PANYABUNGAN, BERITAHUta.com–Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut)H.M Ja’far Sukhairi Nasution mengaku miris melihat pola pembangunan di Sumut. Pasalnya, kue pembangunan, terutama proyek infrastruktur bersumber dari APBD provinsi tidak merata di setiap kabupaten/ kota.
“Miris melihat ketimpangan pembangunan di Sumut,” kata Ja’far Sukhairi dalam rapat ekspos terkait proyek-proyek yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di Madina.
Rapat di Aula Kantor Bupati Madina, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan pada, Selasa (21/6-2022), itu adalah bagian dari kunjungan kerja (kunker) sembilan dari 10 anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) 7 Sumut.
Kunker itu sebagai rangkaian proses pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait pelaksanaan APBD Sumut tahun 2021.
Ada sembilan anggota DPRD Sumut Dapil 7 hadir pada rapat dalam rangkaian kunker di Madina untuk melihat langsung hasil pelaksanaan program dan kegiatan APBD Sumut 2021.
Mereka adalah H. Fahrizal Efendi Nasution (Fraksi Hanura)—sebagai ketua tim kunker, Syahrul Efendi (Fraksi PDIP) H. Harun Musthafa Nasutiion (Fraksi Gerindra), Abdul Rahim Siregar (Fraksi PKS), Ahmad Fauzan Daulay (Fraksi PAN), Rahmat Rayyan Nasution (Fraksi Gerindra), Yasir Ridho Lubis (Fraksi Golkar), Parsaulian Tambunan (Fraksi Nasdem), dan Syamsul Qamar (Fraksi Golkar).
Dalam rapat tersebut, bupati mempertanyakan besarnya APBD Sumut yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan di beberapa kabupaten/kota di wilayah utara Sumut. Sementara di wilayah selatan Sumut atau Tapanuli bagian selatan (Tabagsel), APBD Sumut yang dialokasikan untuk pembangunan relatif minim.
“Untuk daerah Toba, anggaran (dari APBD Sumut) mencapai Rp 7 triliun. Bahkan, untuk satu kabupaten atau kota, ada yang dialokasikan sampai Rp 1 triliun,” katanya.
Jika dibandingkan dengan Madina, kata Ja’far Sukhairi, kabupaten paling selatan Sumut ini hanya memperoleh dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 700 miliar. “Dalam konteks NKRI, ini tentunya ketimpangan,” katanya.
Padahal, potensi Madina terbilang spektakuler mengingat kabupaten ini memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Dia mencontohkan lahan pertanian dan perkebunan sangat luas.
Madina memiliki kekayaan emas, laut luas dan pelabuhan yang potensial dikembangkan.
Itu sebabnya, bupati yang saat menyampaikan hal ini didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, meminta 10 anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 ikut memperjuangkan agar alokasi APBD Sumut untuk pembangunan Tabagsel, khususnya Madina, dapat ditingkatkan. Apalagi, lima dari sepuluh anggota DPRD Sumut dari Dapil 7 berada di Badan Anggaran(Banggar) DPRD Sumut.
Menanggapi keluhan bupati, Anggota DPRD Sumut H. Fahrizal Efendi Nasution (Hanura) menyebutkan, kurangnya alokasi anggaran pembangunan untuk Madina dan Tabagsel lantaran kurang kuatnya sinergitas antara tokoh-tokoh daerah di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.
“Makanya saya minta kepada pak bupati dan ibu wakil bupati agar ego sektoral dibuang. Ayo kita duduk bersama mendesain pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di Madina khususnya, dan Tabagsel umumnya. Karena semua yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat sebagai daerah pemilihan kami,” kata Fahrizal Efendi.(*)
Editor: Akhir Matondang