BERITAHUta.com—Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Senin (15/10), meninjau lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Pada kesempatan itu, gubernur berjanji akan memindahkan permukiman warga di lokasi yang layak huni.Selain itu, ia juga akan berupaya membangun SMK Perkebunan di daerah itu.
Usai melihat langsung lokasi yang disapu banjir bandang dan longsor, gubernur memutuskan merelokasi warga ke daerah yang lebih aman serta layak huni. “Lokasi ini sekarang sudah tidak layak huni. Harus kita cari solusi,” katanya.
Karena itu, gubernur mengajak warga untuk sama-sama mencari tempat pertapakan baru yang lebih layak. Pemindahan lokasi permukiman itu juga diharapkan agar masyarakat tidak trauma dengan musibah yang sudah terjadi.
“Tidak seorang pun di antara kita menginginkan musibah ini. Karena itu, kita harus punya keyakinan ini semua kehendak Allah SWT. Tidak boleh larut dalam kesedihan, bangkit dan kita mulai lagi menapak kehidupan lebih baik,” katanya.
Sebelum menuju Desa Muara Saladi, Edy Rahmayadi dan rombongan terlebih dahulu melaksanakan salat jenazah berjamaah di Mesjid Agung Nur Alan Nur, di dekat jembatan Aek Godang, Panyabungan, Madina.
Warga Ulu Pungkut menyambut hangat kedatangan gubernur di lokasi bencana. Bak gayung bersambut, orang nomor satu di Sumut ini juga memilih menginap di lokasi pengungsian sebagai bentuk ikut merasakan derita yang dialami warganya.
“Saya tidak mau buru-buru pulang ke Medan, sebab masyarakat Ulu Pungkut juga ikut memiliki saya sebagai gubernur,” katanya.
Bangun SMK Perkebunan
Gubernur menyambut baik aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan di kecamatan itu dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perkebunan.
Didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumut, antara lain Kadis Pendidikan Arsyad Lubis dan Kadishut Harlen Purba, gubernur langsung meminta pemkab memfasilitasi mencari lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Sekarang mau dirikan SMK Perkebunan di sini. Tentu kita harus cari lahan. Kalau memang ada, kita siapkan. Itu janji saya,” sebutnya.
Gubernur melihat perkampungan di kawasan hutan adalah potensi yang harus dikelola serta dimanfaatkan tanpa harus merusak alam. Tanpa pembalakan liar. Sebab itu, sudah perlu dibangun sekolah, mengingat di daerah itu belum ada SMK, yang sekarang menjadi kewenangan pemprov.
Seolah ingin bergerak cepat, usai menyampaikan keinginan membangun sekolah, Edy Rahmayadi langsung menghubungi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mencari solusi tentang penggunaan lahan lokasi sekolah.
“Perlu koordinasi dengan pihak terkait. Tanah di sini ada tanah adat,tanah warga, dan juga ada kawasan hutan lindung yang merupakan milik negara,” kata Edy Rahmayadi, yang baru kali pertama melakukan kunjungan di Madina setelah dilantik sebagai gubernur Sumut.
Menurutnya, untuk membangun sekolah SMK, sedikitnya diperlukan lahan 1,5 hektare. Lahan yang hendak dipakai tidak berada di daerah rawan bencana alam. “Jika memang ada lahannya, kita bangun,” katanya. (tim-01)