BERITAHUta.com—Pihak Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut mengakui tidak tahu menahu soal rencana Deklarasi Amanah (Alumni Mustafawiyah Nahdiyin), yang menurut rencana dilaksanakan di Madina, pada Rabu (13/2).
Cucu pendiri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Harun Mustafa Nasution mengatakan pihaknya tidak mengetahui sama sekali tentang organisasi Amanah.
“Kami dari Musthafawiyah tidak tahu sama sekali soal Amanah. Kami tidak mengenal serta tidak mengakuinya. Juga tidak tahu siapa orang-orang di dalamnya,” katanya kepada Beritahuta.com melalui sambungan telpon.
Harun, begitu ia biasa disapa, menyebutkan sampai saat ini organisasi alumni Mustafawiyah Purba Baru yang resmi dan diakui pihak pesantren adalah KAMUS (Keluarga Arbituren Musthafawiyah). Organisasi ini berpusat di Kota Medan, dan memiliki cabang di sejumlah kota besar.
Menurut calon anggota DPRD Provinsi Sumut dari Partai Gerindra, itu ia sudah dihubungi sejumlah alumni Musthafawiyah Purba Baru dan masyarakat mengenai rencana Deklarasi Amanah. “Saya jawab, kami tidak tahu dan tidak mengakui organisasi itu,” katanya.
Karena itu, Harun berharap agar semua pihak bisa menahan diri agar suasana kondusif jelang perhelatan pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden) tetap terpelihara.
Ia berpesan, “Kepada pihak-pihak yang tidak suka atas kehadiran Amanah, hendaknya tidak melakukan tindakan apa-apa. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri,” sebutnya.
Ketua Umum DPP KAMUS Indonesia, pada Selasa (12/2), memberi penjelasan melalui grup whatsApp mengenai rencana Deklarasi Amanah, yaitu: KAMUS bukanlah lembaga politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik. KAMUS tidak menghalangi dan tidak melarang alumni/abituren Musthafawiyah Purba Baru berpolitik, bahkan mendorong alumni berkiprah di politik.
Berpolitik sebuah keniscayaan dalam Islam. Politik santri adalah politik yang mengedepankan moral dan etika. Keberadaannya menyatukan dan memberi kesejukan bagi masyarakat, bukan menimbulkan keresahan dan kegaduhan.
Pada bagian penutup penjelasan itu, dikatakan: Terkait spanduk yang beredar di berbagai media tentang Deklarasi Amanah, kami menyatakan acara tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan DPP KAMUS Indonesia dan di luar pengetahuan dan tanggungjawab DPP KAMUS Indonesia.
Seperti diketahui, sejak Selasa (12/2), sejumlah baliho sudah terpasang di sekitar Panyabungan, Madina, mengenai rencana Deklarasi Amanah. Baliho itu bertuliskan Deklarasi Amanah (Alumni Musthafawiyah Nahdiyin), yang diselenggarakan, Rabu 13 Februari 2019.
Selain gambar Joko Widodo dan Mak’ruf Amin, di dalam baliho ada gambar Muhammad Boby Nasution sebagai ketua Pembina Monang Tabagsel.
Rencana Deklarasi Amanah itu pun ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya facebook (fb). Akun fb: Muhammad Ali Shodikin Lubis menulis, “Para alumni Musthafawiyah dimana pun berada agar mencari siapa yang mengatasnamakan pesantren tertua di Sumatera itu. Karena mereka sudah terang-terangan menjual nama baik Pesantrean Musthafawiyah Purba Baru.
Sementara itu, status akun Latif Sib di fb menyebutkan, “Sepertinya acara Deklarasi Amanah difasilitasi Pemkab Madina karena pekerja yang memasang baliho adalah honorer petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup/Pertamanan.”
Lebih lanjut, dia menulis, “Dimohon kepada Bawaslu Madina untuk turun dan melihat langsung demi terciptanya Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil).”
Harun Al Rasyid Nasution yang diposting melalui grup FB Mandailing menyebutkan “Kami seluruh alumni Ponpes Musthafawiyah Purba Baru tidak setuju adanya berita Deklarasi Amanah. Kami semua telah sepakat menyatukan suara untuk memilih pilihan ijtima ulama. Kami memilih paslon nomor 2 Pak Prabowo dan Sandiaga Uno.”
Berbagai komentar atas postingan tersebut pun muncul. Secara umum warga media sosial mengecam ulah pihak penyelenggaran yang menggunakan nama lembaga Musthafawiyah Purba Baru untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. (tim-01)