BERBAGI
BIMTEK TP-PKK DEA--Inilah Hotel Niagara, Parapat, tempat pelaksanaan kegiatan bimtek bagi istri kepala desa se-Madina. Acara dikabarkan sudah berlangsung, dan ditutup Minggu (21/3-2021). (foto ilustrasi: istimewa)

BERITAHUta.com—Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara  (Sumut) diminta memeriksa izin kegiatan bimtek bagi istri kepala desa (kades) se Mandailing Natal (Madina), yang berlangsung di Hotel Niagara, Parapat, Sumut.

Permintaan itu disampaikan melalui akun facebook Jambang Tabagsel. “Diharapkan Satgas Gugus Tugas Sumut memeriksa izin kegiatan bimtek TP-PKK, karena diduga belum mengantongi izin dari Gugus Tugas,” tulisnya.

Tidak jelas apakah kegiatan bimtek (bimbingan teknis) bagi para ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau ibu-ibu kades se-Madina sudah berlangsung atau belum. Sesuai jadwal semestinya pelaksanannya mulai Kamis (18/3-2021) sampai Minggu (21/3-2021).

Berdasarkan penulusuran Beritahuta.com pada, Jumat pagi (19/3-2021), petugas hotel Niagara mengatakan belum ada kegiatan bimtek TP-PKK desa dari Madina.

“Hari ini tidak ada kegiatan bimtek ibu-ibu dari Madina. Aula sedang dipakai untuk kegiatan lain,” kata resepsionis Hotel Niagara kepada media ini melalui sambungan telpon.

Dia menyebutkan, pada Jumat pagi ini,  juga ada dua orang ibu-ibu mengaku dari Madina menemui resepsionis menanyakan perihal kegiatan bimtek, namun petugas hotel menyarankan supaya mereka menghubungi pihak panitia.

Keterangan pegawai hotel yang beralamat di Jalan Pembangunan No.1, Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumut itu berbeda dengan pernyataan Wildan, panitia teknis pelaksanaan bimtek TP-PKK desa se-Madina.

BERITA TERKAIT  Diduga Tak Netral, Ketua Panitia Pilkades Sopo Batu Unggah Ucapan Selamat Melalui Akun FB

Ketika ditanya apakah kegiatan bimtek jadi dilaksanakan, secara tidak tegas dia menyebutkan, “Kayaknya jadi. Saya tidak di lokasi, tim kita yang handel,” katanya.

Apakah acara sudah berlangsung karena menurut resepsionis tidak ada acara bimtek TP-PKK desa dari Madina, tanya media ini. “Yah, begitulah. Yah, jangan tanya resepsionis dong, acara kan bukan di resepsionis,” jawabnya.

Menurut Wildan, bimtek TP-PKK desa se-Madina sudah berlangsung mulai, Kamis (18/3-2021). “Mana tahu petugas resepsionis, dia kan tidak di aula. Ini kegiatan sedang berlangsung. Saya sedang di hotel, tapi tidak di aula,” kata kepada Beritahuta.com melalui telpon, Jumat pagi (19/3-2021).

Saat ditanya jumlah peserta yang hadir, Wildan mengaku belum tahu pasti sebab ia sedang tidak di loksi. “Saya tidak di aula, dan belum kami rekap semua. Sebelum penutupan, Minggu (21/3-2021), atau Senin baru diketahui jumlah peserta secara pasti,’ katanya.

Ketika media ini menanyakan perkiraan prosentasi peserta yang hadir, Wildan selaku panitia dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Citra Mandiri, pelaksana kegiatan bimtek TP-PKK se-Madina, juga tidak bersedia menyebutkan.

“Belum tahu bang kalau jumlah yang hadir sekarang, tapi kegiatan sudah berlangsung di aula hotel Niagara” jelasnya.

Kegiatan bimtek TP-PKK desa terus menuai sorotan publik, salah satunya diduga kegiatan ini belum mendapat izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

BERITA TERKAIT  Kelulusan 6 Peserta Seleksi PPPK Madina Dibatalkan, Salah Satunya Adik Kandung Wakil Bupati

Pemilik akun facebook Ahmad Lubiez menyebutkan, “Itu yang bikin bahaya klo ga ada izin dari gugus tugas bisa kejadian seperti kabupaten…… Waktu itu akhirnya dibubarkan,” tulisnya.

“Acara bimtek yang akan dilaksanakan di Parapat harus dikawal dengan teliti, diduga bimtek tersebut cuma ajang bisnis bukan pengukuhan teori PKK,….Kami dari pantai barat siap Otw Parapat,” tulis pemilik akun facebook Mhd Rasyid Nasution.

Memang kegiatan bimtek bagi istri kades se-Madina ini diduga hanya ajang meraup keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dengan cara memanfaatkan anggaran dana desa (ADD).

Pemerhati hukum dan sosial, Miswaruddin Daulay mengatakan bimtek diperkirakan menghabiskan anggaran besar. Informasi yang beredar menyebutkan, setiap istri kades wajib bayar Rp5 juta.  Jika dana itu dikali jumlah desa di Madina sebanyak 377, maka total anggaran untuk kegiatan ini Rp1,88 miliar.

Biaya Rp5 juta diperuntukkan untuk sewa gedung, sewa kamar penginapan, konsumsi, honorarium, akomodasi narasumber dan keuntungan lembaga penyelenggara bimtek swasta.

Dia menyebutkan karena kegiatan dilaksanakan di luar Madina konsekuensinya peserta masih harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti transportasi menuju kabupaten/kota tempat acara dan akomodasi yang jumlahnya jutaan juga. (*)

Peliput: Tim

Editor: Akhir Matondang

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here