JAKARTA, BERITAHUta.com— Selama 15 tahun tahun terakhir, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut mengalami pertumbuhan, meskipun belum signifikan. Kondisi ini sangat tidak sebanding dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) daerah ini yang yang cukup besar.
Hal itu diutarakan Atika Azmi Utammi, wakil Bupati Madina, saat menguraikan kondisi makro ekonomi daerah ini dihadapan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) pada acara Dialog Pembangunan Daerah di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (27-2-2023) malam.
Pada kesempatan itu, Atika menjelaskan kondisi ekonomi makro Madina serta kebutuhan fiskal untuk membiayai semua pengeluaran dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik (expenditure needs).
Menurut wakil bupati, kemajuan suatu daerah bergantung tiga hal, yakni dedikasi pemerintah, sinergitas yang kuat dan masyarakat yang suportif.
Luas Madina 1/10 Sumut dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 72 jiwa / kilometer persegi, kata dia, sesutu yang tak menguntungkan dalam pembangunan infrastuktur. “Data yang kami pahami ini merupakan salah satu permasalahan yang dialami Madina,” katanya dihadapan sejumlah perantau asal Madina yang menetap di Jakarta.
Mereka antara lain: Prof. Todung Mulya Lubis (Ketua TP2D), Dr. Darmin Nasution, Mulia P. Nasution, Letjend Pol (Purn) Saut Usman Nasution, Dr. Faisal Basri.
Dari Madina, ikut hadir pada acara ini Bupati Madina H.M. Jafar Sukhairi Nasution, Staf Khusus Bupati Irwan Daulay dan Ali Mutiara, serta sejumlah pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah).
Dengan wilayah yang luas, kepadatan penduduk sangat rendah dan berpencar membutuhkan pembiayaan infrastruktur yang tinggi. “Diharapkan forum ini kedepan mampu membuka pintu untuk memecahkan salah satu persoalan ini,” katanya.
Atika mengakui PDRB Madina tumbuh lebih baik dan bahkan rangking empat tertinggi di Sumut. Namun hal ini tidaklah signifikan.
Sementara pendapatan perkapita masyarakat juga cenderung naik, walaupun angka pengangguran fluktuatif terpengaruh kondisi pandemi covid 19 lalu.
Kondisi yang membuat sedikit frustasi adalah porsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terbatas. Karena itu pemkab berharap melalui forum tersebut porsi APBN untuk Madina lebih baik lagi.
Untuk itu, pemkab sudah mempersiapkan proposalnya DED (Detail Engineering Design) senilai Rp1,6 triliun. “Besar harapan kami melalui forum ini dapat dibantu untuk diwujudkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, wakil bupati menyampaikan peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan fasilitas RSUD Panyabungan yang lebih memadai, persoalan perkebunan, pertanian dan sebagainya.
Dia menyebutkan tugas membangun Madina dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat berat. “Sehingga jika PR ini dapat dikerjakan bersama kami yakin bisa menjadi ringan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Madina,” ujarnya. (*)
Editor: Akhir Matondang