PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut Erwin Efendi Lubis dinilai terlalu reaktif dan over acting menyikapi persoalan di PT SMGP. Apalagi ia seolah menuding ada kelompok tertentu memanfaatkan polemik di perusahaan panas bumi tersebut.
“Apa motif dan dasar pernyataan ketua dewan tersebut,” kata Ahmad Farisi Daulay, ketua Pimpinan Cabang Korps Pelajar dan Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam (PC Kopma GPI) Madina melalui rilis yang dikirim kepada Beritahuta pada, Rabu pagi (21/9-2022).
Dia menyebutkan, ungkapan Erwin hanya “pepesan kosong” yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan sarat kontroversi. “Seharusnya beliau tidak cuap-cuap. Kelompok luar mana yang dimaksud?” katanya.
Jika hanya sekadar fitnah dan tudingan tak jelas, Farisi menganggap ketua DPRD Madina sedang mengigau. Sebab pernyataan yang disampaikannya terkesan alergi atau phobia terhadap derasnya suara elemen masyarakat mengkritisi manajemen PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power).
“Kami heran, kenapa sosok ketua dewan memperagakan sikap yang terkesan kekanak-kanakan, terlalu reaktif dan tendensius. Bahkan menuding yang bukan-bukan. Ada apa sebenarnya,” katanya.
Menurut Farisi ungkapan yang disampaikan Erwin, seolah menggambarkan bentuk kepanikan, lalu sempoyongan mempertontonkan “jurus mabuk”.
Karena itu, supaya tidak saling menduga, seharusnya anggota dewan dari Partai Gerindra, itu menjelaskan kriteria yang disebut kelompok luar. “Apa lantaran Pak Ketua Dewan bagian dari kelompk dalam,” tanya Farisi.
Sebab itu, ia menyesalkan pernyataan bernada subjektivitas dari Erwin karena bernuansa kegaduhan. Bahkan bisa menjadi bias dan polemik liar.
“Pernyataannya yang meminta semua pihak objektif memandang persoalan PT SMGP sangat kontradiktif dengan realita. Beliau sendiri tidak objektif dan tak proporsional dengan membumbui tudingan tak jelas,” tegasnya.
Erwin juga dinilai mendramatisir keadaan dan terkesan tendensius. Narasi yang dibangun seolah-olah mempresepsikan Pemkab dan DPRD Madina sebagai korban terzalimi.
Tidak itu saja, pernyataan ketua DPRD ditengarai berbahaya bagi iklim demokratisasi dan transparansi. Seolah ingin membungkam suara kritis masyarakat dengan tudingan tak berbobot.
Gaya lama dan diksi berlebihan merupakan cara usang yang tidak relevan pada era keterbukaan. “Jika ingin membela kepentingan tertentu, janganlah menginjak dan melukai pihak lain. Apalagi dibarengi tuduhan keji.
“Cukup menggelikan memang,” ujar ketua Komisariat IMMAN (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) UIN Syahada Padangsidimpuan ini.
Mengenai ungkapan Erwin yang menyebutkan sumber utama polemik PT SMGP karena tidak harmonisnya hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, menurut Farisi hal itu suatu kesimpulan tak berdasar. “Masalah utamanya adalah manajemen perusahaan tak mampu mengelola dan mengoperasikan PLTP secara benar sehingga menyebabkan musibah berulang. Komitmen mereka melakukan perbaikan SOP dan tata kelola perusahaan belum sesuai harapan,” katanya. (*)
Editor: Akhir Matondang