PANYABUNGAN, BERITAHUta.com–Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut Atika Azmi Utammi Nasution menyebutkan pihaknya sudah mendengar bakal ada pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sekitar 17 prosen.
Tidak dijelaskan kapan pemotongan DAK sebesar sekitar 17 prosen itu bakal dilakukan, namun Atika mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina saat ini masih belum bisa berbuat banyak dalam melaksanakan pembangunan sesuai harapan masyarakat akibat berbagai kebijakan pusat.
“Kita baru saja terjepit pada tahun Covid-19, belum bernapas sudah datang lagi tahun politik. Ini kemungkinan besar bakal ada pemotongan DAK sampai 17 prosen,” kata Atika dihadapan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) 7 saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Madina di Aula Kantor Bupati Madina, belum lama ini.
Selain sembilan dari 10 anggota DPRD Sumut dari Dapil 7, itu turut hadir pada pertemuan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) legislator dari provinsi tersebut Bupati H.M. Ja’far Sukhairi Nasution, para asisten, staf ahli dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina.
Menyikapi rencana pemotongan DAK sekitar 17 prosen, Atika berharap harus betul-betul terjalin sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dengan anggota dewan provinsi dan Pemprovsu agar kesinambungan pembangunan di daerah ini tetap berjalan baik.
“Hal-hal positif yang mereka lakukan di daerah utara (Tapanuli Utara dan sekitarnya) tak ada salahnya kita contoh. Kita perlu juga cemburu melihat sinergitas yang mereka lakukan,” katanya.
Terkait pernyataan anggota DPRD Sumut yang menyebutan mereka siap mendampingi kepala daerah atau wakil kepala daerah melakukan lobi dana pembangunan daerah ke pemerintah pusat, wakil bupati menyampaikan ucapan terima kasih.
“Kalau kami diajak ke Jakarta, any time kami siap. Kalau kami diajak koordinasi ke kementerian di Jakartra, rasanya dekat kalau ada oleh-oleh pembangunan yang bakal dibawa dari sana. Jadi tidak ada masalah, tinggal koordinasi saja,” tegasnya.
Yang menjadi perhatian, lanjut Atika, bagaimana upaya merealisasikan usulan Pemkab Madina dari tiga sumber pendananaan, APBD kabupaten, provinsi dan APBN (pusat). Dengan demikian, wujud pembangunan terlihat secara jelas.
Soal kekompakan atau sinergitas sangat diperlukan, bahkan perlu terus ditingkatkan. “Kita cemburu melihat rekan-rekan di utara (Tapanuli Utara dan sekitarnya) yang bisa kompak dalam membangun daerah mereka. Mereka sudah kompak sejak 10-15 tahun lalu, sekarang sudah terlihat hasilnya,” tegasnya.
Dia berharap kekompakan membangun Madina bisa dimulai sekarang. “Mungkin hasilnya, tahun depan atau kelak anak cucu kita yang menikmati,” ujarnya.
Salah satu bagian dari bentuk kekompakan yang kini digalakkan jajaran Pemkab Madina adalah meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka akselerasi pembangunan.
Artinya, jika Madina ingin lebih maju menuju “bermartabat”, tak cukup kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten saja. “Acara seperti ini menjadi wadah bagi kami menyampaikan keluh-kesah. Berharap ada asistensi baik dari APBD provinsi dan APBN.”
Atika menyebutkan, setiap poin-poin yang tertuang dalam usulan Pemkab Madina, sudah sinergi dengan RPJMD-Provinsi dan Bappenas.
Rombongan kunker sembilan dari 10 anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 diketuai H. Fahrizal Efendi Nasution. Terdiri: Syahrul Efendi (Fraksi PDIP) H. Harun Musthafa Nasutiion (Fraksi Gerindra), Abdul Rahim Siregar (Fraksi PKS), Ahmad Fauzan Daulay (Fraksi PAN), Rahmat Rayyan Nasution (Fraksi Gerindra), Yasir Ridho Lubis (Fraksi Golkar), Parsaulian Tambunan (Fraksi Nasdem), dan Syamsul Qamar (Fraksi Golkar. (*)
Editor: Akhir Matondang