BERITAHUta.com—Aroma politis “menyengat” dari pelaksanaan Semarak 20 Tahun Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut. Pihak pemkab dan panitia terkesan memanfaatkan momentum ini sebagai ajang kampanye terselubung terhadap salah satu pasangan Capres-Cawapres tertentu.
Hal ini antara lain terlihat dari tidak konsekuennya pihak pemkab dan panitia terhadap jadwal kegiatan yang sudah disusun. Bahkan, tidak biasa foto Presiden Jokowi Widodo, Wapres Yusuf Kalla, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution tampil dalam baleho yang dibuat pemkab atau panitia terkait pelaksanan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak ada yang salah, tapi catat ini tidak biasa. Ini tidak lazim dibanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya,” kata Amril Lubis, warga Sipolu-polu, Panyabungan, Madina.
Dia mengatakan aroma politis itu semakin tidak terbantahkan dengan rencana kedatangan Darmin Nasution di arena pameran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Madina.
“Seingat saya, baru kali ini dia (Darmin Nasution-red) datang dalam acara HUT Madina. Ada apa? Wajar kalau masyarakat menduga-duga gelaran kegiatan kali ini dikemas mengandung politis jelang pilpres April mendatang,” katanya.
Menurut rencana, Darmin Nasution akan membuka Pameran Semarak 20 Tahun Madina yang berlangsung di Pertapakan Terminal Pasir Putih, Pidoli, Lintas Timur, Panyabungan, pada Kamis (7/2).
Ini juga terasa janggal. Karena kegiatan pameran tersebut sebenarnya sudah dibuka pada Senin (4/3), sesuai undangan yang beredar, papan bunga yang terpasang di sepanjang jalan lintas timur lokasi pameran, dan surat bupati Madina No.510/0486/DISDAG/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Peserta Pameran dan Sponsor Semarak 20 Tahun Madina.
Tidak itu saja. Sepengetahuan peserta pameran dan masyarakat, kegiatan itu sudah dibuka Wakil Bupati H. Jakfar Sukhairi Nasution pada Senin sore (4/3). Namun, entah kenapa kedatangan orang nomor dua di kabupaten ini di arena pameran mendadak dikemas menjadi peninjauan kesiapan pameran.
“Saya tidak tahu apakah ini masuk kategori pembohongan publik atau tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat daerah terhadap masyarakat dan semua pihak,” ujar seorang warga ketika ditemui di lokasi pameran.
Tidak hanya warga, sejumlah ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemkab Madina juga mengaku bingung. “Tidak jelas programnya, bisa dirubah-rubah sekehendak si penentu kebijakan, “ kata seorang mantan pejabat eselon tiga.
Latif Lubis, warga lainnya menyebutkan, ia menduga perubahan kemasan pembukaan itu dilakukan secara mendadak setelah ada kepastian kehadiran Darmin Nasution. “Kalau ada yang mengatakan ada aroma politik, saya rasa hal tersebut tidak terbantahkan,” katanya.
Apalagi dengan rencana kedatangan Cawapres Ma’ruf Amin pada Senin (11/3). Padahal sesuai surat bupati Nomor No.510/0486/DISDAG/2019 tanggal 18 Februari 2019, pelaksanaan pameran hanya 4 sampai 9 Maret 2019.
Sumber Beritahuta.com menyebutkan, berdasarkan undangan Nomor: 005/0541/PAN-HUT/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution, Ma’ruf Amin akan hadir di lokasi pameran yang dikemas dalam kegiatan tausiah, dzikir akbar, serta doa bersama Ustadz Habib Zindan Bin Novel, pada Senin siang (11/3).
Latif berharap Bawaslu Madina benar-benar bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya agar proses demokrasi yang sedang berlangsung tidak dinodai oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. “Apakah ada kampanye terselubung dalam rangkaian HUT ke-20 Madina, biar Bawaslu dan masyarakat yang menilai,”ujarnya.
Mengenai foto presiden dan wakil presiden yang dipasang di sejumlah baliho, Latif menilai ini juga sangat janggal karena kegiatan serupa pada tahun-tahun lalu tidak seperti kali ini.
“Saya tidak menyalahkan, tapi terasa janggal. Jika memang mau pasang gambar Jokowi-Jusuf Kalla, lalu kenapa foto gubernur dan wakil gubernur tidak dipasang sekalian,” katanya.
Hal serupa disebutkan Amril. Mestinya pada masa tahun politik seperti saat ini, pejabat daerah harus lebih peka terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan.
“Silakan mendukung, itu hak. Tapi jangan mencampur adukkan antara jabatan dengan dukung-mendukung. ASN harus netral, itu amanat undang-undang. Selain itu, pemimpin tidak boleh mengkotak-kotakkan masyarakatnya,” katanya.
Amril yakin, sebagian besar umat Islam Madina tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Bukan ngikutin pemimpin yang ingkar, termasuk ingkar terhadap fatwanya sendiri,” katanya. (tim-01)