PANYABUNGAN, BERITAHUta.com–Aroma bisnis berembus pada proses penerimaan murid baru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Mandailing Natal (Madina), Sumut. Sejumlah wali murid menuding pihak sekolah ini menjual baju olaharaga dan beberapa item keperluan lain bagi murid baru dengan harga tak logis.
Para wali murid baru tahun ajaran 2024 mengaku tidak bisa menyampaikan unek-unek saat musyawarah dengan komite sekolah lantaran besaran harga sudah ditetapkan sepihak oleh MTsN 2, dalam hal ini pihak koperasi .
Rapat yang diadakan oleh komite sekolah MTsN 2 Madina, pihak koperasi serta wali murid baru, Sabtu (11/5-2024), terkesan hanya formalitas. Sekadar melegalkan konsep yang sudah disepakati kepala MTsN 2 Madina, koperasi dan komite sekolah.
Seorang wali murid baru menyebutkan biaya pembelian baju olahraga, batik, jilbab, atribut seragam putih, baju pramuka dan sampul rapor sangatlah tidak masuk akal. Siapa pun tak bisa bantah, besaran harga tersebut dapat disebut bisnis yang dikemas atas nama koperasi dan dilegalkan komite sekolah dalam rangka mengeruk keuntuangan sebanyak-banyak.
Informasi yang didapatkan Beritahuta.com menyebutkan, wali murid siswa perempuan membayar total: Rp775.000,-, sementara wali murid siswa laki-laki: Rp675.000,-.
Dari dana tersebut, siswa perempuan mendapat: kaos olahraga, baju batik; sampul rapor; enam bed atribut baju putih (dua lokasi sekolah, dua ikhlas beramal, dan dua bendera merah putih), tiga atribut baju pramuka (terdiri bed: logo Pemprovsu, Mandailing Natal, dan gudep), serta tiga potong jilbab berbodir logo ikhlas beramal (warna: putih, biru, dan cokelat).
Sedangkan bagi siswa baru laki-laki mendapat baju batik lengan pendek, kaos olahraga, dasi, peci, sampul rapor, bed baju putih dan bed baju pramuka.
Baju baju batik bahan sanwos atau bsy untuk perempuan dibandrol: Rp185 ribu; baju olahraga Rp225 ribu per stel; sembilan pcs atribut baju putih dan baju pramuka: Rp80 rb; tiga jilbab 180 ribu, serta sampul rapor: 85 ribu
Harga itu, ujar wali murid baru, sangat tidak logis dan terkesan mark-up untuk mendapatkan keuntungan besar. “Ana santing arga nai pambaen nalai. Ini bisnis terselubung dengan label mengatasnamakan koperasi yang disetujui hasil rapat komite sekolah. Banyak keluhan yang saya dengar dari sesama wali murid, tapi kami, termasuk saya, saat itu tak berani menyampaikan keluhan,” ujar seorang sumber yang tak mau ditulis namanya kepada media ini, Rabu (15/5/2024).
Wali murid lain mengatakan mereka tidak bisa menyampaikan keberatan sebab jika itu dilakukan pasti ada wali murid yang mampu mengeluarkan kalimat tidak enak didengar oleh mereka yang merasa keberatan.
“Pasti ada yang menyebut, misalnya, kalau enggak mau mengikuti ketentuan MTsN 2 Madina, jangan sekolahkan anaknya di sini. Silakan cari sekolah lain, banyak yang antre siap menggantikan. Kan membuat sakit hati saja kita, dan bisa memancing keributan dari yang merasa tersinggung. Tahun 2022 lalu hal ini terjadi, saat penentuan biaya pembangunan,” ujar warga Panyabungan itu.
Memang dalam beberapa tahun terakhir MTsN 2 Madina yang berlokasi di Dalan Lidang, Panyabungan, Madina menjadi rebutan lulusan tingkat sekolah dasar (SD).
Tak ayal banyak pendaftar terpaksa tidak lulus seleksi karena kuota yang diterima terbatas. Berdasarkan pengumuman Panitia Peserta Didik Baru (PPDB) MTsN 2 Madina yang yang ditanda tangani Ummi Salamah, selaku kepala MTsN 2 Madina, jumlah siswa yang diterima tahun 2024 ini mencapai 400 orang dari 591 pendaftar.
Dari jumlah yang lulus diduga sebagian merupakan titipan pihak-pihak tertentu. “Itu sih sudah pasti banyak titipan, tapi banyak juga yang murni karena anaknya mampu,” ujar wali murid kelas dua MTsN 2 Madina ketika ditanya soal titipan murid baru di sekolah tersebut.
Ummi Salamah yang dihubungi sebelum berangkat menunaikan ibadah haji pada, Rabu (15/5/2024), mempersilakan media ini mengkonfirmasi persoalan keluhan wali murid ini terhadap pihak komite sekolah.
“Kami tidak berbisnis. Kami serahkan semua kepada komite dan orang tua siswa,” katanya melalui sambungan telpon.
Ketua Komite Sekolah MTsN 2 Madina Muhammad Amin menyebutkan harga-harga tersebut tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. “Itu pihak koperasi yang menentukan sebab secara teknis mereka yang menyediakan keperluan-keperluan tersebut. Koperasi yang tahu soal harga per item,” katanya, Kamis (16/5/2024).
Pihak komite, kata dia, hanya melihat harga-harga yang disodorkan koperasi. “Kata orang koperasi, ini sama dengan harga tahun lalu. Kami memang tidak melakukan survei harga lantaran yakin dengan penjeasan yang diberikan pengelola koperasi,” jelas Muhammad Amin.
Ia juga tak membantah rapat antara koperasi, wali murid baru, dan komite terkesan hanya sekadar mengesahkan konsep harga yang sudah ditetapkan koperasi. “Memang tidak ada paksaan, saat itu kami sampaikan jika keperluan tersebut didapat di luar, silakan. Asal sama seperti yang dijual koperasi,” ujarnya. (*)
Editor: Akhir Matondang