BERITAHUta.com— Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut H.M. Ja’far Sukhairi Nasution berharap pada tahun 2023 atau 2024 pesawat sudah bisa mendarat di Bandara Bukit Malintang.
“Mudah-mudahan tahun 2023 atau 2024 pesawat sudah bisa take-off di bandara kita ini,” katanya saat menyampaikan sambutan pada acara pembayaran ganti rugi kepada warga yang lahannya terpakai untuk areal Bandara Bukit Malintang pada, Senin (4/10-2023).
Atas nama pemerintah daerah, bupati menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang bersedia melepas lahannya untuk pembangunan bandara tersebut.
“Ini bukti peran serta masyarakat terhadap pembangunan bandara di Madina. Dengan beroperasinya bandara ini, diharapkan menjadi awal bangkitnya daerah kita,” katanya.
Ja’far Sukhairi melakukan pembayaran lahan itu secara simbolis. Ia antara lain didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Madina Anita Noveria Lismawati, Adi Wardana (Plt. kepala Dinas Perhubungan Madina), M. Sahnan Pasaribu (kepala BPKAD Madina), Akhmad Faisal (kepala Dinas Pertanahan Madina), dan Syukur Soripada (camat Bukit Malintang).
Menurut bupati, pembangunan Bandara Bukit Malintang dilakukan multi years, atau berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya.
Sesuai hasil koordinasi Pemkab Madina dengan Pemprov Sumut, pada tahun 2022, pihak pemprov bakal membantu pelepasan atau penambahan lahan bandara. Hal ini disebabkan bandara direncanakan bukan hanya pesawat bombardir, melainkan pesawat Boeing juga bisa.
Ada tiga bandara yang menjadi fokus pemerintah pusat, salah satunya Bandara Bukit Malintang. “Pembangunan bandara ini dilakukan secara bertahap,” ujarnya sembari menyebutkan pembayaran ganti rugi lahan milik warga bakal ada lagi pada tahap berikutnya.
Anita Noveria mengatakan pembayaran ganti rugi tanah untuk lahan bandara bukit melintang dilakukan melalui rekening bank
“Tiga minggu lalu kita bersama masyarakat yang kebunnya terkena lahan bandara telah melakukan musyawarah yang hasilnya pembayaran ganti rugi lahan dilakukan dalam bentuk uang, tapi tidak tunai, melainkan melalui rekening bank,” jelasnya.
Anita Noveria menyebutkan, pembayaran ganti rugi lahan bandara dilakukan setelah berkas-berkas si penerima sudah lengkap.
“Lahan diganti rugi. Di Kecamatan Bukit Malintang ada 23 bidang dengan pemilik 17 kk (kepala keluarga). Di Kecamatan Panyabungan Utara: 32 bidang,” jelasnya. (*)
Editor: Akhir Matondang