendukung terwujudnya delapan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Dukungan nyata itu dilakukan dengan mengemas berbagai program yang selaras.
Hal itu ditegaskan Bupati Madina H.M. Ja’far Sukhairi Nasution dihadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara pra-Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Zona Pantai Barat 2023 di Auditorium Universitas Aufa Rohyan, Kota Padangsidimpuan, Senin (28/3-2022).
Bupati menyebutkan, guna mencapai delapan prioritas pembangunan Sumut, Madina senantiasa mendukung upaya yang dimaksud seperti memperhatikan mengenai prioritas ketenagakerjaan, yakni memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dengan 13 jenis paket pelatihan.
“Pemkab Madina telah melatih 2.880 siswa sejak tahun 2016. Juga telah tersedia bursa informasi kerja,” katanya.
Beberapa poin target pembangunan juga sudah ditetapkan. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,71 persen, tingkat kemiskinan 8 persen, PR meningkat menjadi 68,94 persen, gini ratio 0,23, dan tingkat pengangguran terbuka 5,20 persen.
Sementara prioritas pembangungan sektor pariwisata, di antaranya kawasan wisata Ulupungkut dan Kutaraja. Keduanya masuk dalam grand design pariwisata provinsi karena memiliki cagar budaya dan kelompok sadar wisata.
Di sektor agraria, Madina memiliki potensi kawasan sistem pertanian terintegrasi, memiliki kawasan pertanian lahan basah seluas 20.491 hektare, memiliki komoditas unggul, dan memiliki kawasan perhutanan sosial.
Di sektor kesehatan, pembangunan diprioritaskan pada penurunan angka stunting, penuntasan pembangunan RSUD Panyabungan, akreditasi puskesmas yang memiliki dokter spesialis, serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Di sektor pendidikan, Madina memiliki 11 SMK, 21 SMA, dan 1 SMA khusus perkebunan kopi. Madina juga mempunyai kawasan pendidikan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina dan memiliki 77 SLTP Negeri yang tersebar di setiap kecamatan.
Terkait infrastruktur, Madina dilalui jalan nasional sepanjang 283,84 kilometer, jalan provinsi sepanjang 173,31 kilometer, jalan kabupaten sepanjang 1.848 kilometer. Juga ada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seluas 12.611 hektare dan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi seluas 8.036 hektare.
Terkait reformasi birokrasi, Pemkab Madina meraih peringkat 5 SPBE di Sumatera Utara dan peringkat 48 secara nasional. Madina juga meraih posisi 8 indeks daya saing daerah di Sumut dan peringkat satu untuk wilayah Tapanuli bagian selatan.
Dalam kegiatan pra-Musrenbang Penyusunan RKPD Sumut Zona Pantai Barat ini, masing-masing kepala daerah kabupaten dan kota akan menyampaikan paparan terkait inovasi daerah yang menjadi success story selama masa jabatan.
Para bupati dan wali kota juga menyampaikan paparan terkait dukungan terhadap delapan prioritas pembangunan melalui Pelaksanaan 54 Kegiatan Strategis Sumut dalam bentuk video.
Masing-masing kepala daerah juga membawa kepala Bappeda dan kepala OPD terkait untuk membahas upaya pencegahan angka penyebaran covid-19. (*)
Editor: Akhir Matondang