PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Pemerhati ekonomi dan pendidikan Mandailing Natal (Madina), Sumut Irwan Daulay berharap pemerintah setempat meluruskan informasi mengenai pembangunan dan peningkatan ruas jalan atau jembatan yang belakangan kerap diekspos beberapa media online.
Dia juga berharap pasangan terpilih Pilkada Madina 2024 harus fokus terhadap pembangunan konektifitas pada pusat-pusat produksi serta peningkatan jalan rusak berat.
“Kedepan pasangan pemenang Pilkada Madina harus lebih giat memikirkan solusi kreatif memecahkan masalah konektivitas sebagai urat nadi perekonomian daerah. Keterbatasan anggaran mestinya tidak dijadikan alasan pembenaran gagal pencapaian visi misi pasangan kepala daerah lama pada bidang infrastruktur jalan/jembatan (konektifitas),” katanya kepada Beritahuta.com, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, Madina kaya potensi SDA (Sumber Daya Alam), namun karena tata kelola yang semrawut dan kurang perhatian serius akhirnya berdampak terhadap kesengsaraan ekonomi warga.
Irwan Daulay menyebutkan Pemka Madina perlu meluruskan pemberitaan mengenai pembangunan beberapa ruas jalan. Pertama, jika benar pembangunan jalan Maga (Kecamatan Lembah Sorik Marapi)-Tanobato (Panyabungan Selatan) berasal dari dana bonus produksi usaha panas bumi PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), itu merupakan sesuatu yang kurang bijaksana meskipun diperbolehkan.
“Karena itu perlu penjelasan apakah anggaran pembangunan jalan tersebut langsung dialokasikan dari dana bonus produksi atau dari APBD berjalan. Perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” katanya.
Sesuai perjanjian izin pinjam pakai jalan kabupaten oleh PT SMGP, perawatan dan perbaikan jalan di sekitar WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) termasuk jalan ruas Maga-Tanobato sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan itu. Jika perjanjian dipatuhi mestinya anggaran besar tersebut dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
Bisa juga diserahkan ke desa-desa di sekitar lokasi WIUP untuk dikelola masyarakat setempat seperti pernah dijanjikan. “Karena kelalaian menjalankan kewajiban, pihak perusahaan meskipun sudah ditegur tiga kali oleh Pemkab Madina, namun mereka tetap membandel. Sehingga teguran itu tidak pernah digubris secara serius oleh perusahaan meskipun banyak ruas jalan di sekitar WIUP semakin rusak berat,” jelas Irwan Daulay.
Kedua, kata dia, kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pelabuhan Palimbungan Ketek Batahan sepanjang sekitar 80 meter yang sebelumnya sudah dianggarkan dan dipindahkan ke kabupaten lain ternyata tahun ini gagal dianggarkan.
Padahal operasional pelabuhan itu sangat tergantung pada keberadaan jembatan ini agar terhubung dengan jalan nasional di kecamatan: Batahan-Natal-Muara Batang Gadis (MBG) menuju Tapanuli Selatan.
Beberapa waktu lalu, ketua TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Madina sudah memfasilitasi pengusulan langsung terhadap menteri PUPR, namun karena pihak Pemkab Madina setempat tidak menindaklanjutinya, janji pembangunan jembatan penting tersebut menjadi gagal.
Menurut Irwan Daulay, kenyatan ini sangatlah memprihatinkan lantaran pentingnya jembatan tersebut agar Pelabuhan Palimbungan Ketek yang nilai pembangunannya besar dapat beroperasi.
Lalu, ketiga. Irwan Daulay mengataan alih-alih menuntaskan peningkatan jalan kabupaten yang kebanyakan berstatus rusak berat, pembangunan ruas jalan baru ke pusat-pusat produksi pertanian dan perkebunan masyarakat juga gagal. Padahal ini diperlukan dalam rangka menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Semestinya, kata dia, peluang mewujudkan hal itu besar dan anggaran juga sangat besar. Yaitu melalui kreativitas pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pengadaan alat berat dan truk angkutan material yang diselenggarakan melalui Bundesma. “Sudah sering diusulkan banyak pihak, namun tidak pernah ditanggapi dengan serius. Malah pada kenyataannya DD yang seharusnya dinikmati orang desa tersebut, lebih banyak dinikmati orang kota dengan berbagai modus koruptif.”
Keempat, melihat posisi Madina yang strategis di antara beberapa kabupaten tetangga dan Propinsi Sumbar dan Riau (batas Palas), serta memiliki garis pantai yang terhubung dengan Samudra Hindia, tentu berpeluang dilakukan penjajakan perdagangan regional dan internasional. Apalagi dukungan Bandara Jenderal AH Nasution dan Pelabuhan Laut Palimbungan Ketek Batahan.
Itu sebabnya, ujar Irwan Daulay, penting merencanakan ulang pembangunan jangka panjang infrastruktur strategis sehingga Madina pada masa depan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera.
Hal itu bukanlah sesuatu yang tak mungkin, apalagi jika jalur Kereta Api (KA) yang sejak era kolonial dan direncanakan ulang pada masa pemerintahan Presiden SBY dapat dilanjutkan, yaitu jalur Labuhan Batu-Madina dan terhubung ke stasiun Pariaman (Padang, Sumbar).
Irwan Daulay, yang juga pengusaha properti, berharap kedepan pasangan terpilih Pilkada Madina harus lebih giat memikirkan solusi kreatif memecahkan masalah konektivitas sebagai urat nadi perekonomian daerah. Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan pembenaran gagal pencapaian visi misi bupati-wakil bupati dalam bidang infrastruktur jalan/jembatan (konektifitas).
Daerah ini kaya potensi SDA (Sumber Daya Alam), namun karena tata kelola yang semrawut dan kurang perhatian serius akhirnya berdampak terhadap kesengsaraan ekonomi masyarakat. (*)
Editor: Akhir Matondang