PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Para guru honorer yang diduga korban kecurangan seleksi penerimaan PPPK Mandailing Natal (Madina), Sumut 2023 melakukan unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor bupati, Rabu (27/3/2024). Namun, mereka gagal bertemu para pejabat tinggi daerah ini.
Aksi mereka kali ini sama dengan kegiatan serupa yang sudah kerap dilakukan beberapa waktu lalu, yakni menuntut Bupati Madina HM. Jafar Sukhairi Nasution membatalkan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) dan mengembalikan nilai CAT (Computer Assisted Test) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai acuan kelulusan.
Demo dimulai di gedung DPRD Madina. Mereka tiba di sini sekitar pukul 13.00 dengan membawa sejumlah poster terbuat dari karton. Tidak seorang pun wakil rakyat menerima aspirasi mereka. Meski demikian, pengunjuk rasa tetap melakukan orasi di dekat pintu masuk gedung tersebut.
“Kami meminta para anggota DPRD bisa membentuk pansus PPPK sesuai janji mereka beberapa bulan lalu. Tetapi kali ini kedatangan kami hanya diterima gedung kosong. Mau kemana lagi mengadu,” kata Rahmad Mora, koordinator aksi.
Dalam orasinya para guru yang kerap disebut korban zalim panitia penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) meminta supaya dewan membentuk pansus (panitia khusus) PPPK Madina 2023.
Tujuan pansus adalah supaya dapat diurai secara terang benderang berbagai bentuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia dalam seleksi penerimaan PPPK Madina 2023.
Sekitar 20 menit berorasi di depan gedung dewan, puluhan pendemo meninggalkan tempat tersebut. Mereka lalu berjalan menuju kantor bupati Madina.
Setelah tiba di depan lobi kantor bupati, satu persatu pengunjuk rasa berorasi. “Pak Bupati, keluarlah. Kami minta pertanggung jawaban Pak Bupati, harus bisa membatalkan SKTT. Bupati tidak perlu bersembunyi, temui kami,” teriak salah seorang guru peserta tes PPPK Madina 2023.
Selain itu, massa meminta Alamulhaq Daulay, ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Madina, menemui mereka untuk menjelaskan kelanjutan penerimaan PPPK yang dijanjikan bakal lulus pada 2024.
“Kalau bupati tidak ada di tempat, Ketua Panselda saja yang menemui kami. Jangan terus sembunyi, jika tidak ada kesalahan dan kecurangan, maka kepala Dinas Pendidikan, kepala BKPSDM dan lainnya tak mungkin dipenjara,” ujar Mora.
Setelah sekitar lima menit berorasi, Asisten II Sekdakab dr. Syarifuddin menemui para guru honorer. Namun, kehadiran mantan kepala Dinas Kesehatan Madina itu ditanggapi dingin para pendemo. Bahkan mereka terang-terangan menyatakan kecewa.
Didapat informasi bupati, wakil bupati dan sekdakab sedang tidak berada di Panyabungan, sehingga mereka gagal bertemu dengan pejabat tinggi di pemkab tersebut.
Seorang peserta demo menyebutkan bupati, wakil bupati, dan sekdakab terkesan sengaja menghindar bertemu mereka karena sudah merasa bersalah. “Mungkin mereka berpikir tak tahu lagi apalagi yang bakal dijelaskan ke kami karena nasi sudah jadi bubur,” sebutnya. (*)
Editor: Akhir Matondang