PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Ratusan guru honorer yang tak lulus seleksi masuk PPPK menggelar unjuk rasa di kantor bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut pada, Rabu (27/12/2028). Inti tuntutan mereka adalah batalkan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) .
Hal itu terungkap dari orasi yang disampaikan para juru bicara pendemo, juga tercermin dari kalimat-kalimat dalam poster-poster yang dibawa saat berlangsung aksi. Misalnya: Kembalikan Nilai Kami Hapus SKTT.
Pendemo meminta bupati Madina menyurati Mendikbudristek untuk pembatalan pengumuman seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) Madina karena terendus adanya kecurangan.
Setelah melakukan orasi beberapa menit. Pukul 12.27, Wakil BupatI Atika Azmi Utammi menemui pendemo. Sekitar 15 menit sebelumnya, Sekdakab Alamulhaq meninggalkan para guru honorer yang diduga menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya) Madina serta kepala Dinas Pendidikan Madina karena kehadirannya tak dikehendaki pendemo.
Saat berbicara, wakil bupati menawarkan tujuh perwakilan pengunjuk rasa berdialog dengan pihak pemkab di ruang kerjanya. Namun tawaran itu ditolak, sehingga aspirasi yang hendak disampaikan guru honorer yang datang dari berbagai kecamatan itu tetap berlangsung di depan pintu lobi ruang bupati.
Seorang peserta aksi, Syaripuddin menyebutkan ia telah menjadi guru honor hampir 18 tahun, namun tak lulus seleksi PPPK lantaran nilai SKTT-nya rendah. Sebaliknya ada rekannya baru tiga bulan sebagai guru honorer justru lulus.
“Ini tak adil. Karena itu, kami minta batalkan nilai SKTT dan pakai nilai CAT. Nilai CAT saya di atas 500, tetapi setelah ada nilai SKTT berubah menjadi di atas 400. Masak peroleh nilai SKTT saya hanya rata-rata satu. Apa kelebihan mereka yang nilai SKTT-nya tinggi,” katanya di depan wakil bupati.
Atika mengatakan hasil pengumuman kelulusan PPPK sudah sesuai aturan. Namun bagi yang merasa tak puas, ada solusi yang bakal ditempuh pemkab yakni mengirim surat ke Kementerianpan RB. Surat meminta agar mereka yang tak lulus ini, bisa diterima PPPK tahun depan.
”Saya nekat membaca surat bupati ke Menpan RB terkait permohonan pengangkatan ini meski belum ditanda tangani pak bupati,” katanya.
Atika pun membacakan surat yang dia sudah paraf tapi belum diteken bupati. Inti dari surat itu adalah permohonan kepada Kementerianpan RB supaya peserta ujian masuk PPPK tahun ini dapat diterima sebagai PPPK secara otomatis pada tahun 2024.
Andi Nova, kordinator aksi menyebutkan tetap pada tuntutan mereka yaitu batalkan SKTT dan pengumuman hasil tes Nomor: 810/264/BKSP.
Pada saat berlangsung demo para guru honorer sempat saling dorong dengan anggota Satpol PP Madina. Bisa jadi ini suatu bentuk kekesalan mereka karena merasa dizolimi. Apalagi, keinginan bertemu dengan bupati saat itu tidak tercapai.
Aksi saling dorong ini hanya berlangsung sebentar. “Assalamu’alaikum, kami mau masuk. Mau bertemu pak bupati,” teriak lelaki pakai pengeras suara.
Namun anggota Satpol PP wanita melakukan pagar betis persis di tangga pintu lobi kantor bupati. “Kita jangan terprovokasi, kita ini melakukan aksi damai,” ujar sejumlah pengunjuk rasa mengingatan rekan-rekannya yang sedang dorong-dorngan.(*)
Editor: Akhir Matondang