DALAM tiga pekan terakhir kita kerap menyaksikan melalui media sosial sejumlah blunder dan ungkapan konyol acara debat publik pilkada dan pilgub di tanah air. Salah seorang paslon (pasangan calon) bupati dan wakil bupati di Mesuji, Lampung menyebutkan masyarakat yang memilih paslon ini pada, 27 Nopember 2024, bakal masuk surga.
Calon wakil bupati Nganjuk, Jatim Ita Triwibawati saat debat paslon mengatakan bakal berinovasi mengubah padi menjadi beras. Ia juga berencana membuat brambang (bawang merah) menjadi bawang goreng.
Blunder fatal juga dipertontokan calon wakil bupati Tangerang, Banten Irvansyah Asmat saat acara debat, Sabtu (19/10). Saat ditanya cara meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Tangerang oleh Maesyal—calon bupati lainnya, Irvansyah malah menjanjikan bakal meningkatkan inflasi. “Dengan meningkatkan inflasi, kita akan menggerakkan ekonomi mikro di tingkat RT,” katanya.
Padahal, inflasi semestinya ditekan serendah-rendahnya. Inflasi yang tinggi dapat mendongkrak harga-harga barang. Meskipun pemaparan Irvansyah keliru, Mad Romli tidak berupaya mengoreksi pernyataan tandemnya itu sepanjang debat.
Di Pesawaran, Lampung ada calon bupati acting seolah mic tak bunyi lantaran tidak bisa menjawab pertanyaan paslon lainnya. Ada juga calon bupati tak bisa menyebutkan kata: digitalisasi, meski sudah diulang berkali-kali.
Salah seorang calon gubernur Aceh saat debat menyebutkan jika terpilih dia bakal meningkatkan pengangguran. “Jika terpilih nanti kita akan bangun pengangguran semaksimal mungkin,” ujarnya.
Masih banyak penyampaikan visi-misi paslon bupati dan wakil atau paslon gubernur dan wakil gubernur yang blunder ketika mengikuti debat yang diadakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Hal ini tentu menjadi perbincangan serta olok-olok nitizen di dunia maya.
Tidak seperti daerah lain, KPU Mandailing Natal (Madina), Sumut baru menyelenggarakan debat publik atau debat terbuka paslon Pilkada Madina 2024 pada, Kamis (14/11/2024). Kegiatan ini bakal berlangsung di Hotel Sapadia, Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut.
Dua paslon: Harun Mustafa Nasution-M.Ichwan Hussein Nasution (On Ma) dan Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi (Sahata), yakni masing-masing paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 bakal mendapat tantangan adu gagasan dan ide.
Secara garis besar debat bertujuan antara lain menyebarluaskan profil paslon, visi dan misi, serta program kerja masing-masing paslon terhadap masyarakat. Semua yang disampaikan ke publik inilah semestinya menjadi tolak ukur atau standar untuk mengukur kinerja paslon yang terpilih setelah masa jabatan mereka kelak berakhir.
Kedua paslon nanti diuji memahami kondisi Madina, baik secara nyata maupun data otentik bersumber dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta data-data terbaru BPS (Badan Pusat Statistik).
Paslon bupati dan wakil bupati Madina diuji supaya mampu memadukan kondisi realitas masyarakat Madina dengan data RPJMD dan data BPS menjadi suatu program kerja yang dikemas dalam suatu visi-misi dalam rangka membangun daerah ini, meningkatkan daya saing, menumbuhkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja serta menyelesaikan sejumlah persoalan daerah.
Jelang debat publik Pilkada Madina 2024 yang tinggal dua hari lagi, tak ada salahnya kita melihat kembali sekilas sosok dan latar belakangan kedua paslon yang bertarung di kabupaten ini supaya masyarakat bertambah paham profil masing-masing di antara mereka.
Kita mulai dari Harun—sesuai nomor urut paslon. Dia aslinya bukanlah orang partai yang menapak dari bawah. Pada Pemilu 2019 Harun maju sebagai calon legislatif (caleg) karena didorong UAS (Ustad Abdul Somad). Saat itu, UAS menginginkan ada penyambung lidah masyarakat Mandailing di legislatif tingkat provinsi, sekaligus supaya jumlah wakil rakyat muslim di sana bertambah.
Selama menjadi anggota DPRD Sumut hanya sekali saya meliput acaranya, yakni saat pelantikan pengurus PCNU Panyabungan. Pada saat itu, Harun tidak menyampaikan sambutan meskipun dalam tertib acara semestinya dia menyampaikan sambutan.
Karena kegiatan itu sekaligus dikemas acara reses Harun sebagai anggota DPRD Sumut, maka usai acara Harun pun didaulat naik ke panggung sekadar untuk mengambil foto.
Setelah di atas panggung, beberapa saat kemudian cucu pendiri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru ini memegang mic seolah sedang memberi sambutan. Lalu, petugas dokumentasi dan beberapa wartawan buru-buru mengambil foto: jebret…jebret…, setelah itu dia turun lagi.
Dari berbagai sumber yang saya dapat menyebutkan prestasi pendidikan Harun selama mengeyam sekolah di Madina biasa-biasa saja. Setelah lulus SMA kabarnya dia menggeluti dunia bisnis di Kota Medan. Tak banyak masyarakat Madina mengenal figur dan namanya, kecuali jelang Pemilu 2019 dan setelah terpilih jadi anggota dewan.
Harun bukanlah tipe sosok atau politikus yang banyak beretorika. Bukan seorang public speaking yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk tujuan menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat.
Meskipun begitu, kinerja Harun selama menjadi anggota DPRD Sumut patut diapresiasi, terutama dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Madina yang menjadi basis suaranya saat meraih kursi legislatif tahun 2019 lalu.
