PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Para guru honorer yang unjuk rasa di kantor bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut pada, Rabu (27/12/2023), menuntut pembatalan hasil SKTT berkali-kali teriak soal angka 30 juta dan 35 juta. Mereka menyebutkannya secara bersamaan seperti paduan suara.
“Yang bayar 30 juta masuk, lima juta minggir,” teriak pengunjuk rasa dengan nada yang enak didengar.
Tak jelas maksud para pengunjuk rasa dengan menyebut angka puluhan jutaan tersebut. Sepertinya mereka begitu antusias dan semangat meneriakkannya.
Namun kuat dugaan kalimat koor tersebut suatu sindiran terhadap pihak-pihak yang telah berbuat zolim sehingga mereka tidak lulus seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemkab Madina.
Seperti diketahui, dua pejabat yang diduga telah melakukan kesewenang-wenangan dalam proses seleksi masuk PPPK Madina adalah Abdul Hamid, kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya) Madina serta Dollar Hafriyanto, kepala Dinas Pendidikan Madina.
Abdul Hamid telah mengakui ia salah satu yang memberikan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) kepada peserta tes PPPK. “Sesuai Permendikbud, (penguji) adalah kepala Dinas Pendidikan dan kepala BKPSDM,” katanya, Minggu (24/12/2023), seperti dikutip dari Metro Online.
Namun seperti diutarakan para guru honorer yang tak lulus PPPK, pemberian nilai tak adil lantaran kedua pejabat itu tidak mengenal semua guru honorer yang ikut tes. “Nilai CAT saya di atas 500, setelah ada SKTT turun menjadi 400-an. Hilang sekitar 100,” kata Syaripuddin, guru SD di Natal.
Pengunjuk rasa juga meneriakkan secara bersama-sama, ”Tak ada duit, nilai tinggi direndahkan. 50 juta nilai rendah ditinggikan.”
Pada unjuk rasa yang berlangsung di tempat parkir mobil dinas bupati, awalnya Sekdakab Alamulhaq dan beberapa pejabat setingkat asisten menemui para guru honorer, namun ditolak oleh pendemo.
Sekitar 15 kemudian, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi datang menemui pengunjuk rasa. ia antara lain didampingi pejabat setingkat asisten, Abdul Hamid, dan Dollar Hafriyanto. Meskipun dalam suasana tidak kondusif, wakil kepala daerah sempat membacakan surat yang hendak dikirim pemkab ke Kementerianpan RB.
Surat itu berisi permohonan agar guru honorer yang tak lulus PPPK ini, dapat diangkat jadi PPPK pada tahun 2024 mendetang. “Tuntutan kami cuma satu, batalkan nilai SKTT,. Bukan mengharap ansor (angin sorga),” kata para pengunjuk rasa.
Karena tidak kondusif, wakil bupati pun meninggalkan para pendemo. (*)
Editor: Akhir Matondang
