SHARE
TOLAK AKTIVITAS SMGP--Elemen kepemudaan yang tergabung dalam GLOKM menolak aktivitas kembali PT SMGP karena masih dalam proses penyelidikan polisi. Foto saat GLOKM jumpa pers di Urban Cafe Pidoli, , Jumat (26/2-2021).

BERITAHUta.com—Terkesan mengenyampingkan proses hukum yang sedang ditangani pihak kepolisian, sejumlah elemen organisasi kepemudaan menyatakan menolak aktivitas PT SMGP.

Elemen kepemudaan itu menyebut diri GLOKM (Gabungan Lintas Organisasi Kepemudaan Mandailing Natal). Mereka menggelar jumpa pers di Urban Cafe Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Madina pada, Jumat (26/2-2021).

GLOKM meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau kembali terhadap izin operasional yang sudah diberikan kepada PT SMGP.

Pasalnya hingga saat ini proses penyelidikan dan penetapan tersangka belum selesai. Perlu dibekukan kembali sampai selesai penyelidikan dan penyidikan.

Karena itu GLOKM menyatakan untuk sementara menolak segala aktivitas PT. SMGP  sebelum proses penyelidikan selesai secara hukum.

Ikut dalam jumpa pers ini di antaranya: Basara Alwashliyah, Ikatan Pelajar Madina (IPM), sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, Taruna Merah Putih, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Madina), Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Madina, YP&MPR, dan Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Madina.

BERITA TERKAIT  Diguyur Hujan Setengah Jam, Pasar Lama Panyabungan Dilanda Banjir

Dalam jumpa pers itu, GLOKM menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, mengapresiasi terbentuk panitia khusus (pansus) PT SMGP DPRD Madina. Pansus ini diharapkan bekerja profesional dengan mengedepankan kepentingan rakyat serta penuntasan secara adil.

Kedua, GLOKM memohon agar izin operasional welped Roburan Sampuraga yang diberikan pihak Kementerian ESDM dibekukan untuk sementara sebab keputusan tersebut dinilai terlalu dini. Belum melalui kajian yang matang.

Ketiga, GLOKM berharap ada audit secara menyeluruh mengenai kegiatan HSE (health, safety, environment) atau juga yang dikenal sebutan K-3 (kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan) terhadap seluruh aktivitas PT SMGP/KS ORKA.

BERITA TERKAIT  Tuan Nalomok dan Jamaah Banjarsibaguri Doakan Masyarakat Pilih Pemimpin Taat Ibadah

Keempat, terkait beroperasinya kembali PT SMGP, GLOKM meminta dipertimbangkan aspek hukum atas proses kasus ini karena masih dalam penyelidikan Poldasu.

Kelima, hendaknya pihak-pihak terkait menghargai dan menunggu suara masyarakat Madina yang sedang berproses dalam pansus PT SMGP di dewan.

Seterusnya GLOKM minta pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara intens hingga tuntas terhadap pihak PT SMGP sebagai wujud tanggung jawab dalam kerja.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasa disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Pasal 359 KUHP disebutkan, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” (*)

Peliput: Malintang Pos/Tim

Editor: Akhir Matondang

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here