Hanya saja, sangat disayangkan belakangan pemberian bantuan pembangunan masjid itu banyak diendorse kembali. Tak ada sebenarnya alasan mengungkit-ungkit lagi lantaran dananya bersumber dari APBD Sumut. Biarlah masyarakat yang menilai. Lain halnya uang pribadi atau dari pihak-pihak tertentu yang mendapatkannya difasilitasi Harun.
Bagi saya hal itu menjadi bukti kurangnya kreativitas tim “On Ma” dalam “menjual” pasangan ini di tengah masyarakat.
Pasangannya, Ichwan meskipun saya tak kenal sama sekali, namun menurut sejumlah rekan jurnalis, juga tidak jauh beda dengan Harun. Diperburuk pula kurang memahami realitas kondisi Madina karena selama ini dia lahir dan besar di Kota Medan.
Latar belakangnya juga seorang pengusaha dan belakangan menjabat bendahara DPD I Partai Golkar Sumut. Jabatan bendahara parpol biasanya tidaklah banyak bicara dalam setiap rapat-rapat partai.
Selanjutnya, Saipullah. Dia sudah matang di dunia dibirokrat, bahkan pernah dipercaya mengemban jabatan strategis di tingkat nasional. Pasti dia sudah terbiasa menyampaikan arahan terhadap staf dan kerap mengikuti rapat-rapat penting.
Di bidang politik memang dia masih tergolong baru, yakni setelah purna tugas sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dia masuk Partai Golkar Sumut dan menjadi salah seorang pengurus. Saipullah juga salah satu calon anggota DPR RI dapil Sumut-2 pada Pemilu 2024 lalu—sama seperti Harun.
Saat ini calon bupati yang lahir di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Madina ini menjabat ketua umum DPP Ikanas (Ikatan Keluarga Nasution (DPP Ikanas).
Terakhir Atika. Dia merupakan sosok kontroversial selama menjabat wakil bupati berpasangan dengan H.M. Jafar Sukhairi Nasution. Soal public speaking, sudah tidak diragukan lagi: tak peduli benar atau salah, cuap-cuapnya acap membius mereka yang mendengarkan.
Saat debat nanti bisa jadi dia lebih banyak menyampaikan gagasan dan ide daripada Saipullah, seperti saat debat publik Pilkada Madina 2020 di Sibolga, Tapteng. Meskpun Sukhairi sudah pernah menjabat anggota dewan, bahkan pernah juga duduk sebagai salah satu pimpinan dewan, sepertinya mic lebih banyak dipegang Atika. Padahal kala itu dia baru terjun ke dunia politik dan belum begitu banyak paham tentang Madina, termasuk mengenai tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kita masih ingat soal meritokrasi dan harga kopi yang dijanjikan Rp400 ribu per kilogram. Harga kopi, tak jadi kenyataan. Demikian juga meritokrasi, hanya mimpi bahkan bisa disebut penerapannya pada era Sukhairi-Atika sangat amburadul.
Bea siswa bagi aparatur Pemkab Madina untuk jenjang S-2 di luar negeri melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) seperti diungkapkan saat debat dulu, juga tidak terdengar realisasinya. Kalau sudah ada, berapa orang.
Kita tunggu janji-janji apalagi yang hendak diumbar Atika. Saya menduga kali ini dia jauh lebih “pede” dan “beringas” dibanding jelang debat Pilkada 2020 lalu.
Selain punya pengalaman ikut debat, juga sudah memahami realitas masyarakat Madina dan pengalaman memimpin daerah ini. Apalagi perannya sebagai wakil kepala daerah terkesan “istimewa”, bahkan lebih menonjol dari seorang bupati.
Meskipun saya perkirakan Harun-Ichwan sulit mengimbangi public speaking Saipullah-Atika dalam menyampaikan gagasan dan ide dalam membangun Madina kedepan, namun masyarakatlah yang menilai visi-misi masing-masing paslon. Logis atau hanya ansor (angin surga).
Debat pilkada sebagai momentum bagi paslon untuk meyakinkan pemilih. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Chaniago berpandangan, mencermati variabel multivariat, variabel independen, dan variabel dependen yang menyebabkan orang mengambil keputusan, maka figur atau ketokohan kandidat berpengaruh paling besar, yakni 70-80 persen. Selanjutnya adalah partai politik pengusung dalam rentang pengaruh 6-20 persen.
Sementara debat pilkada tak terlepas dari variabel isu (10 persen) dan program (25-30 persen). Momen debat bisa dimanfaatkan kandidat meyakinkan publik agar memilihnya lewat paparan visi, misi, dan program.
Meski begitu, menurut dia, pengaruh debat antarkandidat pilkada hanya sebesar 5-10 persen terhadap pilihan publik.
Terkait hal itu, jumlah pemilih rasional di Madina masih sangat kecil. Apalagi tak semua pemilih dapat menyaksikan acara debat publik ini karena hanya tayang secara live melalui stasiun televisi lokal Eparina dan chanel youtube KPU.
Itulah sebabnya, menurut saya, pengaruh hasil debat bagi pemilih Madina dalam menentukan pilihan tidak sampai dua persen. Kecuali nanti ada salah satu peserta melakukan blunder dan di-endorse oleh tim pemenangan dan pendukung kompetitornya secara massif. Ada pengaruh, tapi tak terlalu signifikan.
Jika ingin menang dalam Pilkada Madina, kuncinya bukan hasil debat publik, bukan juga menyantuni anak yatim, apalagi masuk lopo ke lopo, tetapi data. Data yang dieksekusi…(***)
AKHIRUDDIN MATONDANG, pemimpin redaksi dan penanggung jawab beritahuta.com
