PANYABUNGAN, BERITAHUta.com—Unjuk rasa soal kisruh PPPK Mandailing Natal (Madina), Sumut 2023 belum reda. Pada, Rabu (17/1/2024) siang, puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Madina melakukan demo terkait hal itu di depan kantor bupati setempat.
Sembari mengumandang takbir berkali-kali, pengunjuk rasa membentangkan spanduk besar dan sejumlah poster dari karton sebagai ungkapan protes serta kekecewaan atas kinerja pemkab dalam menangani kisruh seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2023.
Salah satu poster terbuat dari karton bertuliskan: Pak Jokowi Turunkan Kejagung ke Madina Periksa Bupati, Kepala BKPSDM dan Kadis Pendidikan.
Saat menyampaikan orasi aktivis HMI menyebutkan kedatangan mereka ini merupakan kali kedua untuk memperjuangkan aspirasi para guru honorer yang terzalimi hasil seleksi PPPK Madina 2023.
Khairul Amri Rambe saat menyampaikan orasi berkali-kali meneriakkan “Tatap mata kami. Lihatlah wajah guru-guru kami yang terzalimi,” katanya dihadapan Asisten II Setdakab Syaripuddin Nasution.
Mendengar kalimat itu, Syaripuddin yang mengenakan masker hitam langsung memandang wajah Khairul Rambe. “Tatap mata kami pak, “ ulangnya berkali-kali.
Pendemo dari HMI mengaku kecewa karena bupati dan wakil bupati setempat tidak mau menerima mereka. “Kalau bupati sedang keluar kota, kami minta bertemu wakil bupati,” kata Khairul Amri.
“Sudahlah Pak Bupati, batalkan nilai SKTT, “ujarnya menggunakan pengeras suara.
Menurut Khairul Amri, saat ini kondisi dunia pendidikan Madina sedang carut marut. Guru-guru sedang menjerit karena diduga dicurangi dalam seleksi PPPK. Ini sebagai pertanda, para pejabat terkait tak sanggup mengurus tugas mereka.
Karena itu, Pemkab Madina diminta serius menyikapi persoalan seleksi PPPK Madina yang penuh dugaan kecurangan melalui maladministrasi, honorer siluman, dan pemberian nilai SKTT yang sarat kepentingan panitia.
Itulah sebabnya, pihak HMI Mdina meminta pemkab merevisi pengumuman Nomor :810/2642/BKPSDM/2023 tentang Hasil Seleksi Kompotensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan tenaga Guru di Lingkungan Pemkab Madina.
Tak itu saja. Seperti dikatakan M. Riswan Nasution, salah seorang aktivis HMI Madina, pihaknya meminta mereka yang diduga terlibat curang dalam kegiatan seleksi PPPK harus diproses hukum. Tidak kalah penting, dicopot dari jabatannya, karena telah mencoreng nama baik Madina.
Sampai pukul 12.05, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi tidak juga keluar menemui pendemo. Menurut Syaripuddin, wakil bupati sedang ada acara di luar kantor.
Akhirnya para pengujuk rasa duduk-duduk di sekitar halaman grasi mobil dinas bupati menunggu kehadiran Atika. Berselang setengah jam kemudian, barulah wakil bupati menemui pengunjuk rasa. “Saat ini pihak pemkab sedang berada di Jakarta koordinasi soal pembatalan SKTT,” katanya.
Setelah berhasil meyakinkan massa, tak lama beselang pengunjuk rasa membubarkan diri. (*)
Editor: Akhir Matondang