BERITAHUta.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut konsisten untuk netral dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif dan pilpres 2019. Tidak terbesit niat atau keinginan berpihak terhadap salah satu calon kontestan atau pihak mana pun.
Hal itu ditegaskan Muhammad Husein Lubis, anggota KPU Madina, ketika menyampaikan sambutan pada acara “Sosialisasi terhadap Ormas untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019”, di Hotel Madina Sejahtera, Dalan Lidang, Panyabungan, pada Kamis (28/3).
“Tidak perlu disangsikan, KPU Madina netral. Independen dan tidak berpihak terhadap calon mana pun, baik pasangan calon pilpres, calon legislatif, atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), ” katanya.
Ia menyebutkan sebagai penyelenggaran, KPU Madina ingin pelaksanaan pesta demokrasi setiap lima tahun ini dengan baik sehingga bisa berlangsung sukses. Salah satu barometer sukses tersebut adalah tingginya prosentasi jumlah masyarakat yang menyampaikan hak suaranya di TPS (tempat pemungutan suara).
Muhammada Husein berharap masyarakat yang mempunyai hak pilih agar datang ke TPS sesuai jadwal dan tempat yang sudah ditentukan. Adapaun pemilih yang diperkenankan menyampaikan hak suara adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) di TPS yang bersangkutan; pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan.
Selanjutnya, pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK.
Sementara itu ketika berlangsung sesi tanya jawab, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Madina Tan Gozali memandang acara seperti yang dilaksanakan KPU Madina ini terkesan hanya sekadar formalitas. Ia menyesalkan waktu penyelenggaraannya yang begitu mepet dengan hari “H” pencoblosan. “Sekarang kan sudah masa kampanye, kapan lagi mau sosialisasi terhadap masyarakat,” katanya.
Tan Gozali mengkritik KPU Madina yang tidak melibatkan organisasi kepemudaan dalam sosoaliasi pemilu. “Kenapa KNPI, misalnya, tidak dibuatkan banner atau baliho sosialisasi. Jika alasannya KPU tidak ada anggaran, bukankah anggaran penyelenggaraan pemilu itu sangat besar,” ujarnya. (*)
Peliput: Ilyas Lubis dan Defri Ariandi
Editor: Akhir Matondang