PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan Diskominfo Mandailing Natal (Madina), Sumut ditanggapi dingin para jurnalis. Hingga batas akhir masa pendaftaran pada, Rabu (7/12-2022), baru ada enam orang sebagai calon peserta.
Jumlah itu masih jauh dari kuota yang ditetapkan panitia, yaitu 30. Rencananya, UKW yang digelar bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut terdiri lima kelas: empat kelas jenjang Muda dan satu kelas Madya.
Dari enam calon yang sudah daftar itu tidak menutup kemungkinan didominasi para pengurus PWI Perwakilan Madina yang bakal naik tingkat dari jenjang Muda ke Madya. Dengan kata lain, calon peserta jenjang Muda masih sangat minim.
Pendaftaran peserta UKW, ditetapkan 5-7 Desember 2022. Pelaksanaannya direncanakan: 21-23 Desember 2022. Didahulu pra-UKW dan pelaksanaan UKW.
Himbauan yang digaungkan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Madina serta unsur Forkopimda setempat agar para wartawan di daerah ini mengikuti UKW yang dana pelaksanaannya bersumber dari P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Madina 2022 ternyata tidak digubris.
Diskominfo Madina yang terkesan memonopoli pelaksanaan kegiatan ini pun sudah melakukan berbagai upaya agar kuota terpenuhi, termasuk menyebar rilis berita ajakan supaya jurnalis Madina mendaftar sebagai peserta UKW.
Diskominfo juga coba “main caplok” dengan mencantumkan beberapa nama wartawan di daftar list calon peserta, namun dicoret lagi lantaran mendapat protes dari mereka yang merasa tidak mendaftar.
Selain itu, Diskominfo juga melakukan “jemput bola” dengan menelpon beberapa wartawan sebagai bentuk ajakan supaya ikut kegiatan tersebut.
Upaya itu sia-sia. Tak ayal, Diskominfo Madina seperti kebakaran jenggot karena tenggang waktu masa berakhir tahun anggaran 2022 kian dekat. “Banyak alasan rekan-rekan wartawan tak mau ikut UKW,” kata Parkoas Batubara, wartawan Sniper Kasus.
Antara lain, kata dia, Diskominfo hanya menggandeng PWI Perwakilan Madina dalam kepanitiaan UKW, sementara organsiasi wartawan lain seperti KWRI (Komite Wartawan Republik Indonesia), tidak dilibatkan. “Ini kan membuat rekan-rekan organisasi non PWI merasa tidak dianggap,” ujarnya.
Para wartawan merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi panitia terkait jumlah anggaran kegiatan ini. “Tak jelas mekanismenya, ini yang mengadakan Diskominfo atau PWI. Jangan-jangan PWI hanya tameng saja, sementara anggaran seutuhnya dikelola Diskominfo,” sebut Parkoas.
Persoalan paling utama, lanjutnya, banyak wartawan enggan mendaftar lantaran panitia tidak terlebih dahulu mengadakan pelatihan jurnalistik terhadap calon peserta sebelum aganda utama, pra-UKW dan UKW.
Selain itu, para wartawan trauma. Pada saat PWI Madina mengadakan UKW yang sumber dananya dari PT SMGP (Sorik Marapai Geothermal Power) beberapa waktu lalu, setiap peserta diharuskan mengisi formulir kesediaan menjadi anggota PWI. Sehingga para jurnalis seolah dipaksa masuk organisasi tersebut.
“Terus terang di Madina ini lebih banyak wartawan pemula dari pada yang sudah mumpuni. Kami kan sudah mengukur kemampuan. Kalau hanya sebagai peserta calon tak lulus, untuk apa ikut,” kata Henri Husein Nasution, wartawan today.news.com.
Seharusnya, kata dia, sebelum pra-UKW dan UKW, terlebih peserta dibekali pelatihan jurnalistik. Misalnya, mengenai penulisan berita yang baik dan benar, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.
“Kalau banyak yang lulus kan, panitia juga bangga. Sebaliknya, jika tidak lulus, kami malu dan selalu dikenang sepanjang masa oleh rekan-rekan pers,” ujar Henri.
Menurutnya, jika calon peserta baru enam orang, sementara jumlah wartawan yang belum UKW di Madina lebih 200, tentu panitia seharusnya melakukan evaluasi.
Koordinator panitia, yang juga kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Diskominfo Madina Sobar Nasution mengatakan hingga Rabu malam (7/12-2022), pukul 22.00, sudah ada 10 pendaftar.
Informasi yang didapat media ini, masa pendaftaran peserta UKW diperpanjang sampai Sabtu (10/12-2022). “Kami bukan sebagai pelaksana, tapi hanya memfasilitasi pers supaya ikut UKW,” kata Sobar kepada Beritahuta.
Namun pernyataan itu patut diduga hanya sebagai upaya “cuci tangan”. Sumber yang layak dipercaya menyebutkan, sampai Kamis (8/12-2022), semua proses pelaksanaan UKW dikerjakan sendiri Diskominfo.
“Seperti anggaran Diskominfo lainnya, ada yang coba bermain-main dengan dana UKW ini.” katanya. (*)
Editor: Akhir Matondang