SHARE
TAK MENJAMIN--Meski ada tiga spanduk bertuliskan anti KKN yang dipasangan di sekitar Pengadilan Agama Panyabungan, tak menjamin kantor itu bebas dari pungli. Bahkan diduga dana panjar perkara juga "disikat".

BERITAHUta.com–Tiga spanduk  pencanangan pembangunan zona integritas mengenai bebas KKN yang dipasang di sekitar gedung Pengadilan Agama (PA) Panyabungan ternyata hanya sekadar “penghias” dinding.  Nyatanya, kantor ini diduga marak praktik pungli dan  korupsi.

Berdasarkan pantauan Beritahuta.com, praktik pungli paling nyata berada di ruang pendaftaran bagi masyarakat yang hendak berperkara di PA Panyabungan.

Setiap pendaftar, misalnya,  warga yang hendak menggugat cerai talak istrinya, seorang staf bernama Lisda menetapkan bandrol Rp150 ribu bagi setiap pendaftar.

Jumlah itu belum termasuk upah ketik untuk Lisda. Memang untuk soal “upah” ketik, ada yang mengasih ada juga yang menganggap dana Rp150 itulah semuanya.

“Saya dua kali daftar gugatan ke pengadilan ini, dua kali juga pegawai petugas di bagian  pendaftaran gugatan  minta biaya Rp150 ribu, ” kata seorang warga, sebut saja namanya Kandulok (51).

Dia menyatakan salah seorang pegawai yang memintanya bayar pendaftaran adalah Lisda.  Seorang lagi, dia ingat waktu mereka mengobrol mengaku tinggal di Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi (LSM),  Madina. “Namanya saya lupa, tapi dia menyebutkan tinggal di Aek Marian,” katanya.

Waktu itu, jelas Kandulok,  dia sempat minta kuitansi bukti pendaftaran, namun oleh Lisda dijanjikan menyusul. “Sampai perkara diputus, kuitansi tersebut tak kunjung ada. Pada saat itu saya juga sempat tanya, bukankah biaya persidangan disetor lewat BRI (Bank Rakyat Indonesia), kok masih ada di sini.”

Pertanyaan itu begitu enteng dijawab Lisda seolah ia sudah menyiapkan jawaban.  “Ini beda pak, tidak termasuk dana panjar biaya perkara, ” ujarnya.

Karena penasaran, pas di sela-sela persidangan Kandulok menanyakan hal tersebut kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkaranya, yang secara kebetulan menjabat ketua PA Panyabungan, yaitu:  Yunadi.”Tidak ada biaya pendaftaran lagi, kecuali panjar biaya perkara yang disetor melalui BRI,” jawabnya dengan gestur seolah kaget.

Mendengar ucapan Yunadi, suami yang menggugat cerai talak istrinya itu menimpali, “Kenapa petugas di ruang sudut belakang kantor ini meminta saya bayar biaya pendaftaran Rp150 ribu. Kejadian ini sudah dua kali saya alami. waktu gugatan saya pertama juga diminta oleh petugas lainnya,” sebutnya.

“Bapak minta lagi uang bapak ke petugasnya,” jawab Yunadi seolah tanpa dosa.

Karena kesal dengan aksi pungli yang dialami,  Kandulok sempat menyebutkan dihadapan  majelis hakim, “Ternyata  tiga spanduk yang dipasang di dinding gedung megah itu hanya hiasan, bahkan tameng untuk menutupi pungli yang marak di PA Panyabungan.”

Ucapan Kandolok itu hanya dijawab Yunadi  dan dua hakim anggota lainnya dengan senyum. “Terima kasih koreksinya,” kata Yunadi.

Spanduk itu bertuliskan:  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK, WBBM) di Lingkungan PengadilanAgama Panyabungan.

Lalu,kedua:  Anda Memasuki Zona Integritas Pengadilan Agama Panyabungan Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBK , WBBM).

“Terimakasih masukan bapak,” tambah Yunadi

Usai sidang, entah disuruh Yunadi atau inisiatif sendiri, tiba-tiba panitera dalam persidangan perkara tersebut menemui  Kandulok yang sedang mengurus administrasi di meja petugas pengadilan yang berada di bagian luar ruang sidang.

“Petugas panitera itu menyebutkan, pegawai yang meminta  saya uang pendaftaran  sudah dipecat karena ketahuan meminta uang kepada orang yang berperkara, kalo gak salah dia menyebut uang diminta petugas itu Rp800 ribu,” jelasnya.

Ucapan panitera menyebutkan staf yang bertugas di ruang pendaftaran perkara sudah dipecat  belum tentu benar.  Buktinya, ketika Beritahuta.com ke kantor itu pada Komis (26/9), perempuan berbadan mungil dan berkulit gelap itu sedang sibuk menerima para pendaftar.  Sekitar lima warga, lelaki dan perempuan sedang duduk di hadapannya.

Tanpa bermaksud menuduh, jika setelah persoalan pungli petugas pendaftaran itu diketahui  Yunadi dari Kandulok belum ada tindakan tegas terhadap oknum pegawai PA Panyabungan itu, bisa saja  kelima orang  yang duduk di hadapan meja tempat pendaftaran bakal jadi korban  “santapan empuk” Lisda.

Hal lain yang mesti dipertanyakan adalah biaya perkara Yang dibebankan kepada pihak penggugat.  Seperti diketahui, proses pendadtaran gugatan baru diproses pihak pengadilan setelah pihak penggugat menyetor panjar biaya perkara sesuai ketentuan.

Termasuk menyetor Rop150 ribu kepada petugas pendaftaran. Sebab, jika dana Rp150 ribu belum diberikan, maka berkas pendaftaran yang sudah diketik petugas di ruang sudut belakang kantor itu, tidak akan diberikan kepada pihak pendaftar.

Untuk penggugat  berdomisili di sekitar Kota Panyabungan, panjar yang mesti disetor melaui BRI sekitar Rp770 ribu, sementara untuk wilayan Kecamatan Sinunukan mencapai Rp1.300.000. Estimasi ini dihitung oleh pihak PA Panyabungan tanpa pernah dijelaskan terhadap penggugat mengenai rinciannya.

Yang jadi persoalan ketika persidangan selesai,  putusan atau cabut perkara. Biasanya sisa uang panjar dikembalikan pihak pengadilan.  Namun,  si pihak berperkara tak pernah tahu proses dan cara penghitungan hingga bisa diketahui jumlah pengembalian dari biaya perkara.

Pihak pengadilan hanya memberi tahu angka biaya perkara, lalu mengembalikan secara tunai uang kontan sisa panjar tersebut. Bagaimana hitungannya, wallahualam bisswab. (bersambung)

Peliput: Tim

Editor: Akhir Matondang

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here