PSM, BERITAHUta.com—Anggota Komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja di PT SMGP. Mereka ingin memastikan masyarakat Desa Sibanggor, Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM), Mandailing Natal (Madina), Sumut yang terkena dampak aktivitas PT SMGP sudah terselesaikan secara baik.
Selain itu, kunjungan kerja (kunker) Komisi VII DPR-RI di PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) di Desa Sibanggor Julu, PSM pada, Jumat (10/6), yaitu dalam rangka mencari solusi atas insiden yang kerap terjadi di PT SMGP.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis turut mendampingi kunjungan kerja anggota dewan pusat dari Komisi VII itu.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Komandan Kodim 0212/Tapsel Letkol Rooy Chandra Sihombing serta Waka Polres Madina Kompol Agus Maryana.
Tampak juga dirjen EBTKE Kementerian Sumber Daya Mineral (SDM), deputi Operasi SKK Migas, kepala Dinas ESDM Sumut dan sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkab Madina.
Dari Komisi VII DPR-RI berjumlah empat orang, yaitu Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman–Dapil Kalimantan Barat; dan tiga anggota, termasuk Lamhot Sinaga– Dapil Sumut II dari Partai Golkar.
Menurut Maman, selain ingin mengetahui secara langsung apakah masyarakat yang terkena dampak berbagai kejadian di sekitar areal perusahaan sudah terselesaikan secara baik, mereka juga mengagendakan mencari solusi terbaik atas insiden yang kerap terjadi di PT SMGP.
“Dua fokus penting kunjungan kerja kami antara lain mengamankan kepentingan pengembangan industri geothermal di Indonesia dan memastikan masyarakat yang terkena dampak bisa terselesaikan semuanya,” katanya.
Maman menyebutkan, pihak perusahaan sudah setuju terhadap hal yang disampaikan Komisi VII DPR-RI. “Namun itu semua kan butuh proses. Ini akan kita kawal hingga tuntas. Fokus kami masyarakat bisa nyaman dengan keberadaan perusahaan ini,” ujarnya.
Atika Azmi Utammi menyebutkan sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar mementingkan kepentingan masyarakat serta membuka ruang komunikasi dengan warga setempat.
Erwin Efendi Lubis berharap PT SMGP serius melakukan restrukturisasi SOP (Standard Operating Procedure) dan akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang terjadi pada insiden akibat aktivitas di PT SMGP.
“Kita tidak ingin ada lagi korban. Karena itu, perlu keseriusan pihak perusahaan melakukan pembenahan di semua lini,” katanya.
Pantauan di lokasi, Komisi VII DPR-RI, wakil bupati, ketua DPRD Madina, dan rombongan mengunjungi beberapa titik pengeboran di areal PT SMGP, seperti di Wel Pad Tanggo.
Sejumlah warga yang ditanya media ini menyebutkan bukan tak mendukung keberadaan PT SMGP di sana, tetapi mereka tidak mau menjadi bulan-bulanan dihantui rasa was-was akibat semburan gas beracun.
“Kami masyarakat yang tinggal di sekitar areal PT SMGP ingin ada jaminan kenyamanan dan keselamatan,” kata lelaki 50-an tahun yang tak mau ditulis namanya. (*)
Editor: Akhir Matondang