PENGANTAR—Tanggal 9 Maret 2023, genap sudah usia Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut 24 tahun. Umur yang sebenarnya tak muda lagi, namun perkembangan daerah belum bisa optimal sesuai ekspektasi masyarakat.
H.M. Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi, selaku bupati dan wakil bupati Madina sedang berupaya keras mewujudkan impian masyarakat dengan berbagai keterbatasan, khususnya ketersediaan anggaran.
Dalam kaitan HUT ke-24 Madina ini, wartawan Beritahuta Akhiruddin Matondang melakukan wawancara langsung dengan Jafar Sukhairi Nasution, belum lama ini.
Berikut petikan wawancaranya:
Tahun ini, Madina genap berumur 24 tahun. Apa komentar Pak Bupati?
Memang enggak terasa sudah 24 tahun Mandailing Natal memisahkan diri dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Apa yang kita lihat sekarang, itulah kondisi kabupaten kita ini. Belum sesuai harapan, ya kita tidak bisa bantah. Kita sedang coba kebut mengejar berbagai ketertinggalan kita.
Bagaimana dengan bidang sosial kemasyarakatan?
Kita bersyukur, wilayah yang luas ini tetap kondusif. Saya menyampaikan apresiasi terhadap semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali atas partisipasi dan dukungannya terhadap berbagai program yang sedang dan akan digagas pemkab.
Tentu saja, tanpa dukungan rakyat dan tokoh-tokoh yang ada di Madina dan perantau, sebagus apapun kita buat suatu program, tak akan bisa mendapatkan hasil optimal.
Apakah Bapak Bupati optimis tahun ini Madina bisa lebih optimal dibanding tahun 2022 lalu?
Dalam dua tahun terakhir kita terkena pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sendi kehidupan, alokasi anggaran, dan lainnya. Sudah sama-sama kita paham. Saya kira semua kabupaten/kota di tanah air juga mengalami hal serupa, bahkan semua negara ikut merasakan dampak pandemi.
Itulah sebabnya, sejak awal tahun ini berbagai upaya kita lakukan, termasuk membentuk TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah). Kita optimis pada 2023 ini kinerja pemkab bakal lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Apa saja kira-kira yang bakal dilakukan TP2D?
Terus terang anggaran yang ada sangat sulit bagi pemkab memenuhi harapan masyarakat. Bunyinya kan Rp1,6 triliun, tetapi terkadang masyarakat tidak paham sebagian besar dana itu untuk operasional pemerintah daerah, termasuk gaji pegawai. Kalau belanja langsung, sangatlah sedikit. Saya lupa angka pastinya.
Bisa diperjelas Pak Bupati?
Sekadar gambaran saja, belanja modal tak sampai 25 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita. Itulah saya dan ibu wakil bupati membuat suatu langkah percepatan dengan melibatkan tokoh-tokoh asal Madina yang ada di Jakarta. Kita doakan saja, program yang kita gagas dalam bentuk proposal bisa disetujui Kementerian yang kita tuju.
Upaya apa yang dilakukan jajaran pemkab untuk meningkatkan belanja modal APBD Madina?
Tentu saja upaya itu terus kita lakukan. Untuk mengejar peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan, yaitu mendongkrak belanja modal. Pelan-pelanlah, misalnya, dengan melakukan efesiensi pada pos belanja operasi, terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa atau belanja subsidi.
Terakhir, apa harapan Pak Bupati terkait HUT ke-24 Madina?
Terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kami dalam menjalan roda pemerintahan serta pembangunan di Madina. Inilah modal utama kita, yaitu iklim kondusif.
Kedua, kita berharap semua OPD bersinergi dengan stakeholder dalam memanfaatkan setiap potensi daerah, terutama sumber daya alam (SDA). Kita juga terus menata sumber daya manusia (SDM) agar bisa memenuhi tuntutan perkembangan masa.
Ketiga, optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hanya dengan jumlah PAD yang optimal pemkab bisa meningkatkan pembangunan, terutama bidang infrastruktur.
Keempat, kita berharap dunia usaha yang ada di Madina turut membantu percepatan pembangunan Madina, termasuk PT SMGP dan PT Sorikmas Mining (SMM). Selama ini, keberadaan perusahaan di daerah ini belum memberi kontribusi sesuai yang kita harapkan. Masih sangat minimlah.
Dan kelima, mohon doa masyarakat agar TP2D bisa meyakinkan Kementerian dan kita bisa mendapatkan kucuran anggaran pembangunan sesuai proposal yang kita sampaikan ke pusat. (*)
Editor: Akhir Matondang