PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Semua pihak mesti waspada terhadap upaya pembodohan dengan mengumbar janji-janji tertentu agar carut marut seleksi masuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut tidak kian melebar.
Hal itu disebutkan Irwan Daulay, pemerhati pendidikan Sumut yang juga mantan dosen Unimed, menanggapi kisruh tes masuk PPPK di daerah ini. “Itu kewenangan menteri terkait sesuai aturan, jangan kita mau dibodohi,” katanya kepada Beritahuta.com, Selasa (26/12/2023).
Ia menyebutkan itu setelah mendengar ada janji pihak tertentu terhadap guru-guru honorer yang merasa dirugikan atas pelaksaan seleksi penerimaan PPPK. “Saya sudah punya pengalaman soal seperti ini. Contoh guru berprestasi dari Natal,” katanya.
Januari lalu, lanjut Irwan Daulay, dia mengingatkan pihak pemkab terkait tidak lulusnya guru berprestasi tersebut. Lalu, saat itu ada janji diutarakan pihak tertentu, yakni garansi dia bakal diangkat tahun ini, nyata tidak.
Mantan staf khusus Bupati Madina, ini berharap tidak ada pihak manapun yang menjadikan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), dan Dinas Pendidikan Madina terhadap guru-guru honorer sebagai momentum negosiasi terselubung dengan pejabat daerah.
“Jangan kita kecewakan guru-guru yang sedang teraniaya demi kepentingan pribadi. Mereka sudah pahit hidupnya. “Sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin mereka yang sekarang tidak lulus PPPK, lalu tahun 2024 nanti bakal diterima. Ingat, ini kewenangan menteri, bukan daerah,” tegas Irwan Daulay.
Dia mengingatkan, sebaiknya kita tidak mengurus yang bukan urusan kita. “Kasih terhadap salah seorang dari guru peserta ujian masuk PPPK memimpin tuntutan mereka. Lalu, sama-sama kita bimbing supaya mereka mendapat keadilan, bukan bernegosiasi,” sebutnya.
Salah satu bentuk keadilan itu adalah meminta bupati Madina menyurati Mendikbudristek supaya membatalkan hasil ujian SKTT. Setelah itu, Menpan RB membatalkan hasil pengumuman dan minta kelulusan hanya berdasarkan ujian CAT. “Ini diperbolehkan,” tegas aktivis yang juga tokoh pemuda Madina ini.
Makin Terkuak
Tindakan kesewenang-wenangan Abdul Hamid dan Dollar Hafriyanto masing-masing sebagai kepala BKPSDM Madina dan kepala Dinas Pendidikan di daerah ini dalam menjadikan proses penerimaan PPPK ini yang diduga sebagai ladang mengeruk ‘dolar’ sebanyak-banyaknya kian terang-benderang.
Itu lantaran sejumlah peserta yang lulus menyatakan telah menyerahkan sejumlah uang melalui pihak-pihak tertentu agar bisa lulus PPPK. “Kalau tidak ada orang dalam, mana mungkin saya ikut seleksi. Buang-buang waktu,” kata seorang guru.
Dia menyebutkan telah berkomitmen melalui seseorang siap membayar Rp35 juta kepada seseorang dari instansi tertentu jika diterima PPPK. “Memang baru panjar, nanti pelunasan,” katanya, belum lama ini.
Satu hal lagi, banyak peserta dari kalangan guru dan tenaga kesehatan yang lulus punya hubungan kekeluargaan serta kekerabatan dengan kepala Bidang PTK (Pendidik Tenaga Kependidikan) Dinas Pendidikan Madina.
“Itu ada keluarganya belum setahun jadi honorer, eh diterima. Bahkan, informasinya, lelaki yang tenaga kesehatan, itu sudah sempat berhenti. Kok bisa lulus. Ini keluarga dekat kabid,” kata sumber media ini.
Dia menambahkan, ada juga seorang guru sekolah Islam Terpadu (IT) di Panyabungan lulus diduga lantaran titipan saudara kandung si kabid. “Ini bentuk kesewenang-wenangan dengan bermain nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan). Mentang-mentang sedang punya jabatan,” kata guru yang tak mau ditulis namanya tersebut.
Dalam kaitan ini, media ini masih melakukan penelusuran. Nama-nama mereka yang lulus tersebut sudah didapat, namun belum terkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Kepala Dinas Pendidikan Dollar Hafriyanto tidak memberikan jawaban setiap dikonfirmasi terkait kisruh seleksi penerimaan PPPK Madina.
Bukan hanya dia, Abdul Hamid juga bungkam setiap ditanya masalah yang menjadi isu nasional ini. (*)
